Rieke Minta Prabowo Terbitkan Aturan Sistem Pembangunan Berbasis Data
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka, mengatakan permasalah ketenagakerjaan bukan tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan semata. Menurut dia, hal tersebut adalah tanggung jawab berbagai pihak, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktidsaintek), hingga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
"Karena kalau kita menginginkan ada strategi for inclusive and sustainable employment in Indonesia, tidak mungkin tanpa riset yang terukur, harus ada evidence based policy. Kebijakan harus saatnya berbasis pada riset," ujarnya dalam acara Indonesia Summit 2025 By IDN Times sesi Unlocking Job Opportunities: Strategies for Inclusive and Sustainable Employment in Indonesia di The Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis (28/8/2025).
Rieke mengaku saat ini tengah memperjuangkan agar Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan aturan tentang perencanaan pembangunan berbasis data.
"Dan mohon dukungannya sebelum distop sama moderator, saya sedang memperjuangkan agar Presiden Prabowo mengeluarkan aturan hukum tentang sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Data Desa Kelurahan Presisi," ujarnya.
Indonesia Summit 2025, khususnya sesi Visionary Leaders, merupakan sebuah konferensi independen yang diselenggarakan IDN Times untuk dan melibatkan Generasi Millennial dan Gen Z di Tanah Air. Indonesia Summit 2025 mengusung tema "Thriving Beyond Turbulence, Celebrating 80's Years Independence", bertujuan membentuk dan membangun masa depan Indonesia dengan menyatukan para pemimpin dan tokoh nasional dari seluruh Nusantara.
