Rupiah Terus Merosot, Cadangan Devisa Bisa Ludes dalam 3 Bulan

Biasanya saat dolar AS melemah, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut menguat. Akan tetapi, kondisi sekarang justru berbeda. Meski indeks dolar AS turun lebih dari 10 persen dalam setahun terakhir, rupiah malah jatuh ke level Rp17.445 per dolar AS pada 5 Mei 2026.

Fenomena ini bikin banyak ekonom mulai mempertanyakan efektivitas pola lama ekonomi global. Bank Indonesia bahkan sampai memperketat aturan pembelian dolar hingga tiga kali dalam dua bulan terakhir. Pembelian dolar tunai tanpa dokumen pendukung kini dibatasi maksimal 25 ribu dolar AS, jauh lebih rendah dibanding sebelumnya yang mencapai 100 ribu dolar AS.

Dalam kuartal pertama 2026, Bank Indonesia menghabiskan sekitar 8,3 miliar dolar AS dari cadangan devisa untuk menjaga rupiah. Akibatnya, posisi cadangan devisa turun menjadi 148,2 miliar dolar AS. Jumlah itu menjadi level terendah sejak Juli 2024.

Cadangan devisa sebenarnya ibarat “peluru” bank sentral untuk mempertahankan nilai mata uang. Semakin banyak devisa dipakai, semakin kecil kemampuan negara menghadapi tekanan berikutnya. Kondisi ini bikin pasar mulai khawatir apakah pertahanan Indonesia cukup kuat jika tekanan global terus berlanjut.

Saat ini Bank Indonesia menggunakan berbagai instrumen secara bersamaan untuk menahan pelemahan rupiah. Mulai dari intervensi pasar spot, obligasi pemerintah, offshore non-deliverable forward (NDF), hingga domestic non-deliverable forward (DNDF). Situasi tersebut menunjukkan tekanan terhadap rupiah memang jauh lebih berat dibanding biasanya.

Bahkan pemerintah mulai menambahkan aturan administratif berupa pembatasan pembelian dolar. Langkah seperti ini biasanya muncul saat intervensi biasa dianggap sudah kurang efektif. Banyak bank sentral di Asia kini menghadapi dilema serupa karena alat kebijakan lama mulai terasa kurang ampuh menghadapi kondisi global baru.

Konflik Iran ternyata ikut memberi dampak besar terhadap ekonomi negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketika harga minyak dunia naik, biaya impor energi Indonesia langsung melonjak. Padahal Indonesia masih sangat bergantung pada impor bahan bakar dan barang modal yang dibayar menggunakan dolar AS.

Di sisi lain, ekspor komoditas seperti batu bara, nikel, dan kelapa sawit memang menghasilkan dolar. Akan tetapi, kenaikan biaya impor ternyata lebih besar dibanding keuntungan ekspor tersebut. Akibatnya, defisit perdagangan justru melebar dan tekanan terhadap rupiah makin berat.

Selama hampir tiga dekade, negara berkembang memakai “buku panduan” yang sama untuk menjaga stabilitas ekonomi. Strateginya meliputi menjaga inflasi, mengumpulkan cadangan devisa besar, serta menyesuaikan suku bunga mengikuti arah kebijakan Amerika Serikat. Sistem itu dulu dianggap cukup efektif setelah krisis Asia 1997-1998.

Sayangnya, kondisi dunia sekarang sudah jauh berubah. Dolar AS gak lagi bergerak stabil karena dipengaruhi perang, konflik geopolitik, hingga kebijakan politik Amerika Serikat yang sulit diprediksi. Kenneth Rogoff dari Harvard University menjelaskan dominasi dolar kemungkinan sudah mencapai puncaknya dan perlahan mulai menurun. Kondisi tersebut membuat banyak negara mulai mencari alternatif sistem pembayaran dan cadangan devisa selain bergantung penuh pada dolar AS.

Banyak negara sekarang mulai mencoba mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. ASEAN sudah punya sistem transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT). Negara-negara BRICS juga mulai membangun sistem pembayaran alternatif selain SWIFT.

Akan tetapi, infrastruktur tersebut masih sangat terbatas dan belum bisa menggantikan dominasi dolar sepenuhnya. Philip Lane dari European Central Bank menjelaskan ketergantungan besar terhadap sistem pembayaran global membuat banyak negara seperti “menyewa” infrastruktur keuangan milik pihak lain. Akibatnya, negara berkembang sekarang menghadapi ancaman baru dengan alat pertahanan lama.

Bank Indonesia sebenarnya sedang berusaha menjaga pertumbuhan ekonomi domestik. Karena inflasi masih terkendali, suku bunga sudah dipangkas hingga 150 basis poin sejak September 2024 menjadi 4,75 persen. Kebijakan itu diharapkan bisa mendorong konsumsi dan investasi di dalam negeri.

Masalahnya, penurunan suku bunga membuat selisih bunga Indonesia dengan Amerika Serikat makin kecil. Investor asing akhirnya lebih tertarik menyimpan uang di aset dolar AS dibanding di Indonesia. Akibatnya arus modal keluar meningkat dan rupiah makin tertekan.

Hal paling menarik dari situasi ini adalah Indonesia sebenarnya bukan negara dengan kondisi ekonomi buruk. Inflasi masih terkendali, pertumbuhan ekonomi relatif stabil, serta kebijakan bank sentral dianggap cukup kredibel dibanding banyak negara berkembang lain.

Menurut penelitian dari International Monetary Fund, negara berkembang dengan kebijakan ekonomi kredibel biasanya lebih tahan menghadapi penguatan dolar AS. Meski begitu, IMF juga memperkirakan kenaikan 10 persen dolar AS bisa memangkas output ekonomi negara berkembang hingga 1,9 persen dalam dua tahun. Dampaknya bisa terasa pada melambatnya pertumbuhan ekonomi, turunnya investasi, hingga melemahnya daya beli masyarakat.

Pelemahan rupiah kali ini menunjukkan bahwa tantangan ekonomi global sudah berubah jauh dibanding era krisis Asia dulu. Bank Indonesia memang masih punya banyak instrumen untuk menjaga stabilitas mata uang, tapi tekanan global sekarang jauh lebih kompleks. Perang, perubahan geopolitik, hingga proses de-dolarisasi membuat pola lama ekonomi dunia mulai kehilangan efektivitasnya.

Kalau negara dengan fundamental ekonomi cukup baik seperti Indonesia saja masih kesulitan mempertahankan nilai mata uangnya, artinya masalah ini memang bukan persoalan sederhana. Ke depannya, Indonesia dan banyak negara berkembang lain kemungkinan perlu membangun sistem keuangan baru yang lebih kuat supaya gak terus bergantung pada dolar AS.