Perusahaan Asuransi AS Bakal Wajib Tingkatkan Akses Kesehatan Mental
Joe Biden (instagram.com/joebiden)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden mengusulkan kebijakan baru menjamin akses perawatan kesehatan mental bagi warga negaranya. Aturan ini akan memastikan pelayanan kesehatan mental pada asuransi swasta memiliki manfaat yang sama seperti kesehatan fisik.
Aturan yang diusulkan itu akan memperkuat Undang-Undang Kesetaraan Paritas dan Kecanduan Kesehatan Mental (MHPAEA) tahun 2008, menurut laporan CNN. Aturan tersebut mewajibkan penyedia asuransi untuk memperbarui rencana kesehatan, guna memastikan orang memiliki akses yang setara antara kesehatan mental dan tunjangan medis mereka.
Baca Juga: 6 Perbedaan Asuransi dan Tabungan Pendidikan
1. Perusahaan asuransi sering mempersulit akses kesehatan mental
Aturan baru ini akan memberikan perubahan pada perusahaan asuransi ketika mereka tidak mau menyediakan akses yang memadai ke pasien yang membutuhkan perawatan kesehatan mental.
Ini juga akan memberikan contoh spesifik yang memperjelas bahwa asuransi kesehatan Amerika Serikat menggunakan otorisasi yang lebih ketat dari sebelumnya serta teknik manajemen medis yang lebih sempit sehingga perusahaan asuransi tidak dapat mempersulit orang untuk mengakses layanan kesehatan mental.
"Terlepas dari upaya bipartisan berulang yang ditujukan untuk paritas kesehatan mental, perusahaan asuransi terlalu sering mempersulit akses perawatan kesehatan mental yang menyebabkan jutaan konsumen mencari perawatan di luar asuransi dengan biaya yang jauh lebih tinggi, membayar sendiri atau malah tidak melakukan perawatan sama sekali." kata Gedung Putih pada Selasa (25/7/2023) dalam lembar fakta yang mengumumkan proposal perubahan peraturan, dikutip dari Reuters.
2. Perusahaan asuransi harus mengungkapkan layanan kesehatan mental
Editor’s picks
Dengan adanya perubahan peraturan, pemerintah meminta rencana kesehatan dievaluasi berdasarkan aturan pertanggungan mereka, untuk memastikan orang memiliki akses yang setara antara kesehatan mental dan tunjangan medis mereka.
Misalnya, perusahaan asuransi harus mengungkapkan apakah mereka menyediakan layanan kesehatan mental dalam pelayanan mereka. Perusahaan juga harus mendokumentasikan seberapa sering mereka menolak perawatan atau memerlukan otorisasi tambahan sebelum membayar layanan.
Biden juga akan meminta perusahaan asuransi untuk menjelaskan apakah mereka menawarkan pelayanan yang menyulitkan kepada orang yang mencari perawatan kesehatan mental daripada mereka yang mencari perawatan fisik.
"Di bawah aturan yang diusulkan, rencana kesehatan harus menggunakan faktor yang sama dalam menetapkan tarif pembayaran di luar jaringan untuk kesehatan mental dan penyedia gangguan penggunaan obat terlarang, seperti yang mereka lakukan untuk penyedia medis," kata Gedung Putih, dikutip dari Washington Times.
Baca Juga: Berobat ke Luar Negeri Juga Ditanggung Asuransi? Ini Jawabannya
3. Mengatasi kesehatan mental jadi agenda yang digagas Joe Biden
Mengatasi masalah kesehatan mental merupakan bagian dari "agenda persatuan" yang diusulkan Biden pada pidato kenegaraannya di 2022. Pada saat itu, Joe Biden meminta Kongres untuk bergabung dengannya dan mengatakan bahwa banyak dari orang Amerika membutuhkan bantuan untuk mengakses pelayanan kesehatan mental.
“Dan mari berikan semua orang Amerika layanan kesehatan mental yang mereka butuhkan. Lebih banyak orang yang dapat mereka minta bantuan dan paritas penuh antara perawatan kesehatan fisik dan menta,” ungkap Biden, dilansir dari CNN.
Aturan yang diusulkan akan menutup celah yang mengecualikan rencana asuransi kesehatan yang disediakan federal untuk mematuhi MHPAEA. Itu langkah yang diperkirakan pemerintah akan membutuhkan lebih dari 200 rencana kesehatan tambahan untuk meningkatkan perawatan kesehatan mental bagi 90 ribu konsumen.
Setelah aturan tersebut diterbitkan dalam Daftar Federal, yang diperkirakan akan terjadi minggu depan, aturan tersebut memasuki periode komentar publik selama 60 hari sebelum dapat diterapkan.
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
