Anggota DPR: Beras Langka karena Kebijakan Bansos Ugal-ugalan
Warga di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur antre untuk membeli beras. (IDN Times/Riyanto)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota komisi IX DPR, Netty Heryawan mengkritik pemerintah yang membiarkan terjadinya kelangkaan komoditas beras. Berdasarkan data dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), harga komoditas beras per kilogram sudah menembus rekor baru di pasaran, yakni Rp18.500.
Anggota parlemen dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menduga kuat peristiwa kelangkaan dan mahalnya komoditas beras merupakan akibat kebijakan bansos yang salah penerapan. Ia mengaku khawatir bila situasi ini terus dibiarkan maka bisa menurunkan daya beli masyarakat terhadap bahan pokok.
"Padahal, sebentar lagi masyarakat Indonesia akan memasuki bulan suci Ramadan dan Idulfitri, di mana kebutuhan pokok akan semakin meningkat," ujar Netty, dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat (23/2/2024).
Ia pun tak sepakat dengan alasan yang disampaikan oleh pemerintah bahwa kelangkaan dan mahalnya harga beras di pasaran dipicu perubahan cuaca, sehingga hasil panen turun.
"Alasan adanya El Nino dan gagal panen bukan faktor tunggal yang membuat beras menjadi langka dan mahal. Justru kebijakan bansos yang ugal-ugalan tanpa memikirkan ketersediaan pasokan juga menjadi faktor penyebab beras langka," kata dia.
Baca Juga: Pemerintah Kucurkan Rp28,8 Triliun untuk BLT dan Bansos Pangan
1. Anggaran bansos jelang pemilu nyaris sama besar dengan masa COVID-19
Ilustrasi stok beras Perum Bulog Kanwil Lampung. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).Menurut Netty, bansos yang dianggarkan oleh pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo jelang pemilu 2024 tidak mendesak. Ia justru heran bansos yang demikian besar malah dikucurkan jelang Pemilu 2024.
"Bansos jelang pemilu kemarin lebih sering dan lebih banyak ketimbang pada masa pandemik COVID-19. Pemerintah harus berani mengakui dan mengevaluasi kebijakan tersebut," tutur dia.
Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, jumlah bansos yang dikucurkan pada tahun politik 2024 mencapai Rp496 triliun. Angka ini naik 12,4 persen dibandingkan 2023 lalu senilai Rp439,1 triliun.
Tetapi, anggaran bansos pada 2024 justru nyaris mendekati anggaran yang dikucurkan ketika Indonesia dilanda pandemik COVID-19. Awal pandemik, pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp498 triliun.
Sementara, pada 2021 lalu, anggarannya mencapai Rp468,2 triliun. Pada 2022, anggarannya sebesar Rp460,2 triliun.
Besarnya nominal anggaran bansos yang dikucurkan di tahun politik membuat publik bertanya-tanya. Sebab, Indonesia sudah berhasil keluar dari pandemik COVID-19.
Editor’s picks
Baca Juga: Film Dirty Vote Soroti Anggaran Bansos Melonjak Jelang Pemilu 2024
2. Anggota DPR desak pemerintah atasi kelangkaan dan kenaikan harga beras
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. //NETIa pun mendesak pemerintah agar segera melakukan langkah penanggulangan dengan melakukan aksi nyata. Netty meminta pemerintah tak perlu sibuk memberikan klarifikasi mengapa beras kini stoknya langka di pasaran.
"Sudah menjadi tanggung jawab negara untuk menyediakan bahan pangan murah dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Segera atasi kelangkaan dan kemahalan ini dengan cara-cara yang efektif seperti operasi pasar dan kontrol distribusi!" kata Netty.
Ia pun turut meminta agar tidak ada kelompok-kelompok tertentu yang memperkeruh suasana. Misalnya, dengan sengaja melakukan penimbunan beras agar bisa memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.
3. Jokowi berdalih beras langka karena masalah distribusi
Kedatangan Presiden Jokowi disambut semangat 5.000 nasabah PNM Mekaar dan tenaga pendamping atau account officer (AO), didampingi oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Lapangan Pallantikang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. (Dok. PNM)Sementara itu, Presiden Joko "Jokowi" Widodo membantah kelangkaan stok beras saat ini dipicu kebijakannya yang merapel bansos di awal tahun. Menurutnya, stok beras langka hanya dipicu permasalahan distribusi belaka.
"Stok beras di Bulog masih cukup banyak," ujar Jokowi di TPS 10 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, pada 14 Februari 2024 lalu.
Mantan gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, masalah di lapangan hanya terkait proses distribusi. Oleh karena itu, dia meminta masyarakat tak perlu khawatir.
"Ini hanya masalah, misalnya distribusinya terganggu karena banjir. Di Demak kemarin, misalnya seperti itu," ujar dia.
"Kemudian beras baik yang medium maupun premium juga di Bulog selalu siap dan selalu ada stoknya. Jadi, tak perlu dikhawatirkan," imbuh Jokowi.
Baca Juga: Harga Beras Sentuh Rp19 Ribu per Kg, Ganjar Singgung Bansos Jokowi
Berita Terkini Lainnya
