Menengok Seberapa Ramping BUMN hingga Erick Thohir Turun Tahta

Gemuknya jumlah BUMN nyatanya tak sejalan dengan kinerja mereka. Banyak di antara BUMN tersebut yang sekarat, tetapi malah mendapatkan suntikan modal dari pemerintah.

Itulah yang melatarbelakangi titah Presiden Joko "Jokowi" Widodo kepada Erick Thohir. Jokowi secara tegas memerintahkan Erick untuk tak lagi memanjakan BUMN yang sakit atau sekarat.

"Kalau saudara-saudara tidak merespons dari ketidakpastian ini, dengan adapsi secepat-cepatnya, kalau Pak Menteri sampaikan pada saya ini ada perusahaan seperti ini, kondisinya seperti ini, kalau saya, tutup saja! Tidak ada selamet-selametin, gimana kalau sudah begitu," kata Jokowi pada 16 Oktober 2021.

Menurut Jokowi, BUMN saat ini sudah terlalu sering mendapatkan proteksi. Hal itu justru memanjakan BUMN untuk bersaing lebih kompetitif lagi.

"Sehingga kalau yang lalu-lalu, BUMN-BUMN banyak terlalu keseringan kita proteksi. Sakit, tambahin PMN. Sakit, kita suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali dan akhirnya itu yang mengurangi nilai-nilai yang tadi saya sampaikan. Berkompetisi gak berani, bersaing gak berani, mengambil risiko gak berani. Bagaimana profesionalisme kalau itu tidak dijalankan?" tutur Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta tidak ada lagi perlindungan untuk BUMN agar mereka bisa bersaing di pasar global.

"Ini mau kita bawa BUMN go global, bersaing internasional. Jadi mulai harus menata adaptasi pada model bisnisnya, teknologinya, paling penting ini. Dunia sudah kayak gini, revolusi industri 4.0, disrupsi teknologi, pandemik," terang Jokowi.

Sentilan Jokowi terkait kondisi BUMN, bukan baru sekali. Pada 13 Januari 2022, Jokowi menyebut bahwa pengelolaan manajemen di BUMN masih kalah jauh dari perusahaan swasta. Padahal, aset BUMN sangat bagus dan lokasi-lokasinya strategis.

“Tapi tidak dikelola dengan manajemen yang baik. Oleh sebab itu, tadi disampaikan oleh Pak Menteri Erick, di 2024 akan muncul aset, berapa? Rp260-an triliun. Hati-hati saya catat,” ucapnya saat meluncurkan Injourney, Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pariwisata.

Jokowi pun menggarisbawahi soal proses pembentukan holding yang diharapkannya bisa membuat BUMN tidak lagi "jalan sendiri-sendri". Namun terlepas dari itu, dia berharap pembentukan holding jangan justru membuat masalah.

“Karena kunci ini, membuat tata kelola menjadi lebih efisien dan lebih simpel dan sederhana. Jangan sampai justru muncul keribetan-keribetan baru, atau memindahkan persoalan-persoalan lama ke bentuk persoalan-persoalan baru."

Buntut dari titah Jokowi tersebut, Erick langsung bergerak cepat dengan menutup 74 anak dan cucu perusahaan BUMN. Efisiensi dan konsolidasi jadi misi utama Erick dari kebijakannya itu.

Erick menyatakan penutupan anak dan cucu perusahaan BUMN dilakukan untuk menciptakan holding-holding BUMN yang kuat agar mampu menghadapi persaingan pasar. Holding BUMN yang kuat, kata Erick, sangat dibutuhkan saat ini karena supply chain sedang terdisrupsi, kontainer mengalami kesulitan, dan harga bahan pupuk mengalami kenaikan.

"Karena terlalu banyak shell-shell company yang tidak efisien dan tidak efektif, buat apa kita punya. Kadang seperti ini, holding-nya sehat, tapi ada anak-cucu yang menyedot keuntungan dari holding-nya. Nah ini yang harus kita bongkar, kita stop, dan kurangi," kata Erick.

Dari 74 anak dan cucu perusahaan BUMN yang ditutup oleh Erick, sebanyak 26 perusahaan dari Pertamina, 24 dari PTPN Group, dan 13 sisanya dari Telkom. Inefisiensi, kata Erick, tidak boleh terjadi di perusahaan-perusahaan BUMN mengingat BUMN merupakan lokomotif keuangan ekonomi Indonesia sehingga harus kuat dan sehat.

Oleh karena itu, berbagai kemungkinan efisiensi akan terus dilakukan termasuk dengan menggabungkan anak-anak perusahaan atau pun refocusing proses bisnis dari BUMN. Sebagai contoh, hal itu terjadi pada konsolidasi perusahaan Energy Management Indonesia dengan Perusahaan Listrik Negara.

"Bukan hanya anak perusahaan yang digabungkan, bahkan BUMN-nya sendiri kita gabungkan, contohnya Perinus dan Perindo sebagai dua perusahaan perikanan di BUMN, buat apa punya perusahaan kan lebih baik satu saja," tutur Erick.

"BGR dan PPI juga perusahaan trading yang digabungkan jadi satu di bidang logistik. Kemudian, Energy Management Indonesia juga dikonsolidasikan dengan PLN jadi di bawah PLN, fungsinya apa? Ya mengaudit yang nanti ke depan berpotensi sebagai renewable energy," paparnya.

Mantan Presiden Inter Milan tersebut sempat juga mengungkapkan alasan di balik keputusannya membubarkan 74 anak dan cucu perusahaan BUMN tersebut.

Alasan pertama berkaitan dengan kemunculan 'raja'raja kecil' di anak dan cucu perusahaan pelat merah yang justru menjadi benalu bagi induk perusahaan. Kemudian, alasan berikutnya adalah BUMN terlalu gemuk sehingga membuatnya menjadi tidak gesit dan sulit dikonsolidasikan.

Dengan demikian, dia mengincar perusahaan BUMN yang pendapatannya di bawah Rp50 miliar untuk dibubarkan.

"Jumlah BUMN jadi terlalu banyak dan akhirnya ketika terlalu banyak itu menjadi sulit dikontrol dan juga punya kerajaan-kerajaan kecil yang ketika dikonsolidasikan itu tidak mudah," kata Erick.

Kendati telah berhasil mengurangi jumlah BUMN dari 142 menjadi 41, Erick nyatanya belum puas. Erick mengaku masih ingin menguranginya karena dianggap masih ada BUMN yang berstatus zombie alias hidup segan mati pun tak mau.

"Alhamdulillah perjalanan dari 108 BUMN yang dikecilkan menjadi 41 BUMN sudah berjalan dengan baik. Apakah puas di situ? Tentu tidak, makanya kami terus mendorong konsolidasi BUMN dari 41 ke 30," ucap Erick, Kamis (17/3/2022).

Meski begitu, Erick ragu bisa merealisasikan target tersebut saat ini atau ketika dirinya masih menjabat sebagai Menteri BUMN. Sadar terhadap hal tersebut, Erick menargetkan bisa merampingkan BUMN menjadi 37 selama jadi orang nomor satu di Kementerian BUMN.

"Tentu ini perlu waktu, karena itu pada masa kepemimpinan saya, saya akan coba fokuskan dari 41 ke 37. Nanti siapa pun menterinya ke depan bisa melanjutkan sampai ke angka yang kita citakan sama-sama, yaitu ke 30," ucap dia.

Berkaitan dengan hal tersebut, Erick telah menetapkan tujuh BUMN zombie yang bakal dibubarkan. Tujuh BUMN itu dibubarkan lantaran sudah tak beroperasi lama dan hanya menjadi beban bagi negara.

Adapun ketujuh BUMN tersebut adalah PT Industri Gelas (Persero) atau Iglas, PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Merpati Airlines (Persero), PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Istaka Karya (Persero), dan PT Kertas Leces (Persero).

Dari tujuh BUMN tersebut, tiga di antaranya sudah dibubarkan Erick beberapa pekan lalu. Ketiga BUMN tersebut adalah PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Industri Gelas (Persero) dan PT Industri Sandang Nusantara (Persero).

Pembubaran ketiga BUMN tersebut bakal secara efektif berlaku pada Juni 2022 ketika Peraturan Pemerintah atau PP yang mengaturnya sudah terbit.

"Alhamdulillah kita menunggu nanti peraturan pemerintah di bulan Juni supaya perusahaan-perusahaa yang selama ini kita tidak ambil kebijaksanaan, padahal perusahaan seperti PT Kertas Kraft Aceh sudah tidak beroperasi sejak 2008, dan juga Perusahaan Industri Gelas Iglas tidak beroperasi sejak 2015, juga Industri Sandang Nusantara sudah tidak beroperasi sejak 2018, tentu tidak boleh terus terkatung-katung," ucap Erick.

Selain karena sudah lama tak beroperasi, pembubaran tiga BUMN tersebut juga karena tidak mampu memberikan kepastian kepada para karyawannya.

"Tidak mungkin sebuah perusahaan yang tidak beroperasi, tetapi didiamkan, apalagi tidak ada kepastian untuk karyawannya, ini juga tidak baik," kata Erick.

Erick pun akan melakukan hal yang sama kepada perusahaan-perusahaan BUMN dengan kondisi seperti itu. "Tentu kalau memang ini tidak memungkinkan daripada grouping atau bagian bisnis model yang kita konsolidasi, ya memang kita sangat terbuka untuk perusahaan seperti ini kita bubarkan," ucapnya.

Pembubaran ketiga BUMN tersebut menyisakan empat perusahaan pelat merah lainnya untuk segera dibubarkan. Keempat BUMN itu adalah Merpati, Istaka Karya, Kertas Leces, dan Pembiayaan Armada Niaga Nasional. Erick pun memastikan, keempat BUMN itu juga akan segera dibubarkan.

"Yang empat saat ini masih dalam proses apalagi seperti Merpati dan Istaka. Kalau yang dua hanya tinggal proses administrasi seperti ketiga sebelumnya," ujar Erick.

Pengamat BUMN, Herry Gunawan pun angkat bicara soal sepak terjang Erick yang menutup tujuh perusahaan BUMN tersebut. Menurut Herry, penutupan itu sudah semestinya dilakukan mengingat tujuh BUMN itu lama tak beroperasi. Hal itu akan baik agar tidak menimbulkan beban bagi negara.

Namun, Herry mengingatkan kepada Erick untuk tidak melupakan nasib para karyawan BUMN yang dibubarkan.

"Namun yang perlu dijaga, penyelesaian kepada karyawannya harus dijaga dengan baik. Begitu juga dengan aset-aset perusahaan yang dibubarkan itu. Harus jelas larinya kemana. Jangan sampai ada yang berpindah tangan ke yang berwenang. Untuk itu, audit secara terbuka jadi sangat penting," kata dia kepada IDN Times, Rabu (30/3/2022).

Berkaitan dengan hal tersebut, Erick memastikan para pegawai di tiga BUMN yang telah dibubarkan itu mendapatkan penyelesaian yang baik dan ditangani oleh Danareksa serta Perusahaan Pengelola Aset alias PPA.

"Alhamdulillah saya juga mengapresiasi kepada Danareksa dan PPA yang bisa juga menyelesaikan isu kepegawaian yang jumlahnya 429 di Iglas, yang sudah selesai September 2021 dan tentu sebagai tanggung jawab kita, pemimpin yang diberi amanah tentu (karyawan) dua perusahaan lainnya akan diselesaikan secara baik-baik," tutur dia.

Kendati berdampak pada karyawan BUMN yang dibubarkan, Erick memastikan hal itu tidak menghilangkan penciptaan lapangan kerja atau job creations dengan program-program yang ada di BUMN.

"Kami memastikan jumlah BUMN yang terlalu besar dan tidak efisien dikecilkan menjadi 41, tanpa menghilangkan job creations dengan program-program yang ada," ujar Erick.

Erick mencontohkan program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) dari PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM. Mekaar saat ini sudah memiliki 10,8 juta nasabah yang sejak 1,5 tahun terakhir meningkat sangat signifikan. Dalam kurun waktu itu, ada tambahan 5,2 juta nasabah.

"Melalui pembentukan holding BUMN Ultra Mikro, dan salah satunya tadi bagaimana program Mekaar bagi ibu-ibu usahawan dibesarkan dengan kecepatan yang luar biasa serta menciptakan lapangan kerja," kata Erick.

Lewat program ini, ada dampak positif yang diberikan. Erick menjelaskan, lewat program itu, tercipta lapangan kerja bagi 5,2 juta orang. Itu berasal dari kalangan enterpreneur di desa-desa yang kebanyakan ibu-ibu.

"Dengan adanya pengecilan BUMN, agar lebih bisa terkontrol dan jelas rantai pasoknya. Tetapi, program-program BUMN ini akan jauh lebih efektif karena menjadi lokomotif yang besar," tuturnya. 

Upaya Erick merampingkan dan membubarkan BUMN juga mendapatkan dukungan dari wakil rakyat di Parlemen Senayan atau dari Anggota DPR RI. Dukungan itu datang dari Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Bangun Hartono. Selain mendukung, Rudi juga meminta Erick untuk tidak lama mengambil keputusan.

"Jangan pakai lama bubarkan BUMN merugi," ujar Rudi dalam keterangannya, Rabu (23/3/2022).

Dia menyebut keputusan Erick membubarkan tiga BUMN pada Maret 2022 sebagai kebijakan yang tepat. Menurutnya, jangan sampai BUMN tak produktif merugikan keuangan negara.

"Dalam mengeksekusi pembubaran BUMN merugi merupakan langkah yang tepat agar jangan jadi beban dan menggerogoti uang negara," ucapnya.

Lebih lanjut, Rudi mengatakan, jangan sampai BUMN yang merugi itu terus disuntik dana dari negara. Sebab, kata dia, para direksinya tak bisa menghidupkan lagi laju perusahaan ke arah yang positif.

"Enak benar direksinya kalau dibiarkan terus," katanya.