Sertifikasi Halal Ditunda, Kemenkop UKM Bakal Perkuat Validasi Data

Selain memperkuat data, Kemenkop UKM juga akan melakukan sosialisasi dan literasi. Dengan begitu, diharapkannya pada 2026 sudah tak ada lagi isu-isu mengenai sertifikasi halal.

Kewajiban sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. 

Pada pasal 140 regulasi tersebut mengatur terkait penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan, dimulai dari 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024.

Riza menegaskan penundaan ini merupakan angin segar bagi pelaku UMKM. Sebab, kebijakan wajib sertifikasi halal yang semula berlaku pada Oktober 2024 memang diakuinya tuai polemik. 

Oleh karena itu, Riza berharap masalah sertifikasi halal sudah tidak perlu lagi menuai polemik. Kemenkop UKM pun berkomitmen untuk fokus mengawal produktivitas, pemberian pendampingan, dan sosialisasi masif, terkait kebijakan ini serta mempercepat UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal.

"Pekerjaan rumahnya adalah bagaimana produktivitas daripada pendamping perlu ditingkatkan sehingga nanti jumlah sertifikat yang keluar per harinya itu bisa nambah lebih banyak lagi," jelas Riza.

Penundaan sertifikasi halal hingga l 2026 diputuskan melalui rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/5/2024). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan berdasarkan peraturan, kewajiban sertifikasi halal berlaku mulai 17 Oktober 2024 dengan target sertifikasi halal mencapai 10 juta pelaku UMKM. 

Hanya saja, dari target itu, capaian sertifkasi halal baru 4,42 juta di level UMKM. Artinya, masih jauh dari target. 

Airlangga mengatakan, kewajiban sertifikasi halal 2026 juga ditetapkan untuk kategori obat tradisional, herbal hingga berbagai alat kesehatan.

"Itu disamakan dengan obat tradisional herbal dan yang lain. Kemudian juga produk kimia kosmetik juga 2026. Kemudian aksesoris, barang gunaan rumah tangga, berbagai alat kesehatan dan terkait hal yang lain itu berlaku 2026," kata Airlangga.

Sedangkan, untuk usaha kategori menengah dan besar, kewajiban sertifikasi halal tetap Oktober 2024.

"Nah, tentu UMKM tersebut adalah yang mikro, penjualannya Rp1- Rp2 miliar. Kemudian, kecil penjualannya sampai dengan Rp15 miliar. Sedangkan, yang besar dan menengah tetap diberlakukan per 17 Oktober," jelasnya.