Simulasi Penghematan APBN jika Prabowo Jadi Potong Gaji Menteri-DPR

16 Mar 2026, 15:45 WIB

Trio Hamdani

Simulasi Penghematan APBN jika Prabowo Jadi Potong Gaji Menteri-DPR

Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Kabinet Paripurna pada Jumat (13/3/2026). (YouTube/Sekretariat Presiden)

Intinya Sih

Presiden Prabowo menginstruksikan para menko merumuskan langkah efisiensi APBN, termasuk wacana pemotongan gaji menteri dan DPR serta penghentian belanja non-prioritas.
Simulasi IDN Times menunjukkan potensi penghematan bulanan antara Rp669 juta hingga Rp937 juta jika gaji pokok menteri dan DPR dipotong 25–35 persen.
Prabowo menegaskan pemerintah tetap menjaga batas defisit anggaran maksimal 3 persen PDB dan hanya akan melanggarnya dalam kondisi darurat besar seperti pandemi.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran menteri koordinator (menko) untuk merumuskan langkah efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna menghadapi ketidakpastian geopolitik global.

Mengacu pada kebijakan Pakistan, Prabowo mempertimbangkan pemotongan gaji anggota kabinet dan DPR RI, serta penghentian belanja barang non-prioritas seperti kendaraan dan mebel.

Prabowo optimis Indonesia mampu melakukan efisiensi serupa sebagaimana keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 melalui penghematan BBM dan sistem kerja yang lebih fleksibel.

"Ini saya minta dibicarakan nanti ya, mungkin oleh Menko-Menko nanti, berapa hari ini kita lihat, kita pikirkan, dulu kita atasi COVID berhasil kita dan kita mampu, banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar," kata dia dikutip IDN Times, Senin (16/3/2026).

IDN Times mencoba mengalkulasi potensi penghematan per bulan jika gaji pokok mereka dipangkas sebesar 25 persen hingga 35 persen. Berikut rinciannya!

1. Intip dulu besaran gaji pokok menteri dan DPR

ilustrasi gaji (pexels.com/Defrino Maasy)

Berdasarkan regulasi yang berlaku, besaran gaji pokok menteri dan anggota DPR adalah sebagai berikut:

Menteri Negara: Rp5.040.000 per bulan.
Anggota DPR RI: Rp4.200.000 per bulan.

Dengan komposisi Kabinet Merah Putih sebanyak 48 menteri dan 580 anggota DPR RI periode 2024-2029, total alokasi APBN untuk gaji pokok kedua lembaga tersebut mencapai Rp2.677.920.000 setiap bulannya.

Dalam simulasi ini, IDN Times tidak menyertakan gaji wakil menteri (wamen). Sebab, berdasarkan penelusuran tidak ditemukan payung hukum resmi yang mengatur besaran gaji wamen.

2. Simulasi penghematan potong 25 persen hingga 35 persen

ilustrasi gaji (pixabay.com/Ekoanug)

Skema pemotongan 25 persen:

Pada skema ini, setiap menteri akan mengalami pemotongan sebesar Rp1.260.000, sementara Anggota DPR dipotong sebesar Rp1.050.000.

Total penghematan dari 48 menteri mencapai Rp60.480.000. Total penghematan dari 580 Anggota DPR mencapai Rp609.000.000. Akumulasi penghematan per bulan Rp669.480.000.

Skema pemotongan 30 persen:

Jika pemotongan ditingkatkan menjadi 30 persen, maka nominal potongan bagi menteri adalah Rp1.512.000 dan Anggota DPR sebesar Rp1.260.000.

Total penghematan dari 48 menteri mencapai Rp72.576.000. Total penghematan dari 580 Anggota DPR mencapai Rp730.800.000. Akumulasi penghematan per bulan Rp803.376.000.

Skema pemotongan 35 persen:

Pada opsi tertinggi yakni 35 persen, potongan gaji pokok menteri menjadi sebesar Rp1.764.000, sedangkan Anggota DPR dipotong Rp1.470.000.

Total penghematan dari 48 menteri mencapai Rp84.672.000. Total penghematan dari 580 anggota DPR mencapai Rp852.600.000. Akumulasi penghematan per bulan Rp937.272.000.

3. Prabowo belum berencana naikkan batas defisit 3 persen

Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta,Jumat (13/3/2026). (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Di tengah rencana efisiensi tersebut, Prabowo menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan batas defisit anggaran sebesar 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Prabowo menyatakan aturan tersebut tidak akan diubah kecuali dalam kondisi darurat besar sebagaimana terjadi pada saat pandemi COVID-19.

Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Bloomberg yang terbit dengan judul “Prabowo Open to Breach Indonesia Deficit Cap Only During Crisis”, Prabowo menyebut batas defisit sebagai instrumen penting untuk menjaga kedisiplinan pengelolaan keuangan negara.

“Batas defisit itu adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita. Kami tidak punya rencana untuk mengubahnya kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti COVID-19,” kata Prabowo, dikutip Senin (15/3/2026).

“Saya berharap kita tidak perlu mengubahnya,” tambahnya.