Vaksin Terbatas, PMK Perlu Ditingkatkan Jadi Bencana Nasional
Gedung MPR DPR RI (IDN Times/Marisa Safitri)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi IV DPR Sudin mendorong Kementrian Pertanian (Kementan) RI untuk melaporkan kepada pemerintah terkait status wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). Menurutnya, wabah itu perlu ditingkat menjadi bencana nasional agar pengadaan vaksin PMK dapat dioptimalkan.
Status wabah PMK yang belum ditingkatkan menjadi bencana nasional berdampak pada persediaan vaksin dari Kementan yang terbatas pada jumlah 1 juta. Padahal, populasi sapi yang perlu divaksinasi sekitar 18 juta.
"Satu juta vaksin cukup buat apa? Se-Jawa Timur saja tidak cukup. Sudahlah, kita bilang ini sebagai bencana nasional, lapor ke Presiden, Bappenas, dan Kementerian Keuangan," kata Sudin dalam rapat kerja Komisi IV bersama Kementerian Pertanian (Kementan) RI di Jakarta, Kamis (2/6/2022).
Baca Juga: PMK Terus Mengancam, Akademisi UMM Berikan Tips Atasi Ternak Sakit
1. Kementan sediakan 1 juta vaksin PMK dan akan membeli 3 juta vaksin Perancis
Ilustrasi vaksin (Dok. ANTARA FOTO)Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI Nasrullah mengatakan, pihaknya menyediakan 1 juta vaksin PMK. "Untuk sementara, kami menyediakan 1 juta vaksin yang ada di APBN dari revisi kegiatan-kegiatan," ujar Nasrullah.
Kemudian, Nasrullah mengatakan, Kementan akan membeli 3 juta vaksin dari Perancis. Akan tetapi, Sudin menilai belum ada kesepakatan di antara Pemerintah Prancis dan Kementan mengenai pembelian vaksin itu.
"Kamu jangan bohongi saya. Prancis belum ada deal (kesepakatan) dengan you (kamu) untuk pembelian 3 juta vaksin. Sekarang jujur saja, kalau memang ini tidak bisa dibeli di Prancis, di Malaysia ada tidak? Ada. Di Vietnam ada tidak? ada. Australia pun siap membantu. Gitu loh maksud saya," tegas Sudin.
Editor’s picks
Baca Juga: PMK Meluas, Pengiriman Ternak Potong dari Sumbawa ke Lombok Dibuka
2. Pengadaan vaksin PMK jangan dijadikan ladang komersialisasi
Foto- AntaraSelain itu, Sudin juga meminta agar kedepannya pengadaan vaksin PMK tidak dijadikan sebagai ladang komersialisasi. Hal itu karena selain Kementan RI, saat ini PT Bio Farma diketahui telah melakukan penjajakan vaksin yang sama di Prancis.
"Anda kalah dengan Bio Farma. Bio Farma sudah berangkat ke Brasil. Sebelum anda berangkat, dia sudah berangkat duluan. Jangan sampai vaksin PMK ini jadi komersial. Saya tidak mau. Kasihan rakyat yang sudah susah masak harus dibuat susah lagi," jelas Sudin.
3. Upaya Kementan dalam menangani PMK ke Brasil dinilai sia-sia
Program bantuan alat mesin pertanian (alsintan) yang direalisasikan Kementerian Pertanian (Kementan), Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP). (Dok. Kementan)Pada kesempatan itu, Sudin mengkritisi upaya Kementan dalam menangani PMK ke Brasil. Sudin menilai, upaya tersebut sia-sia lantaran Pemerintah Brasil sejak 50 tahun terakhir hingga saat ini belum berhasil mengatasi PMK di negara mereka.
"Kementan lebih baik belajar menangani PMK pada Pemerintah Australia yang telah bebas dari wabah tersebut," tegasnya.
Berita Terkini Lainnya
