Sri Mulyani Bantah Program PEN Tidak Transparan
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menanggapi isu yang menyebutkan bahwa program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak transparan dan tidak akuntabel. Menurutnya, selama ini, pemerintah telah menunjukkan transparansi dan akuntabilitas sebaik mungkin terkait pengelolaan anggaran untuk program PEN tersebut.
"Pertama, kami setiap bulan selalu menyampaikannya, jadi kalau ada isu soal transparansi kami sangat transparan," kata Sri Mulyani dalam kegiatan Temu Stakeholder untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kamis (25/3/2021).
1. Tak ada yang ditutupi dan selalu merinci capaian serapan anggaran
Lebih lanjut, Sri Mulyani menyebutkan dalam penyampaian realisasi anggaran PEN, pihaknya selalu merinci penggunaan anggaran tersebut, mulai dari besaranya berapa dan dipakai untuk apa. Hal itu, kata dia, semata-mata agar masyarakat tahu sejauh mana program PEN sudah berjalan.
"Komponen kesehatan apa saja, untuk tenaga kesehatan sekian, untuk vaksin sekian, untuk 3T sekian, untuk insentif kesehatan seperti ini, komponen perlindungan sosial, PKH sekian, bantuan sosial sekian, BLT sekian, dan yang lain. Bahkan dalam setiap bulan kami konferensi persen menyampaikan dashboard-nya, itu adalah transparansi," jelas Sri Mulyani.
2. Akuntabilitas dicek melalui evaluasi program yang sudah dilaksanakan
Adapun terkait akuntabilitas, Bendahara Negara tersebut mengaku selalu berhubungan dengan seluruh kementerian terkait untuk menyampaikan program-program apa saja yang belum tertangani dengan baik.
"Kami bersama kementerian terkait tentu akan menyampaikan kenapa program yang seharusnya sudah bisa dicairkan belum dicairkan? Kenapa ada feedback kemarin tenaga kesehatan belum menerima insentif, padahal anggarannya ada? Masalahnya ada di mana? Jadi, dari sisi akuntabilitas semua kita lakukan," ungkap Sri Mulyani.
3. Realisasi PEN
Sementara itu, realisasi program PEN per 17 Maret 2021 telah mencapai Rp76,59 triliun atau sekitar 10,9 persen dari total yang dianggarkan sebesar Rp699,43 triliun. "Ini didominasi bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan kepada UMKM," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (23/3/2021).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut kemudian merincikan realisasi anggaran PEN tersebut. Di bidang kesehatan anggaran yang sudah direalisasikan adalah Rp12,4 triliun atau 7 persen dari target Rp176,3 triliun. Kemudian di sektor perlindungan sosial sebesar Rp25,97 triliun atau sekitar 16,5 persen dari target Rp157,41 triliun.
Berikutnya ada program prioritas yang telah terealisasi sebesar Rp1,44 triliun atau 1,2 persen dari target Rp122,42 triliun, dukungan untuk UMKM dan korporasi sebesar Rp29,63 triliun dari pagu Rp184,83 triliun, dan insentif dana usaha sebesar Rp7,15 triliun atau 12,2 persen dari pagu Rp58,6 triliun.
