Sri Mulyani: Presiden Minta Orang RI 'Buang Uang' di Dalam Negeri

14 Des 2021, 14:02 WIB

Sosialisasi Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). (IDN Times/Vadhia Lidyana).

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pesan Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk masyarakat Indonesia. Jokowi meminta masyarakat mengeluarkan uang di dalam negeri dengan berlibur di dalam negeri, sehingga perekonomian Indonesia pulih.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani saat melakukan sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) di hadapan Komisi XI DPR RI, asosiasi pengusaha, influencer, hingga wajib pajak (WP) yang diundang.

"Berkah dari COVID-19 dan diminta Bapak Presiden tinggal di Jakarta atau di Indonesia saja, dan kalau ingin libur, liburlah di Indonesia saja, buang uangnya di Indonesia supaya perekonomian kita kembali pulih," kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (14/12/2021).

1. Di hadapan Atta Halilintar cs, Sri Mulyani sebut APBN sudah bekerja lembur

Ilustrasi APBN (IDN Times/Arief Rahmat)

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menerangkan pentingnya peran APBN bagi negara. Dia menjelaskannya di hadapan audiens, salah satunya influencer Atta Halilintar.

Selama pandemik COVID-19, Sri Mulyani mengatakan APBN bekerja 'lembur' membiayai berbagai kebutuhan masyarakat dalam penanganan pandemik. Kebutuhan belanja negara pun meningkat pesat selama pandemik COVID-19. Sayangnya, penerimaan pajak menurun drastis, bahkan pernah mengalami kontraksi hingga 18 persen.

"Sama seperti kita kalau badan disuruh lembur mungkin 1 hari, 2 hari bisa, 7 hari bisa, 30 hari bisa. Tapi kalau berbulan-bulan, bertahun-tahun pasti rontok," kata Sri Mulyani.

"Dia (APBN) bekerja keras lembur, bekerja luar biasa untuk masuk ke hampir seluruh segmen masyarakat, usaha kecil menengah, buruh dengan pendapatan di bawah Rp5 juta diberi bantuan, UMKM diberi bantuan subsidi bunga, masyarakat ditambah jumlah bansos plus sembako di pusat dan daerah, dan kita berikan bantuan kuota internet gratis supaya anak-anak bisa belajar secara non fisik dan subsida listrik atau listrik digratiskan pada kelompok yang tidak mampu," sambungnya.

2. APBN perlu disehatkan kembali

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Untuk itu, Sri Mulyani mengatakan APBN perlu disehatkan kembali. Sebab, kesehatan APBN merupakan salah satu penentu kesehatan perekonomian suatu bangsa.

"Inilah yang akan didesain untuk jadi instrumen pemulihan ekonomi dan terus mendorong reform di segala bidang. Nah karena APBN jadi instrumen utama dan di depan untuk hadapi COVID-19, melindungi rakyat dan pulihkan ekonomi termasuk dunia usaha, APBN perlu dijaga kesehatannya," tutur dia.

3. UU HPP jadi salah satu penyehat APBN

Ilustrasi Pajak (IDN Times/Arief Rahmat)

Saat ini, pemerintah dan DPR RI sudah meresmikan UU HPP. Beberapa ketentuan dalam UU HPP, seperti kenaikan tarif PPN, program pengungkapan sukarela (PPS), dan sebagainya akan diterapkan secara bertahap mulai tahun depan. Kebijakan-kebijakan itulah yang dianggap sebagai upaya menyehatkan APBN.

"Reformasi APBN menjadi keharusan agar APBN sebagai instrumen fiskal bisa terus melakukan tugasnya. Pada saat ekonomi dan rakyat lemah, APBN harus hadir. Pada saat ekonomi tumbuh, maka kita juga bisa beri ruang bagi pertumbuhan itu," tutur Sri Mulyani.