Sri Mulyani: Realisasi Anggaran PEN Per 16 Juli Capai 37,2 Persen

21 Jul 2021, 19:16 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Dok. Tangkapan Layar Vadhia Lidyana/IDN Times)

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 16 Juli 2021 telah mencapai Rp277,36 triliun. Angka itu setara 37,2 persen dari total pagu terbaru PEN sebesar Rp744,75 triliun.

Sebelumnya, pagu anggaran PEN ditetapkan sebesar Rp699,43 triliun. Pemerintah kemudian menaikkan anggaran PEN sebesar Rp45,32 triliun.

"Total anggaran penanganan COVID-19 dan PEN naik dari Rp699,43 triliun menjadi Rp744,75 triliun. Program PEN sampai 16 Juli penyerapannya sudah 37,2 persen dari pagu baru," kata Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Juli, Rabu (21/7/2021).

1. Rincian realisasi PEN

IDN Times/Arief Rahmat

Adapun rincian realisasi untuk program penanganan kesehatan hingga 16 Juli baru sebesar 25,2 persen atau Rp54,1 triliun dari pagu Rp214,95 triliun. Lalu, untuk program perlindungan sosial sudah terealisasi 43,8 persen atau sebesar Rp82,22 triliun dari pagu Rp187,84 triliun.

Selanjutnya, program prioritas terealisasi 37,7 persen atau Rp44,44 triliun dari pagu Rp117,94 triliun. Kemudian program dukungan UMKM dan korporasi baru teralisasi 32 persen atau Rp51,53 triliun dari pagu Rp161,2 triliun. Terakhir, program insentif usaha terealisasi 71,7 persen atau Rp45,07 triliun dari pagu Rp62,83 triliun.

2. Rincian anggaran penanganan kesehatan

ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Pagu anggaran program penanganan kesehatan dalam PEN ialah sebesar Rp214,95 triliun. Pagu itu terdiri dari alokasi klaim perawatan pasien COVID-19 di 2021 dan klaim tahun 2020 sebesar Rp65,9 triliun untuk 941 ribu pasien dirawat. Kedua, alokasi untuk insentif 1,1 juta tenaga kesehatan (nakes) pusat Rp18,4 triliun.

Lalu, penyediaan obat COVID-19 Rp1,17 triliun, pembangunan 5 RS darurat sebesar Rp2,75 triliun. Kemudian, program vaksinasi Rp57,84 triliun untuk pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi di daerah. Dari anggaran tersebut, pemerintah menargetkan pengadaan 423, juta dosis vaksin. Lalu, anggaran penebalan PPKM Mikro di daerah sebesar Rp790 miliar, pengadaan oksigen darurat Rp370 miliar, dan insentif perpajakan kesehatan Rp20,85 triliun.

Ada juga untuk penanganan kesehatan lainnya terutama untuk testing, Gugus Tugas, penanganan kesehatan di daerah, dan penelitian sebesar Rp45,93 triliun.

3. Realisasi anggaran penanganan COVID-19

Ilustrasi corona. (IDN Times/Arief Rahmat)

Untuk program klaim pasien COVID-19, tahun ini pemerintah membayar tunggakan tahun 2020 sebesar Rp8,16 triliun untuk 132,9 ribu pasien. Lalu, pembayaran klaim 2021 per 16 Juli baru mencapai Rp13,6 triliun untuk 187,6 ribu pasien.

Kemudian, di tahun ini pemerintah masih membayar tunggakan insentif nakes pusat tahun 2020 sebesar Rp1,45 triliun. Sementara itu, realisasi insentif nakes 2021 per 16 juli baru mencapai Rp3,18 triliun untuk 416.360 nakes, dan santunan kematian Rp50,1 miliar kepada 167 nakes.

"Kalau realisasi pengadaan anggaran untuk membeli vaksin Rp10,6 triliun atau untuk pembayaran 53,9 juta dosis," tutur Sri Mulyani.