Sri Mulyani: Tekor APBN 2021 cuma Rp783,7 Triliun

10 Feb 2022, 11:40 WIB

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyampaikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 berhasil turun secara signifikan. Hal itu sejalan dengan pulihnya penerimaan negara dan belanja negara yang tetap dijaga untuk pemulihan ekonomi.

"Kalau 2020 kita mengalami defisit Rp947 triliun atau 6,14 persen dari GDP, maka tahun 2021 kemarin kita tutup unaudited adalah pada level Rp783,7 triliun atau 4,65 persen dari GDP," kata Sri Mulyani, dalam pidatonya di BRI Microfinance Outlook 2022, Kamis (10/2/2022).

1. Defisit APBN jauh lebih rendah dari yang ditargetkan

Ilustrasi rugi (IDN Times/Arief Rahmat)

Capaian defisit APBN itu pun lebih rendah jika dibandingkan dengan apa yang telah dicantum dalam Undang Undang APBN. Di dalam UU APBN, defisit 2021 ditargetkan ada pada kisaran Rp1.000 triliun atau 5,70 persen dari GDP.

"Tadinya defisit 2021 itu menurut UU APBN ada di Rp1.006 triliun. Jadi, realisasinya di Rp783,7 triliun atau dalam hal ini 17 persen lebih rendah dari yang ditargetkan. Nah ini yang menggambarkan APBN kita walaupun kerja extremely keras, tapi kita mencoba untuk mulai menyehatkan," tutur Sri Mulyani.

2. Pendapatan negara melesat 114,9 persen dari target APBN

Ilustrasi APBN (IDN Times/Arief Rahmat)

Penurunan defisit tersebut juga imbas dari pendapatan negara yang melesat 114,9 persen dibandingkan target APBN. Jika dibandingkan dengan 2020, pendapatan negara pada 2021 tumbuh 21,6 persen.

Dalam paparan yang disampaikan Sri Mulyani, target pendapatan negara di dalam APBN 2021 adalah Rp1.743,6 triliun. Sementara itu, realisasinya sebesar Rp2.003,1 triliun atau lebih tinggi Rp259,4 triliun.

Pendapatan negara 114,9 persen target APBN atau melebihi pra pandemik karena perpajakan di atas target seiring pemulihan ekonomi. Kemudian adanya tren kenaikan harga komoditas yang mendorong kinerja kepabeanan dan PNBP SDA. Selain itu, penerimaan negara bukan pajak alias PNBP layanan kementerian/lembaga (K/L) juga mengalami pertumbuhan sejalan dengan peningkatan aktivitas masyarakat.

3. Belanja negara tumbuh 7,4 persen

Ilustrasi APBN. (IDN Times/Aditya Pratama)

Sementara untuk belanja negara, Kemenkeu mencatat adanya pertumbuhan pada 2021, yakni sebesar 7,4 persen atau Rp2.786,8 triliun year on year (yoy) ketimbang tahun 2020.

Belanja tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp2.001,1 triliun dan transfer keuangan dan dana desa (TKDD) sebesar Rp785,7 triliun. Pertumbuhan BPP adalah 9,2 persen yoy, sedangkan TKDD tumbuh tipis tiga persen.

Dari realisasi BPP tersebut, belanja kementerian/lembaga (K/L) ikut tumbuh sebesar 12,2 persen menjadi Rp1.189,1 triliun dari sebelumnya pada 2020 sebesar Rp1.059,6 triliun. Sementara itu, belanja non-K/L juga berhasil tumbuh dari Rp773 triliun pada 2020 menjadi Rp812 triliun pada 2021.