Sri Mulyani Ungkap 3 Skenario Atasi Masalah BBM: Ketiganya Gak Enak

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan bahwa ketiga pemikiran yang dia sebutkan di atas semuanya bukan sesuatu yang enak.

"Semuanya kombinasi di antara tiga ini. Tiga-tiganya gak enak, iya kan? Tiga-tiganya sama sekali gak enak. APBN jelas akan sangat berat karena subsidi BBM itu sudah naik tiga kali lipat, seperti yang saya sampaikan dari Rp158 triliun ke Rp502 triliun. Itu sudah naik tiga kali lipat, ternyata masih kurang lagi," sambungnya.

Apapun keputusannya, dijelaskan Sri Mulyani akan disampaikan di dalam rapat pemerintah. Para menteri dan pihak terkait lainnya saat ini saling berkoordinasi, yakni Menko Perekonomian, Menko Marves, Menteri ESDM, Menteri BUMN, hingga Pertamina.

"Ya memang kalau hitungannya belum selesai, dan sudah kemudian diputuskan, ya mungkin sebaiknya kita semuanya saling terus berkoordinasi, dan memang itu yang kita lakukan saat ini," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat semua keputusan, yakni daya beli masyarakat. Konsumsi masyarakat menengah atas disebut Sri Mulyani memang sedang meningkat pesat. Namun, itu tidak bisa disamakan dengan kelompok masyarakat 40 persen terbawah.

"Jadi kita harus memilih atau mencoba mencari supaya masyarakat yang 40 persen yang terbawah ini, yang memang harus menjadi fokus kita, bisa ditolong," tuturnya.

Pertimbangan kedua adalah kapasitas APBN. Dia menjelaskan bahwa subsidi energi melalui APBN sudah naik tiga kali lipat menjadi Rp502 triliun. Itu dapat dilakukan karena penerimaan negara sedang bagus.

"itu pun tidak cukup. Pasti nanti kalau kita tidak bisa membayar, (pembayaran subsidi dan kompensasi) meluncur ke 2023. Kan seperti yang tadi saya jelaskan, tahun 2022 ini saya masih membayar yang 2021, Rp104 triliun, kompensasi. Ini kalau gak selesai nanti meluncur lagi ke 2023," jelas Sri Mulyani.

Pertimbangan terakhir adalah pemulihan ekonomi. Dinilai bahwa pemulihan ekonomi kuartal II terbilang memuaskan. Namun pemerintah harus melihat komposisi dari pemulihan ekonomi.

"Terutama konsumsi tadi, masyarakat atas mungkin kuat, yang di bawah kurang. Ini semuanya harus kita lihat, setiap kenaikan memberikan dampak ke segmen masyarakat mana dan apakah kita punya instrumen untuk meminimalkan dampak negatifnya," tambahnya.

Dia menyatakan bahwa dibutuhkan tambahan subsidi Rp198 triliun untuk menahan harga Pertalite dan Solar subsidi agar tidak naik, serta tidak dilakukan pembatasan konsumsi.

Pemerintah sebelumnya sudah menambah subsidi energi menjadi Rp502 triliun. Namun dengan kenaikan harga minyak dunia, pelemahan kurs rupiah, dan kemungkinan jebolnya kuota BBM subsidi, maka anggaran tersebut kemungkinan tidak cukup untuk mempertahankan harga tidak naik.

"Kita perkirakan subsidi itu harus nambah lagi bahkan bisa mencapai Rp198 triliun di atas Rp502, nambah, kalau kita tidak menaikkan BBM, kalau tidak dilakukan apa apa, tidak ada pembatasan," kata Sri Mulyani.