Sri Mulyani Ungkap Ratusan Triliun BBM Subsidi Dinikmati Orang Kaya
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa ratusan triliun subsidi untuk Solar dan Pertalite dinikmati oleh orang kaya. Hanya segelintir yang dinikmati oleh orang miskin.
"Solar dalam hal ini dari Rp143 triliun (subsidi) itu sebanyak 89 persen atau Rp127 triliunnya yang menikmati adalah dunia usaha dan orang kaya," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Kamis (25/8/2022).
Pertalite juga sama, dari anggaran Rp93 triliun yang dialokasikan untuk mengkompensasi selisih harga keekonomian, sekitar Rp83 triliun dinikmati oleh orang kaya. Artinya mereka yang berhak hanya menikmati sedikit.
"Dari total Pertalite yang kita subsidi Rp93 triliun, Rp83 dinikmati 30 persen terkaya," kata Sri Mulyani.
1. Pemerintah tekankan pentingnya aspek keadilan
Dia menjelaskan bahwa jika barang yang disubsidi dikonsumsi oleh orang kaya sama saja dengan memberikan subsidi kepada mereka yang tidak berhak.
"Memang ada orang-orang yang tidak mampu dan miskin tetap juga menikmati barang itu namun porsinya kecil. Ini yang perlu untuk kita pikirkan nambah ratusan triliun berarti kita menambah (subsidi) yang sudah mampu makin banyak lagi, sedangkan dana untuk masyarakat berpendapatan rendah, mau untuk rumah, dari segala macam PKH, saya rasa itu aspek keadilan menjadi sangat penting," tuturnya.
2. Pembelian BBM subsidi bakal dibatasi menggunakan MyPertamina
Pemerintah melalui Pertamina akan membatasi konsumsi Pertalite dan Solar subsidi melalui penggunaan MyPertamina. Sejak 1 Juli 2022, perusahaan minyak dan gas itu membuka pendaftaran melalui situs web MyPertamina untuk mendata masyarakat yang berhak mengonsumsi BBM subsidi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, sebelumnya mengatakan pembatasan pembelian BBM akan memanfaatkan data yang dimiliki oleh Korlantas dan Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
"Kita bekerja sama ya dengan Korlantas untuk bisa mendapatkan data-data kendaraan. Biasanya dalam BPKB kendaraan itu, STNK ada CC-nya sekian liter, dan kemudian kapasitas volume, ini yang selama ini banyak dimodifikasi. Jadi yang tadinya cuma 60 liter dimodifikasi menjadi 100 liter, ada juga yang sampai 400 liter," kata Arifin dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (24/8/2022).
Hal-hal semacam itu perlu ditertibkan agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan kuotanya tidak jebol. Dia memastikan sangat mendukung program tepat sasaran. Untuk itu DTKS juga dimanfaatkan.
"Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk bisa dimanfaatkan dan ini tentu saja membutuhkan koordinasi lagi dengan instansi lain yang memang terkait. Karena dengan data ini untuk tepat sasaran bisa dilaksanakan dan kemudian bantuan-bantuan langsung ini bisa dialokasikan lebih tepat lagi. Ini adalah tahapan-tahapan yang memang masuk dalam kajian-kajian kita," ujarnya.
3. Penegakan hukum terus diperkuat
Arifin menjelaskan bahwa penegakan hukum terus digalakkan, bekerja sama dengan aparat penegak hukum di lapangan. Berbagai tindakan sudah dilakukan.
"Beberapa waktu yang lalu sudah pernah dilakukan razia, aparat, banyak yang ditemui kasus-kasus penimbunan dan sebagainya yang sudah dihukum dan ini kita harapkan bisa diintensifkan kembali memasuki semester dua sampai akhir tahun. Ini yang sedang kita proses," tambahnya.
