Sritex Pailit, Menperin Panggil Manajemen
- PT Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang karena lalai dalam pembayaran.
- Pemerintah fokus melindungi 50 ribu karyawan Sritex yang terdampak pailit dan PHK.
Jakarta, IDN Times - Perusahaan tekstil raksasa Tanah Air, PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga (PN) Semarang.
Pengadilan Niaga Semarang merilis putusan perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Sritex dinyatakan pailit karena lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tertanggal 25 Januari 2022.
Pemerintah pun menyoroti pailit tersebut. Sebagai perusahaan yang menyerap banyak tenaga kerja, pemerintah akan segera bertindak untuk melindungi karyawan Sritex pascaputusan pailit dari Pengadilan Negeri Semarang.
1. Komut Sritex buka suara
Adapun pembahasan mengenai pailit itu dilaksanakan hari ini, Senin (28/10/2024) bersama Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita di kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Jakarta.
Menperin memanggil manajemen Sritex, sekaligus Komisaris Utama Sritex, Iwan S Lukminto. Iwan mengatakan, pembahasan yang dilakukan hanyalah sebuah awalan dalam mengatur strategi ke depan.
"Masih prematurlah, nanti ada pembahasan berikutnya. Istilahnya, membuat strategi besarlah, bagaimana untuk bisa semuanya lebih sustain ya," ujar Iwan dilansir ANTARA.
2. Sritex masih beroperasi normal
Iwan mengatakan, Sritex masih beroperasi secara normal sesuai dengan arahan Agus. Perusahaan tekstil yang sempat menjadi terbesar di Asia Tenggara ini, mempekerjakan sekitar 50 ribu orang karyawan.
"Arahan dari Pak Menteri tetap harus jalan, harus beroperasi yang baik, memang ya kita operasional betul baik, di tempat kami gitu,” ucap Iwan.
3. Pemerintah utamakan penyelamatan karyawan yang di-PHK
Adapun pembahasan yang dilakukan adalah strategi untuk menghadapi masalah perusahaan, yang ditargetkan menyelamatkan Sritex dan juga masyarakat. Namun, strateginya apa akan diumumkan langsung oleh pemerintah, dalam hal ini Kemenperin.
Pekan lalu, Agus menegaskan prioritas pemerintah adalah menyelamatkan karyawan Sritex yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat menurunnya kinerja perusahaan dan pailit.
"Pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK," kata Agus Gumiwang dalam keterangan resmi, Jumat (25/10).
Penyelamatan Sritex merupakan mandat dari Prabowo kepada Agus; Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati; Menteri BUMN, Erick Thohir; dan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli.
"Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya, setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan," ujar Agus.
