Tak Cuma PNS, Kemenkeu Bidik Pembayaran Pensiun-Bansos via Rekening
- Kemenkeu berencana memperluas pembayaran langsung dari rekening kas negara ke rekening penerima, setelah skema ini diterapkan untuk gaji PNS, TNI, Polri, dan tunjangan guru.
- Pemerintah menargetkan desain pembayaran pensiun langsung ke rekening pada 2027, dengan kebutuhan data pensiunan yang akurat agar penyaluran tepat sasaran.
- Penyaluran bansos dan perlinsos lewat rekening akan diperluas, sementara belanja pemerintah pusat hingga September 2026 mencapai Rp2.061,3 triliun atau 65,4 persen pagu APBN.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana memperluas sistem pembayaran langsung dari rekening kas umum negara ke rekening penerima, termasuk untuk pembayaran uang pensiun dan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Saat ini, mekanisme pembayaran langsung tersebut telah diterapkan untuk gaji pegawai negeri sipil (PNS), TNI, Polri, serta tunjangan profesi guru.
1. Kebijakan mulai diracang pada 2027
ilustrasi rekening bank (vecteezy.com/sasirin pamai) Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah menargetkan pembayaran uang pensiun langsung ke rekening masing-masing penerima mulai dirancang untuk diterapkan pada 2027. Skema ini membutuhkan data pensiunan yang akurat dan mutakhir agar pembayaran tepat sasaran.
“Pensiunan kita idealnya, dan kita akan desain 2027, menerima uang pensiun langsung dari rekening kas umum negara,” ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jumat (10/9/2026).2. Modernisasi sistem perbendaharaan negara
Ilustrasi rekening (pexels.com/Ivan Samkov) Menurutnya, pembayaran langsung atau government-to-person (G2P) payment merupakan bagian dari modernisasi sistem perbendaharaan negara.
Melalui mekanisme ini, pemerintah dapat menyalurkan pembayaran secara langsung kepada individu tanpa harus melalui proses pencairan secara manual.3. Alasan Presiden ingin memperluas kepemilikan rekening masyarakat
PosIND tahun ini kembali dipercaya sebagai mitra pemerintah dalam menyalurkan program bantuan sosial (bansos). (dok. PT Pos Indonesia) Suahasil berharap, sistem tersebut juga dapat diperluas kepada penerima bantuan sosial dan perlindungan sosial (perlinsos), termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Ia menyebutkan, sebagian besar penerima bansos telah menerima bantuan melalui rekening bank. Namun, masih ada penerima yang harus mengambil bantuan secara langsung di kantor pos. Pemerintah ingin memperluas kepemilikan rekening agar penyaluran bantuan dapat dilakukan secara langsung.
“Esensi arahan Bapak Presiden untuk membuka rekening adalah supaya seluruh masyarakat kita, terutama penerima perlinsos, menerima bantuan lewat rekening bank,” katanya.
Selain mendorong penyaluran yang lebih efisien, kebijakan ini diharapkan dapat memperluas inklusi keuangan masyarakat.
4. Realisasi belanja pemerintah pusat
Ilustrasi anggaran. (IDN Times/Arief Rahmat) Di sisi lain, Kemenkeu mencatat realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.061,3 triliun hingga akhir September 2026, atau 65,4 persen dari pagu APBN. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang baru mencapai sekitar 61 persen.
Sementara itu, realisasi belanja pegawai mencapai Rp287,7 triliun atau 80 persen dari pagu APBN.
Suahasil menilai, realisasi belanja pemerintah pusat tersebut masih relatif sehat.
"Penyerapan anggaran akan meningkat pada November dan Desember seiring dengan bertambahnya aktivitas belanja menjelang akhir tahun," tegasnya.
