Talangan Dana dan Suntikan Modal, Cara BUMN RI Menyambung Nyawa

Garuda Indonesia dan Karakatau Steel adalah BUMN yang akan menerima dana talangan dengan nilai tidak tanggung-tanggung, totalnya Rp11,5 triliun. Kementerian BUMN menepis isu bahwa pemilihan BUMN yang dikucurkan dana talangan ini berbau politik.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan bantuan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan politik. Menurut dia, pihaknya telah memilih secara selektif siapa yang diajukan sebagai penerima dana talangan. Penentuan nominal dana talangan, Arya mengatakan itu merupakan usulan dari masing-masing direksi BUMN.

"Tergantung perusahanlah. Secara Good Corporate Governance (GCG) mereka punya hitungan sendiri," tegasnya. Dia juga mengatakan pemerintah hanya sebagai penjamin BUMN untuk mendapatkan dana talangan tersebut karena sumber pembiayaannya bukan dari APBN. 

Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, pemberian dana talangan ini harus dilakukan karena perusahaan-perusahaan tersebut terdampak COVID-19. Bantuan pemerintah, kata Erick, agar perusahaan ini dapat beroperasional normal. Tapi, dia memastikan bentuknya adalah dana talangan bukan penyuntikan modal seperti biasa.

"Dana talangan ini seperti pinjaman umumnya yang harus dikembalikan, bukan sesuatu plus bunga juga kalau bisa 1 persen memang ini yang harus dihadapi," kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (9/6/2020).

Berdasarkan laporan keuangan perseroan, kinerja keduanya sangat terpukul oleh pandemik COVID-19. Contohnya saja PT Garuda Indonesia Tbk, membukukan rugi bersih 712,72 juta dolar AS atau setara Rp 10,65 triliun (kurs Rp 14.950 per dolar AS) sepanjang semester I-2020. Padahal, di periode sama tahun sebelumnya Garuda Indonesia mampu membukukan laba bersih sebesar 24,11 juta dolar AS atau setara Rp 349,5 miliar.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan pandemik COVID-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap kinerja perseroan. Dengan adanya pembatasan pergerakan dan penerbangan pada masa pandemi, rata-rata frekuensi penerbangan menurun drastis dari yang sebelumnya melayani lebih dari 400 penerbangan menjadi hanya berkisar 100 penerbangan per hari.

"Di samping itu, jumlah penumpang juga mengalami penurunan tajam hingga mencapai 90 persen," katanya melalui keterangan resminya, saat dikonfirmasi IDN Times Minggu, (2/8/2020).

Sementara itu, Krakatau Steel membukukan laba di semester I-2020, sebesar 4,51 juta dolar AS atau Rp67,45 miliar. Namun, laba itu muncul karena pada 2019 Krakatau Steel fokus melakukan restrukturisasi dan transformasi. Mereka telah merestrukturisasi utang sebesar 2,2 miliar dolar AS atau setara dengan Rp32,8 triliun per kuartal III 2019. Akhirnya setelah 8 tahun merugi, kinerja Krakatau Steel dapat berbalik menjadi laba pada kuartal I tahun 2020.

Namun, dari sisi penjualan bersih pada periode triwulan II, Krakatau Steel tetap mengalami penurunan dibanding triwulan I karena dampak dari pandemik COVID-29. Penjualan bersih turun 22,3 persen, dari 311,18 juta dolar AS pada triwulan I menjadi  241,63 juta dolar AS di triwulan II.

Pengamat BUMN, Toto Pranoto membenarkan bahwa bantuan dana talangan itu benar-benar penyelamat bagi Garuda Indonesia untuk melanjutkan bisnisnya yang terpukul pandemik COVID-19. "Sama dengan Airlines lain di seluruh dunia terhantam secara drastis karena PSBB secara global. Jadi tanpa suntikan pinjaman modal kerja dari pemerintah mustahil bisa meneruskan bisnisnya," ujarnya.

Sementara untuk Krakatau Steel mulai menjadi sehat karena program efisiensi dan rekturisasi besar-besaran. Untuk meneruskan program ini, kata Toto, tentu butuh modal kerja karena perusahaan juga terganggu akibat pandemik .

"Apalagi beberapa investasi besar mereka di masa lalu seperti project blast furnace juga tidak sesuai harapan. Jadi pinjaman modal kerja dibutuhkan supaya proses restrukturisasi bisa dilanjutkan," ujarnya.

Toto Pranoto, menilai pemerintah harus melakukan pengawasan ketat terhadap dua perusahaan penerima dana talangan ini. Apalagi mereka dinilai mempunyai kinerja buruk sebelum adanya COVID-19.

"Pengawasan oleh otoritas seperti Kementerian BUMN, BPK dan pengawasan oleh publik atau masyarakat karena mereka adalah BUMN Tbk," katanya kepada IDN Times Senin (1/9/2020).

Berdasarkan laporan kinerja keuangan Garuda Indonesia sebelum masa pandemik, pada 2017 yang tercatat merugi 213,4 juta dolar AS atau Rp3,19 triliun. Begitu juga dengan laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia mencatatkan rugi 175 juta dolar AS atau Rp2,61 triliun.

Pada 2019 Garuda Indonesia berhasil membalikkan keadaan dengan membukukan laba 6,98 juta dolar AS Rp104 miliar. Namun, pandemik datang di awal tahun ini. Pada semester I-2020, Garuda pun tercatat merugi kembali sebesar 712,72 juta dolar AS atau setara Rp10,66 triliun.

Sementara Krakatau Steel, mencatatkan kerugian tiga tahun berturut-turut. Pada 2017, Krakatau Steel mencatatkan rugi bersih sebesar 86,09 juta dolar AS atau Rp1,28 triliun. Pada 2018, perseroan juga membukukan rugi sebesar 77,16 juta dolar AS atau sekitar Rp1,15 triliun Rp234 miliar dan pada 2019, keruigan sebesar 503,65 juta dolar AS.

Sementara pada paruh semester pertama tahun ini, Krakatau Steel membukukan laba bersih sebesar 4,51 juta dolar AS. Ini bisa diraih karena mereka merekstrukturisasi sebagian anak perusahaan yang tidak sejalan dengan core bisnis mereka. Emiten berkode sahan KRAS ini juga melakukan efesiensi biaya yang membuat cost structure perseroan lebih ramping.

Toto mengatakan Kementerian BUMN harus sering melakukan evaluasi atas laporan kinerja perusahaan BUMN selama dana talangan tersebut belum dikembalikan. Sedangkan BPK, menurutnya, harus melakukan audit keuangan dan operasional.

"Agar aktivitas keuangan dan operasional di dua perusahaan pelat merah penerima dana talangan tersebut dapat tergambarkan, khususnya dalam utilasi dana talangan yang diberikan. Sementara publik atau investor bisa melakukan aksi beli atau jual sebagai reaksi atas kinerja BUMN tersebut," papar Toto.

Di sisi lain, kementerian BUMN memastikan bahwa dana talangan ini nantinya harus dikembalikan oleh Garuda Indonesia Tbk dan Krakatau Steel Tbk kepada pemerintah. Sebab, ini bukan dana yang disuntikkan dari pemerintah dalam bentuk penyertaan modal.

Direktur Garuda Indonesia Tbk Irfan Setiaputra mengatakan, hingga kini dana talangan tersebut belum dicairkan oleh pemerintah. Dia sangat berharap dana talangan tersebut segera diberikan, demi memperbaiki kinerja perseroan. "Belum cair (dana talangan). Butuh proses yamg cukup lama. Kita sih butuhnya segera," katanya saat dikonfirmasi IDN Times.

Sementara itu Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata pun belum bisa memastikan kapan dana talangan itu akan dicairkan. Menurut dia, prosesnya memang lama karena harus melalui proses yang layak. "Karena dua perusahaan tersebut TBK, antara lain RUPS untuk mendapat persetujuan pemegang saham," ujarnya kepada IDN Times (12/9/2020).

Setelah tiga tahun, nantinya akan ada tiga model untuk pengembalian dana talangan tersebut. Pertama, Garuda Indonesia membayar kembali dana talangan itu. Model kedua dengan perhitungan pasar kembali membaik pada 2023, Garuda Indonesia akan mencari pinjaman dari luar. Sedangkan opsi ketiga, MCB akan dikonversi menjadi penempatan modal oleh Garuda Indonesia.

"Apabila tak diselesaikan, MCB ini akan dikonversi jadi ekuitas di Garuda Indonesia dan kami akan memberi kesempatan ke minority share untuk berpartisipasi," ujarnya.

Apabila Garuda dan Krakatau Steel tidak dapat melunasi utang tersebut ke pemerintah, kata Isa, kedua BUMN itu dapat mengonversikannya dalam bentuk saham. "Sehingga nantinya, sebagian saham Garuda dan Krakatau Steel akan menjadi milik pemerintah sebagai bentuk kompensasi."

Pengamat ekonomi dari Indef Abra Talatov menilai selama ini, BUMN masih bergantung besar pada PMN karena dividennya masih sangat rendah. Selama 2015 -2020, menurutnya, PMN untuk BUMN mencapai Rp117,8 triliun.

"Dalam periode yang sama, alokasi BUMN itu sepertiga dana desa. Padahal dana desa, untuk puluhan ribu dana desa. Jadi betapa besarnya fasilitas yang di dapat BUMN dari PMN. Di sisi lain dividennya sedikit," ujarnya.

Dia menyebut hanya 10 BUMN dari 85 persen yang memberikan kontribusi dividen kepada negara. "Artinya yang lain ke mana kontribusinya? Kita masih dalam tantangan bagaimana memperbaiki kinerja BUMN," ujarnya.

Saat ini, BUMN dinilainya belum mampu mengoptimalkan profitisasi. Hal tersebut, menurutnya, tercermin dari data rasio laba terhadap BUMN dalam rentang sepuluh tahun. Pada 2008, rasio laba terhadap aset BUMN 3,96 persen. Angka itu merosot pada 2018, hingga 1,91 persen.

"Artinya peningkatan aset BUMN gak cukup mampu mengerek naiknya pendapatan maupun laba BUMN. Kita belum sampai level membuat BUMN profit," ujarnya.

Suntikan PMN pun masih akan terus berlanjut. Tahun depan, pemerintah akan mengalokasikan penyertaan modal BUMN sebesar Rp37,38 triliun. Dana PMN akan disalurkan kepada delapan perusahaan BUMN, PT Sarana Multigriya Finansial, PT Hutama Karya, PT PLN, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC, PT BPUI atau Bahana, PT Pelindo III, PT PAL, dan PT Kawasan Industri Wijayakusuma.

Pertama, PT Sarana Multigriya Finansial sebesar Rp2,25 triliun, naik dari tahun ini Rp1,75 triliun. Kedua, PT Hutama Karya sebesar Rp6,2 triliun, turun dari tahun ini Rp11 triliun. Anggaran akan dialokasikan untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur jalan tol Trans Sumatera (JTS) sebanyak tiga ruas tol.

PT PLN akan menerima sebesar Rp5 triliun, atau setara dengan tahun ini. Dana tersebut digunakan untuk infrastruktur ketenagalistrikan meliputi transmisi, gardu induk, dan distribusi listrik pedesaan.

Selanjutnya, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau PT Indonesia Tourism Development Corporatrion (ITDC) senilai Rp470 miliar, sedangkan untuk PT BPUI sebesar Rp20 triliun. Kemudian, PT Pelindo III sebesar Rp1,2 triliun dananya akan digunakan untuk pengembangan Pelabuhan Tanjung Benoa untuk mendukung program Bali Maritime Tourism Hub.

Selanjutnya, PT PAL Indonesia Rp1,28 triliun, untuk mendukung kesiapan fasilitas produksi kapal selam dan pengadaan peralatan pendukung produksi kapal selam. Kemudian untuk dan PT Kawasan Industri Wijayakusuma Rp977 miliar, anggaran akan digunakan untuk pembangunan Kawasan Industri Wijayakusuma ini mendukung kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang.