Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
ilustrasi pegawai bank syariah (Pexels.com/MART PRODUCTION)
  • Aset keuangan syariah mencapai Rp3.231 triliun pada akhir 2026, tetapi pangsa perbankan syariah turun menjadi 7,53 persen dan diproyeksikan sekitar 7,4 persen pada 2027.

  • Akses pembiayaan UMKM masih timpang: 65 juta UMKM hanya menerima 16,99 persen kredit. Industri halal tumbuh, namun kontribusi rantai nilainya terhadap PDB baru 0,78 persen.

  • Dana ZIS-DSKL 2025 mencapai Rp44,73 triliun, tetapi hanya 26,6 persen dikelola lembaga formal. Penguatan data, instrumen, regulasi, dan pembiayaan produktif dinilai diperlukan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Ekonomi syariah Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan dari sisi aset dan pembiayaan. Namun, peningkatan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh perluasan pangsa pasar maupun pemerataan manfaat bagi masyarakat. Dalam diskusi publik Outlook Ekonomi Syariah Indonesia 2027 yang diselenggarakan Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF pada 16 November 2026, sejumlah ekonom menyoroti perlunya pembenahan struktural agar pertumbuhan ekonomi syariah tidak hanya tercermin dalam penambahan aset.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu, memaparkan bahwa total aset keuangan syariah Indonesia hingga akhir 2026 mencapai Rp3.231 triliun. Angka tersebut tumbuh 8,19 persen secara tahunan dengan pangsa sekitar 9,16 persen. Sementara itu, aset perbankan syariah mencapai sekitar Rp1.800 triliun. Pembiayaan tercatat sebesar Rp748 triliun atau tumbuh 11,61 persen, sedangkan dana pihak ketiga mencapai Rp899 triliun atau tumbuh 12,12 persen. Meski mencatatkan pertumbuhan, ekonomi syariah masih menghadapi sejumlah persoalan.

Berikut tiga tantangan yang perlu diperhatikan menjelang 2027.

1. Pangsa pasar perbankan syariah belum menunjukkan peningkatan

ilustrasi gedung perkantoran (Pexels.com/Dapur Melodi)

Salah satu persoalan utama adalah pertumbuhan aset perbankan syariah yang belum mampu mendorong peningkatan pangsa pasar secara signifikan. Kepala CSED INDEF, Nur Hidayah, memaparkan bahwa pangsa pasar perbankan syariah justru turun dari 7,72 persen pada Desember 2024 menjadi 7,53 persen pada September 2026. Untuk mencapai target pangsa pasar 10 persen pada 2027, aset perbankan syariah diperkirakan perlu tumbuh sekitar 40,4 persen per tahun. Namun, proyeksi INDEF menunjukkan pangsa pasar pada akhir 2027 hanya berpotensi mencapai sekitar 7,4 persen. Karena itu, menjaga agar pangsa pasar tidak terus menurun dinilai menjadi sasaran yang lebih realistis.

Ekonom Senior INDEF, Hakam Naja, juga menyoroti kondisi perbankan syariah yang terus mencatatkan pertumbuhan aset dan pembiayaan. Namun, pangsa pasarnya masih stagnan di kisaran 7 persen. Sebagai perbandingan, pangsa aset perbankan syariah Malaysia telah mencapai sekitar 34–35 persen, dengan pangsa pembiayaan sekitar 45 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan aset saja belum cukup untuk memperkuat posisi perbankan syariah. Diperlukan strategi yang mampu memperluas akses pembiayaan, meningkatkan daya saing, dan memperbesar keterlibatan sektor produktif.

2. Pembiayaan UMKM dan industri halal belum optimal

ilustrasi UMKM (Pexels.com/Jeffry Surianto)

Tantangan berikutnya adalah belum meratanya akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM. Padahal, kelompok usaha ini memiliki peran besar dalam perekonomian nasional. Hakam Naja menyebut jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 65 juta unit atau 99,98 persen dari seluruh pelaku usaha. Namun, kelompok tersebut hanya memperoleh sekitar 16,99 persen dari total kredit perbankan. Sebaliknya, sekitar 5.000 usaha besar menguasai sekitar 83 persen kredit perbankan.

Ketimpangan tersebut memperlihatkan bahwa akses pembiayaan masih belum merata. Menurut Hakam, diperlukan insentif pajak dan fiskal, pelibatan usaha kecil dalam rantai pengadaan pemerintah, serta pendampingan berkelanjutan agar UMKM dapat berkembang.

Persoalan serupa juga terlihat pada industri halal. Nur Hidayah menyampaikan bahwa ekspor produk halal Indonesia pada Januari–Maret 2026 mencapai US$11,64 miliar. Jumlah produk bersertifikat halal juga meningkat menjadi sekitar 11,13 juta. Namun, kontribusi rantai nilai halal terhadap produk domestik bruto (PDB) baru mencapai 0,78 persen. Selain itu, banyak UMKM yang telah memiliki sertifikat halal masih bergantung pada pembiayaan konvensional.

Ekonom CSED INDEF, Handi Risza Idris, menilai tantangan industri halal bukan hanya memperbanyak sertifikasi, melainkan mengubah besarnya pasar menjadi kontribusi ekonomi yang nyata. Pengembangan industri perlu dilakukan dari hulu hingga hilir. Dengan demikian, sertifikasi halal dapat diikuti peningkatan kapasitas produksi dan aktivitas usaha.

3. Potensi keuangan sosial syariah belum tergarap maksimal

ilustrasi rupiah (Pexels.com/Defrino Maasy)

Selain perbankan dan industri halal, keuangan sosial Islam juga memiliki potensi untuk mendukung perekonomian. Namun, penghimpunan dan pengelolaannya masih menghadapi sejumlah kendala. Nur Hidayah mencatat bahwa dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) mencapai Rp44,73 triliun pada 2025 atau meningkat 9,54 persen. Meski demikian, hanya 26,6 persen dana tersebut yang tercatat dalam pengelolaan lembaga zakat formal.

Sementara itu, potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp160 triliun. Untuk mendekati angka tersebut, penghimpunan dana perlu tumbuh sekitar 40 persen per tahun. INDEF juga menilai perlunya pengembangan sistem Satu Data ZIS-DSKL agar pengelolaan dan pemanfaatan dana sosial lebih terintegrasi.

Di sisi lain, pengembangan instrumen pasar keuangan syariah juga masih perlu diperkuat. Sukuk korporasi tercatat tumbuh rata-rata 26,21 persen per tahun, tetapi porsinya baru sekitar 5,94 persen dari total pasar sukuk. Nilainya juga masih jauh dibandingkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam denominasi rupiah yang mencapai Rp1.406 triliun, sementara sukuk korporasi sekitar Rp100 triliun.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu menilai penguatan ekonomi syariah membutuhkan integrasi keuangan negara, inovasi instrumen dan teknologi digital, integrasi informasi, filantropi Islam, serta integrasi keuangan. Menurutnya, kemajuan ekonomi syariah perlu diukur dari pemerataan manfaat, bukan hanya akumulasi aset. Karena itu, pembiayaan perlu lebih diarahkan ke sektor produktif dan UMKM, disertai pembenahan data, regulasi, serta koordinasi antarlembaga.

Dengan berbagai tantangan tersebut, 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat kontribusi ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional. Pertumbuhan aset perlu diikuti peningkatan pangsa pasar, perluasan pembiayaan produktif, dan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Editorial Team

Related Article

Trending in Business

See More