- Penilaian dan klasifikasi awal,
- Pemeriksaan kondisi medis dan perilaku,
- Pemberian rekomendasi tindakan penyelamatan. Tindakan tersebut dapat berupa pengembangbiakan, pengobatan, pemeliharaan, pemindahan, pelepasliaran, atau eutanasia sesuai hasil penilaian.
Ini Aturan soal Pemindahan Satwa Dilindungi di Indonesia

Pemerintah merencanakan pemindahan sebagian Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Alas Purwo karena ancaman kepunahan dan risiko bencana terhadap habitat.
UU Nomor 32 Tahun 2024 serta PP Nomor 7 Tahun 1999 mengatur konservasi, penyelamatan, dan pemindahan satwa dengan syarat habitat sesuai, satwa sehat, serta keragaman genetik tinggi.
Permen LHK Nomor 17 Tahun 2024 menetapkan penilaian, evakuasi atau translokasi, hingga pemantauan; Permen LHK Nomor 20 Tahun 2019 mengatur kandang transportasi dan transit yang menjamin kesejahteraan satwa.
Jakarta, IDN Times – Dari lima spesies badak yang masih hidup di dunia, dua di antaranya berada di Indonesia, yakni Badak Sumatra (Dicerorhinus Sumatrensis) dan Badak Jawa (Rhinoceros Sondaicus). Namun, kedua spesies tersebut kini menghadapi ancaman kepunahan.
Badak Sumatra dan Badak Jawa terancam punah karena hilangnya habitat akibat bencana alam seperti letusan gunung berapi, tsunami, dan pergeseran lempeng bumi. Menyusul kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, mengumumkan rencana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Rencana tersebut mendapat tanggapan dari sejumlah pihak. Beberapa hal yang menjadi perhatian di antaranya keberlangsungan populasi, dampak pemindahan terhadap satwa, kesiapan pengelolaan kawasan, serta kesiapan masyarakat dan dukungan para pemangku kepentingan.
Lantas bagaimana aturan soal pengelolaan hingga pemindahan satwa yang dilindungi?
1. UU Nomor 32 Tahun 2024 mengatur konservasi satwa di dalam dan luar habitat

9 orangutan dilepasliarkan di hutan lindung Ketapang. (IDN Times/YIARI). UU Nomor 32 Tahun 2024 merupakan perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pasal 4 menegaskan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat.
Pasal 5A Ayat (1) menjelaskan bahwa kegiatan konservasi dilaksanakan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan konservasi perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta areal preservasi.
Sementara itu, Pasal 13 mengatur pengelolaan tumbuhan dan satwa, baik di dalam maupun di luar habitat alaminya. Pengelolaan tersebut dibedakan menjadi dua, yakni di dalam Kawasan Suaka Alam dan di luar Kawasan Suaka Alam.
Pengelolaan di dalam Kawasan Suaka Alam dilakukan dengan menjaga keseimbangan populasi seluruh jenis tumbuhan dan satwa berdasarkan proses alami di habitatnya.
Adapun pengelolaan di luar Kawasan Suaka Alam dilakukan dengan melindungi dan mengembangbiakkan tumbuhan serta satwa untuk mencegah ancaman kepunahan.
2. PP Nomor 7 Tahun 1999 mengatur penyelamatan hingga pemindahan satwa langka

Perjalanan menuju hutan lindung Batu Nyambu Ketapang. (IDN Times/istimewa). PP Nomor 7 Tahun 1999 mengatur perlindungan habitat, penyelamatan, hingga pemindahan satwa ke lokasi lain.
Pasal 13 membahas penyelamatan tumbuhan dan satwa yang terancam punah dan masih berada di habitatnya. Upaya penyelamatan dapat dilakukan melalui pengembangbiakan, pengobatan, pemeliharaan, dan/atau pemindahan dari habitat asal ke habitat lain.
Sementara itu, Pasal 19 mengatur penyelamatan satwa di luar habitatnya untuk mencegah kepunahan lokal akibat bencana alam maupun aktivitas manusia. Salah satu upayanya adalah memindahkan satwa ke habitat yang lebih baik.
Adapun Pasal 21 mengatur persyaratan pelepasan kembali satwa ke habitatnya. Persyaratannya yakni habitat pelepasan merupakan bagian dari daerah sebaran asli spesies, kondisi fisik satwa yang sehat, serta keragaman genetik yang tinggi. Pelepasan juga harus mempertimbangkan keberadaan satwa lain yang sudah menghuni habitat tersebut.
3. Permen LHK Nomor 17 Tahun 2024 mengatur tahapan penyelamatan dan pemindahan satwa

Polrestabes Medan menyita lutung emas dan satwa dilindungi lainnya dari tersangka Afrizal dan Iskandar di Kota Medan, Senin (22/7/2024). (Saddam Husein for IDN Times) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 17 Tahun 2024 mengatur tentang Penyelamatan Jenis Satwa.
Pasal 2 menjelaskan, penyelamatan satwa dapat dilakukan di dalam maupun di luar habitat. Penyelamatan di dalam habitat ditujukan bagi satwa yang habitatnya menyempit, terisolasi, atau rusak akibat bencana alam maupun aktivitas manusia.
Sementara itu, penyelamatan di luar habitat dilakukan untuk mendukung pengelolaan satwa, termasuk menambah dan memulihkan populasi.
Sebelum menentukan tindakan penyelamatan, pemerintah harus melakukan penilaian dan klasifikasi satwa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 hingga Pasal 10.
Tahapannya meliputi:
Sementara itu, Pasal 17 mengatur dua bentuk pemindahan dalam penyelamatan satwa di luar habitat (ex situ), yaitu:
- Evakuasi dengan pemindahan satwa dari lokasi asalnya ke tempat lain untuk menjauhkannya dari ancaman atau kondisi berbahaya.
- Translokasi dengan pemindahan seluruh subpopulasi yang terancam ke habitat lain yang mampu mendukung keberlangsungannya. Translokasi tersebut dapat dilakukan melalui penggiringan, pengangkutan, atau cara lain yang aman bagi satwa maupun manusia.
Pasal 19 juga menetapkan sejumlah persyaratan pemindahan, yaitu:
- Habitat tujuan harus merupakan bagian dari daerah sebaran spesies atau subspesies, atau wilayah lain yang memiliki kondisi serupa dengan habitat aslinya
- Satwa harus sehat secara fisik, memiliki sifat liar, serta mempunyai keragaman genetik yang tinggi.
- Pelepasliaran harus didasarkan pada kajian habitat.
Adapun Pasal 20 mengatur bahwa pelepasliaran dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan.
4. Permen LHK Nomor 20 Tahun 2019 mengatur standar kandang pengangkutan dan transit satwa liar

Prajurit TNI dalam Satuan Tugas Operasi Merah Putih Translokasi Badak Jawa berperan aktif dalam upaya penyelamatan dan penguatan populasi Badak Jawa. (Dokumentasi Puspen TNI) Permen LHK Nomor 20 Tahun 2019 secara khusus mengatur aspek teknis pengangkutan dan penempatan sementara satwa liar sebelum menjalani proses penyelamatan maupun rehabilitasi.
Pasal 2 hingga Pasal 4 menyebutkan bahwa kandang pengangkutan dan kandang transit harus memenuhi prinsip etika serta kesejahteraan satwa. Ketentuannya meliputi satwa harus bebas dari sakit, luka, dan penyakit, satwa terhindar dari stres dan tekanan, serta tidak mengalami ketidaknyamanan fisik maupun psikis. Kandang transit juga harus memungkinkan satwa bisa menunjukkan perilaku alaminya.
Sementara itu, Pasal 5 mengatur bahwa kandang pengangkutan harus disesuaikan dengan karakteristik satwa. Persyaratannya meliputi ukuran kandang yang sesuai dengan tubuh dan bentuk fisik satwa, mempertimbangkan perilaku serta jumlah satwa, memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang baik, serta memiliki konstruksi kuat agar tidak mudah goyah, terbalik, atau patah selama pengangkutan. Bagian dalam kandang juga tidak boleh kasar atau tajam dan harus dilengkapi fasilitas pendukung sesuai kebutuhan satwa.
Adapun Pasal 6 mengatur persyaratan kandang transit. Kandang ini digunakan untuk menampung sementara satwa hasil sitaan, tangkapan, atau evakuasi akibat konflik sebelum menjalani pemeliharaan lanjutan, penyelamatan, rehabilitasi, maupun pelepasliaran.
Persyaratannya meliputi ukuran kandang yang sesuai dengan jenis dan ukuran tubuh satwa, ventilasi yang memadai, konstruksi yang kuat dan aman, serta fasilitas untuk makan, minum, tidur, dan berteduh. Kandang juga harus memudahkan proses penanganan dan pemeriksaan kesehatan satwa.

























