Tarif 0 Persen Produk AS Dorong Harga Migas-Pangan di RI Lebih Murah

28 Jul 2025, 18:19 WIB

Triyan Pangastuti

GAmbar Susunan Kata Donald Trump (https://www.pexels.com/id-id/foto/30918022/)

Intinya sih...

Menurut Menkeu Sri Mulyani, penurunan tarif resiprokal AS ke 19 persen berpotensi meningkatkan kinerja sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur.
Impor produk AS dengan tarif 0 persen diperkirakan akan menekan harga produk migas dan pangan di dalam negeri.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemangkasan tarif resiprokal dari Amerika Serikat (AS) terhadap sejumlah produk Indonesia dari sebelumnya 32 persen menjadi 19 persen akan memberikan dampak positif bagi perekonomian dalam negeri. Tarif ini, menjadi salah satu yang terendah di negara kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Salah satu sektor yang terimbas positif dari penurunan tarif resiprokal adalah sektor industri padat karya. Selain itu, tarif 0 persen terhadap produk AS yang masuk ke pasar Indonsia akan mendorong harga produk impor AS menjadi lebih murah.

1. Sektor padat karya akan dongkrak ekonomi

ILustrasi pabrik industri mobil (Unsplash_Getty Images)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penurunan tarif yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump berpotensi mendorong kinerja sektor padat karya di Indonesia, seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur.

“Keberhasilan negosiasi penurunan tarif resiprokal AS untuk Indonesia menjadi 19 persen diperkirakan dapat meningkatkan kinerja sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Gedung Pacific Century Place, Jakarta, Senin (28/7/2025).

2. Pemerintah akan cermati potensi risiko dari rambatan global

Pemanfaatan Robot pada Sektor Industri. (Sumber : https://www.freepik.com/usertrmk)

Di sisi lain, ia juga menyoroti dampak dari produk AS yang masuk ke Indonesia dengan tarif 0 persen. Kondisi ini akan berdampak pada penurunan harga beberapa komoditas strategis.

“Impor produk AS dengan tarif 0 persen diperkirakan akan menekan harga produk migas dan pangan di dalam negeri,” ucapnya.

Meski demikian, pemerintah akan terus mencermati potensi risiko rambatan dari dinamika global. Peran sektor swasta menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, yang akan terus didorong melalui kebijakan dan percepatan deregulasi.

“Salah satu perhatian utama adalah kinerja sektor manufaktur yang masih mengalami kontraksi. PMI manufaktur tercatat di posisi 46,9 pada Juni 2025, dan ini perlu menjadi perhatian,” ujarnya.

3. Menkeu menekankan pentingnya BPI Danantara

Infografis Tarif Ekspor RI ke AS Salah Satu Terendah di ASEAN (IDN Times/Aditya Pratama)

Sri Mulyani juga menekankan pentingnya optimalisasi peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di level 5 persen pada tahun ini. Dengan begitu, berbagai kebijakan strategis akan terus ditingkatkan untuk mendorong efek berganda (multiplier effect) yang lebih kuat, sehingga perekonomian Indonesia pada 2025 diproyeksikan tetap tumbuh di kisaran 5 persen.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) sebelumnya memperkirakan ekonomi Indonesia pada semester II tahun ini akan tumbuh pada kisaran 4,6 persen hngga 5,4 persen di tengah prospek melemahnya ekonomi global, terutama di negara maju, seperti Amerika Serikat (AS), Eropa, dan Jepang.

"Melihat perekonomian global ke depan dengan mempertimbangkan risiko yang ada, kita perkirakan ekonomi Indonesia di 2025 tumbuh 4,6-5,4 persen, dan di semester II kita perkirakan ekonomi ini akan lebih baik," kata Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) Bank Indonesia (BI) Juli Budi Winantya saat Editors Briefing BI di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (18/7/2025).

Juli menjelaskan, tren membaiknya ekonomi nasional didukung oleh ekspor dan permintaan domestik sejalan dengan hasil perundingan tarif dengan pemerintah AS. Selain itu, juga didukung kebijakan fiskal oleh pemerintah terkait bantuan perlindungan sosial (parlinsos), dan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).