Mendagri: Dana Rp9,1 Triliun Sudah Dikunci Khusus untuk Pilkada
(Dok. Humas Kemendagri)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan anggaran Rp9,1 triliun untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang tersebar di seluruh APBD telah dibekukan atau dikunci. Dia memastikan dana itu tidak akan digunakan untuk hal lain kecuali pilkada.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan menunda Pilkada serentak 2020 yang akan digelar pada September mendatang karena adanya pandemik COVID-19. Presiden Joko "Jokowi" Widodo pun memurutuskan Pilkada 2020 dilakukan pada akhir tahun ini.
1. Dana Rp9,1 triliun dibekukan untuk pilkada
IDN Times/Arief RahmatTito menjelaskan, anggaran untuk pelaksanaan Pilkada sebenarnya sudah tersebar di APBD 270 daerah yaitu sekitar Rp15 triliun sejak 2019. Dari angka tersebut yang sudah digunakan sekitar Rp5 triliun
"Sekarang sisa Rp9,1 triliun, begitu ada COVUD, KPU mengeluarkan penundaan pada akhir Maret, 5 tahapan sudah, tinggal 10, jadi Menteri Keuangan langsung Rp9,1 triliun di-freeze termasuk gak boleh untuk COVID," ujar Tito dalam keterangan persnya yang disiarkan di channel YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (17/6).
Baca Juga: Tahapan Pilkada 2020 Dimulai, Bawaslu Aktifkan Lagi Panwas Daerah
2. Kemendagri sudah surati Kemenkeu untuk cairkan dana Pilkada
Editor’s picks
Mendikbud Nadiem Makarim, Menkeu Sri Mulyani, dan Mendagri Tito Karnavian dalam acara Sinergi Pengelolaan Dana BOS dan Dana Desa Berbasis Kinerja (Dok.IDN Times/Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud)Tito mengatakan proses Pilkada 2020 akan berlanjut lagi pada Juni ini. Untuk itu, dia menyampaikan bahwa Kemendagri sudah mengirim surat ke Kementerian Keuangan agar dana pilkada dicairkan kembali.
"Kami sudah keluarkan surat agar dana pilkada ini boleh dicairkan, karena KPU keluarkan surat 15 Juni kemarin sudah mulai tahap lanjutan, di antaranya pengaktifan KPUD," tuturnya.
3. Ingin sediakan APD untuk petugas TPS, KPU minta tambahan anggaran Rp5,1 triliun
Bramanta Pamungkas, Petugas medis menggunakan APD lengkap di dalam mobil, IDN TimesMantan Kapolri itu mengungkapkan pelaksanaan Pilkada akan mencontoh Korea Selatan. Para petugas TPS akan dibekali APD dan perlengkapan protokol kesehatan di lokasi pemilihan. Sehingga ada biaya tambahan dari KPU sebesar Rp5,1 triliun.
"Total anggaran KPU dan Bawaslu pusat dan daerah lebih kurang Rp5,1 triliun ini mungkin akan dipenuhi Bu Menkeu. Sementara akan eksekusi Rp1,2 triliun jadi tidak akan ganggu APBD, Sedangkan Rp9,1 APBD itu memang di-freeze gak ganggu pos lain," ujar Tito.
Baca Juga: Menkeu Setujui Tambahan Anggaran Pilkada 2020, Dikucurkan Bertahap
Berita Terkini Lainnya
