Tekanan Pemerintah China Paksa Apple Pangkas Tarif App Store

Apple resmi menurunkan biaya potongan di toko aplikasi App Store untuk wilayah China. Keputusan ini diambil karena China merupakan pasar terbesar kedua bagi Apple, sekaligus untuk menghindari aturan antimonopoli yang semakin ketat. Dalam kebijakan ini, biaya standar untuk pembelian di dalam aplikasi diturunkan dari 30 persen menjadi 25 persen.

Selain itu, Apple memberikan potongan lebih besar bagi pengembang kecil dan aplikasi mini melalui program khusus. Biaya komisi yang sebelumnya 15 persen kini turun menjadi 12 persen. Aturan ini juga berlaku untuk aplikasi mini yang ada di dalam platform besar seperti WeChat atau ByteDance.

Kebijakan ini diharapkan mempermudah pemilik aplikasi besar di China dalam mengatur sistem pembayaran mereka. Apple juga menurunkan biaya langganan otomatis setelah tahun pertama menjadi 12 persen, yang akan sangat membantu pengembang layanan musik atau video streaming. Melalui pernyataan resminya, Apple menegaskan komitmen mereka untuk tetap bersaing secara sehat di pasar Asia.

"Apple berkomitmen menjaga persyaratan yang adil dan transparan bagi pengembang. Perusahaan menawarkan tarif App Store di China yang kompetitif dan tidak lebih tinggi dari tarif pasar internasional lainnya," ungkap perwakilan Apple dalam keterangan tertulis, dilansir Investing.

Keputusan Apple untuk melunakkan aturan biaya di China tidak lepas dari tekanan kuat Kementerian Industri dan Teknologi Informasi China (MIIT) serta departemen pemerintah lainnya. Pemerintah China menilai biaya potongan atau Apple Tax selama ini terlalu membebani inovasi perusahaan lokal. Rich Bishop, pendiri firma konsultan AppInChina, mengonfirmasi bahwa otoritas setempat mendesak perubahan ini secara langsung.

"Khusus di China, Apple telah bernegosiasi intensif dengan MIIT dan departemen terkait. Mereka ditekan langsung untuk segera menurunkan biaya komisi," jelasnya.

Langkah ini juga dianggap sangat strategis karena bertepatan dengan perayaan Hari Hak Konsumen Sedunia di China. Biasanya, pada momen tersebut media pemerintah sering mengkritik praktik bisnis perusahaan asing yang dianggap merugikan konsumen lokal.

Selain tekanan dari pemerintah, Apple juga menghadapi ancaman hukum serius. Regulator antimonopoli di China dikabarkan sedang mempertimbangkan penyelidikan mendalam terhadap aturan App Store, terutama terkait batasan sistem pembayaran pihak ketiga yang sempat memicu konflik dengan perusahaan besar seperti Tencent.

Kebijakan baru Apple ini diperkirakan akan memberikan dampak ekonomi yang sangat besar di China. Menurut laporan media pemerintah, para pembuat aplikasi di sana bisa menghemat biaya operasional lebih dari 6 miliar yuan (Rp14,78 triliun) setiap tahunnya. Tidak hanya bagi pengembang, para pengguna iPhone dan iPad juga akan merasakan manfaatnya melalui penurunan harga layanan digital, seperti biaya langganan musik, pengisian saldo game, hingga transaksi di aplikasi mini. Total penghematan untuk konsumen diprediksi mencapai hampir 1 miliar yuan (Rp2,46 triliun) per tahun.

Meski tarifnya sudah turun, beberapa pengamat menilai biaya di China masih tergolong mahal jika dibandingkan dengan wilayah lain seperti Uni Eropa yang komisinya hanya sekitar 10 hingga 17 persen. Muncul dugaan bahwa pemerintah China mungkin akan meminta lebih banyak kemudahan di masa depan, termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap aplikasi asing. Pakar industri Rich Bishop memprediksi bahwa campur tangan pemerintah tidak akan berhenti sampai di sini demi kedaulatan digital negara mereka.

"Di masa depan, pemerintah China mungkin mewajibkan Apple memproses pendapatan App Store di dalam negeri dan memperketat pengawasan regulasi terhadap aplikasi asing di pasar China," ujar Rich Bishop dalam analisisnya, dilansir Morningstar.