Tekor APBN Turun, Sri Mulyani: Ekonomi Mulai Pulih

Adapun penurunan defisit APBN itu dilatarbelakangi oleh pertumbuhan penerimaan APBN hingga 18,2 persen per Oktober 2021, atau mencapai Rp1.510 triliun. Dia mengatakan di 2020 lalu penerimaan negara sempat alami kontraksi.

"Ini terlihat dari sisi Pendapatan kita bahkan mengalami growth hingga 18,2 persen. Itu adalah recovery dari tahun lalu yang kontraksi 15,3 persen, sekarang menjadi growth double digit di 18,2 persen," ujar Sri Mulyani.

Adapun pertumbuhan penerimaan negara itu berasal dari penerimaan pajak yang tumbuh 15,3 persen atau mencapai Rp953,6 triliun per Oktober 2021. Sementara itu, pada Oktober 2020 lalu penerimaan pajak masih kontraksi hingga 18,8 persen. Kemudian, penerimaan bea dan cukai tumbuh hingga 25 persen atau mencapai Rp205,8 triliun, sementara di Oktober 2020 hanya tumbuh 5,5 persen.

"Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga tahun lalu mengalami hantaman 16,3 persen kontraksi, tahun ini pulih dengan pertumbuhan 25,2 persen (Rp349,2 triliun)," kata Sri Mulyani.

Berdasarkan data, per Oktober 2021, realisasi belanja negara telah mencapai Rp2.058,9 triliun atau setara 74,9 persen terhadap APBN, tumbuh 0,8 persen secara year on year (yoy).

Dia mengatakan ke depannya pemerintah harus mengendalikan realisasi belanja negara. Meski begitu, dia memastikan belanja untuk bidang kesehatan, terutama untuk penanganan COVID-19 akan tetap dijaga.

"Belanja kita coba untuk terus dikendalikan, tanpa mengorbankan dari sisi kebutuhan covid. karena covid masih sangat penting. Belanja untuk bidang kesehatan masih sangat tinggi, bahkan melonjak tahun ini. Dan belanja untuk bansos kita pertahankan cukup tinggi, dan pemulihan ekonomi bisa berjalan," ujar dia.

Sri Mulyani mengatakan APBN memang harus dipulihkan seiringan dengan pemulihan ekonomi nasional.

"Jadi ini menggambarkan APBN mulai pulih pada saat ekonomi mulai pulih. 2 tugas yang harus kita lakukan bersama-sama. Bukan pilihan, tapi harus kita lakukan bersama-sama," ujar dia.