Telkom Umumkan Rencana Buyback Saham Rp1 Triliun
- Telkom Indonesia mengumumkan rencana buyback saham senilai Rp1 triliun untuk memperkuat keyakinan terhadap nilai jangka panjang dan prospek perusahaan.
- Aksi buyback akan dimulai setelah persetujuan RUPST pada 8 Juni 2026, dengan periode pelaksanaan dari 9 Juni 2026 hingga 8 Juni 2027.
- Dana buyback berasal dari kas internal dan diperkirakan menurunkan aset serta ekuitas Rp1 triliun tanpa dampak negatif signifikan pada operasional perusahaan.
Jakarta, IDN Times - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) akan melakukan aksi korporasi pembelian kembali (buyback) saham senilai Rp1 triliun. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (5/5/2026), aksi korporasi tersebut dilakukan untuk memperkuat keyakinan terhadap nilai jangka panjang dan prospek yang dimiliki perseroan.
“Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan antara kondisi pasar dan fundamental perseroan, serta menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan dalam usaha perseroan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan,” tulis manajemen Telkom.
1. Jadwal pelaksanaan buyback
Aksi korporasi tersebut akan diawali dengan permintaan persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang akan digelar pada 8 Juni 2026 mendatang. Kemudian, periode buyback akan dilaksanakan pada 9 Juni 2026 sampai 8 Juni 2027.
“Jumlah saham Free Float perseroan setelah dilakukan Share Buyback tidak akan lebih rendah dari 15 persen dari jumlah saham tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku,” tulis manajemen.
2. Sumber dana buyback
Telkom menyatakan, sumber dana buyback itu berasal dari kas internal perusahaan.
Adapun nilai Rp1 triliun itu sudah termasuk biaya transaksi buyback saham komisi pedagang perantara, serta biaya lainnya berkaitan dengan buyback tersebut.
3. Dampak buyback ke perusahaan
Adapun buyback itu akan berdampak pada penurunan aset dan ekuitas perusahaan senilai Rp1 triliun.
Namun, Telkom memastikan hal itu tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, karena perusahaan memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup.
