Thailand Pangkas 7.000 Aturan Bisnis untuk Tarik Investasi Asing

Thailand saat ini tengah bersaing ketat dengan Vietnam dan Indonesia, yang telah lebih dulu menyederhanakan aturan bisnis mereka. Penyederhanaan ini diperlukan agar Thailand tetap menjadi pilihan utama bagi perusahaan multinasional yang sedang menata ulang rantai pasok mereka. Banyaknya aturan teknis yang saling tumpang tindih selama ini menyebabkan proses pengambilan keputusan bisnis menjadi lambat dan meningkatkan biaya operasional perusahaan.

"Aturan yang awalnya dibuat sebagai panduan, dalam praktiknya malah menambah pengeluaran pengusaha," kata juru bicara Pemerintah Thailand, Rachada Dhnadirek, dilansir The Edge Singapore.

Rachada menambahkan bahwa kebijakan baru ini menandai pergeseran peran pemerintah, dari yang sebelumnya cenderung mengontrol menjadi lebih memfasilitasi kebutuhan pelaku usaha.

Untuk merealisasikan kemudahan berbisnis, pemerintah memperkenalkan sistem Super License, yakni izin tunggal yang menggabungkan berbagai proses persetujuan. Sistem ini memungkinkan pengusaha untuk tidak lagi mengajukan dokumen yang sama ke berbagai lembaga pemerintah yang berbeda, sehingga menghemat waktu dan biaya.

Selain itu, pemerintah meminta kelompok industri untuk menyerahkan daftar 10 hingga 20 aturan yang paling menghambat kegiatan bisnis paling lambat awal Juni 2026. Di bawah pengawasan Wakil Perdana Menteri Bidang Hukum Pakorn Nilprapunt, pemerintah bersama Komite Gabungan Tetap Perdagangan, Industri, dan Perbankan (JSCCIB) tengah menyeleksi aturan yang akan dihapus. Ke depannya, beberapa sektor industri diizinkan untuk beroperasi lebih dulu, sementara pemeriksaan kepatuhan akan dilakukan belakangan menggunakan sistem digital agar lebih transparan.

Langkah penyederhanaan birokrasi ini mulai memperlihatkan dampak positif. Dewan Investasi Thailand (BOI) mencatat adanya peningkatan nilai investasi sebesar 18 persen pada kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini sebagian besar didorong oleh program percepatan perizinan atau Fast Pass.

Guna menjaga momentum tersebut, Perdana Menteri Anutin telah menggelar pertemuan dengan para konglomerat dan tokoh industri besar untuk membahas daya saing, tenaga kerja, serta pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Upaya ini sejalan dengan hasil Survei Perusahaan Bank Dunia 2025 yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas fasilitas bisnis dan layanan publik di Thailand.