Thailand Bakal Perpendek Masa Tinggal Warga Asing yang Bebas Visa
- Pemerintah Thailand berencana mempersingkat masa tinggal bebas visa dari 60 menjadi 30 hari bagi wisatawan dari 93 negara, sebagai hasil evaluasi kebijakan imigrasi yang dianggap terlalu longgar.
- Pengetatan aturan visa dipicu keluhan warga lokal soal praktik usaha ilegal oleh warga asing, terutama Rusia dan China, yang memakai nama warga Thailand untuk menjalankan bisnis di kawasan wisata.
- Aparat Thailand meningkatkan operasi terhadap bisnis ilegal dan pelanggaran hukum oleh warga asing di Phuket dan Pattaya, sambil menegaskan tetap membuka peluang investasi asing yang legal dan transparan.
Jakarta, IDN Times – Pemerintah Thailand berencana memangkas masa tinggal bebas visa bagi wisatawan dari 93 negara menjadi 30 hari, setelah sebelumnya berlaku hingga 60 hari. Kebijakan ini diambil usai evaluasi besar terhadap aturan imigrasi yang dinilai terlalu longgar.
Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkaeow mengatakan pada Selasa (12/5/2026), usulan tersebut segera diajukan ke kabinet untuk mendapat persetujuan resmi. Pemerintah juga tengah meninjau ulang syarat visa investasi, izin tinggal jangka panjang, visa pelajar, hingga skema pekerja lepas digital atau digital nomad.
1. Pemerintah Thailand cari keseimbangan pariwisata
Kebijakan itu muncul setelah Perdana Menteri (PM) Thailand Anutin Charnvirakul memerintahkan pembentukan kelompok kerja khusus untuk mengulas aturan visa nasional. Juru Bicara Pemerintah Thailand Rachada Dhnadirek menyebut tim tersebut difokuskan untuk memastikan kebijakan imigrasi tak dimanfaatkan secara melanggar aturan.
Meski aturan diperketat, Charnvirakul menegaskan Thailand tetap terbuka bagi warga asing. “Kebijakan visa bebas bukan berarti masuk tanpa syarat,” tegas Charnvirakul pada Senin (11/5/2026), dikutip The Independent.
Pemerintah Thailand juga sedang mencari titik tengah agar sektor pariwisata tetap berjalan tanpa mengesampingkan penegakan hukum. Langkah itu dilakukan di tengah kekhawatiran soal penyalahgunaan izin tinggal oleh sebagian warga negara asing.
2. Warga lokal soroti praktik nominee asing
Dorongan memperketat aturan visa muncul setelah keluhan warga dan pelaku usaha lokal meningkat di sejumlah kawasan wisata Thailand. Banyak warga asing, terutama dari Rusia dan China, disebut menjalankan usaha ilegal melalui skema nominee dengan memakai nama warga Thailand sebagai pemilik perusahaan.
Praktik tersebut dinilai mengganggu sumber penghasilan masyarakat setempat saat ekonomi masih dalam tahap pemulihan pascapandemi. Thailand sendiri sangat bergantung pada industri pariwisata, dengan 33 juta wisatawan asing menyumbang devisa sekitar 50 miliar dolar AS (setara Rp874 triliun) sepanjang tahun lalu, dilansir SCMP.
Selain itu, kedatangan warga asing dari wilayah konflik seperti Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina disebut memunculkan persaingan bisnis yang dianggap tak sehat di sejumlah daerah wisata. Kondisi tersebut ikut mendorong pemerintah meninjau ulang kebijakan visa bebas.
3. Aparat Thailand tingkatkan operasi bisnis ilegal
Pemerintah Thailand mulai meningkatkan penegakan hukum di sejumlah wilayah wisata. Di Phuket, kepolisian mendakwa 33 warga negara asing terkait pelanggaran undang-undang bisnis asing, termasuk 13 warga Rusia dan 12 warga China.
Masalah keamanan juga menjadi perhatian setelah seorang warga China ditangkap di Pattaya karena menyimpan berbagai senjata militer, mulai dari senapan serbu hingga ranjau darat buatan Rusia. Kasus itu menambah sorotan terhadap aktivitas kriminal warga asing di Thailand.
Charnvirakul mengatakan pemerintah tak akan memberi toleransi kepada pelaku kriminal asing yang mengintimidasi warga lokal. Ia dijadwalkan memantau langsung operasi penertiban bisnis ilegal di Koh Phangan.
Di sisi lain, Dhnadirek menyatakan pemerintah tetap membuka ruang bagi investasi asing yang legal dan transparan. Namun, tindakan tegas akan diterapkan terhadap pihak yang memanfaatkan celah hukum hingga merugikan warga Thailand.
Pelaku industri pariwisata juga menaruh perhatian terhadap dampak kebijakan baru tersebut. Mereka khawatir pengetatan visa dapat membuat wisatawan memilih negara lain di kawasan Asia Tenggara, termasuk Vietnam dan Malaysia.
