Tok! Banggar Setujui Pertumbuhan Ekonomi 5,1-5,5 Persen

04 Jul 2024, 17:04 WIB

Triyan Pangastuti

Badan Anggaran Setujui Asumsi Makro RAPBN 2025. (IDN Times/Triyan).

Intinya sih...

RAPBN 2025 menyetujui pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen hingga 5.6 persen.
Ketua Banggar Said Abdullah berharap asumsi ekonomi mencerminkan kondisi nasional dan menjawab tantangan global.
Asumsi makro dalam RAPBN 2025 antara lain nilai tukar rupiah Rp15.300-Rp15.900 dan suku bunga SBN 10 tahun 6,9-7,2 persen.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen hingga 5,5 persen dalam RAPBN 2025.

Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan, asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan pada 2025 yang disepakati dalam pembicaraan pendahuluan akan menjadi kerangka kerja (framework) bagi pemerintah untuk menjalankan proses pembangunan.

"Kita berharap, setiap asumsi ekonomi makro dan target pembangunan akan mencerminkan kondisi ekonomi nasional dan sekaligus menjawab tantangan ekonomi dan keuangan global yang masih diliputi ketidakpastian," ungkap Said dalam Rapat Banggar, Kamis (4/7/2024).

1. Bayang-bayang pelemahan rupiah masih picu kekhawatiran

Ilustrasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (ANTARA FOTO/ Sigid Kurniawan)

Said tak menampik tekanan terhadap rupiah yang terus melemah menjadi kekhawatiran tersendiri karena rentannya perekonomian nasional terhadap tekanan dan perubahan dari luar.

“Dalam rapat Panja tersebut, kita menyepakati setiap target, sasaran dan kebijakan pembangunan serta catatan panja agar memberikan ruang yang lebar bagi pemerintahan baru nantinya,” kata Said.

2. Pendapatan negara diharapkan bisa penuhi target yang ditetapkan

ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Sementara itu, ia berharap kebijakan pendapatan negara bisa memenuhi target yang sudah ditetapkan dalam pembahasan Panja. Untuk itu, dia mengatakan pemerintah perlu menyiapkan terobosan baru untuk sektor perpajakan dan PNBP di tahun depan.

“Tantangannya memang tidak mudah, sebab kita dihadapkan pula dengan kondisi perekonomian dalam negeri yang belum sepenuhnya kokoh,” ujar Said.

Tak hanya itu, Said juga berharap pemerintah bisa menghasilkan kebijakan belanja yang lebih berkualitas (spending better) dan mampu memberikan nilai tambah dan multiplier effect yang tinggi bagi perekonomian. Menurutnya, perlu adanya optimalisasi kebijakan dari K/L sebagai leading sector.