AS hingga Jerman Hapus Utang Indonesia, Nilainya Rp5 Triliun!
ilustrasi utang negara (IDN Times/Aditya Pratama)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sebanyak 4 negara menghapus utang luar negeri (ULN) Indonesia sebesar 334,94 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp5 triliun, dengan asumsi rata-rata nilai tukar rupiah setara Rp15 ribuan per dolar AS.
"Jerman, Italia, AS, dan Australia kompak menghapuskan utang LN Indonesia sebesar US$334,94 juta atau setara Rp5 triliun," kata Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, melalui cuitan di akun Twitter-nya, @prastow, Senin (17/10/2022).
Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Turun US$2,8 Miliar per Agustus 2022
1. Apakah ada konsekuensinya bagi Indonesia?
(IDN Times/Sukma Shakti)Prastowo menjelaskan, dalam pengelolaan pembiayaan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), senantiasa melakukan pemantauan terhadap realisasi penyerapan dan aspek keuangan atas pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya melalui restrukturisasi pinjaman.
Hal itu berpedoman pada PMK 224 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah.
"Restrukturisasi pinjaman adalah reorganisasi pinjaman yang melibatkan pemberi dan penerima, untuk mengubah persyaratan yang telah disepakati dalam rangka membayar kembali pinjaman, dengan skema rescheduling, refinancing, debt forgiveness, debt conversion atau prepayment," tuturnya.
Penghapusan utang luar negeri Indonesia oleh 4 negara sebesar Rp5 triliun adalah hasil restrukturisasi. Dalam hal ini, sebanyak 4 negara kreditur berkomitmen menghapus utang Indonesia lewat skema konversi atau debt swap. Konversi utang yang disepakati adalah ke dalam bentuk program atau proyek yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia.
Proyeknya pun bermacam-macam. Dari kreditur Jerman untuk proyek pendidikan, edukasi, kesehatan, dan global fund. Australia untuk kesehatan. Kemudian AS untuk tropical forest dan debt swap. Sedangkan dengan kreditur Italia untuk proyek housing and settlement.
Total kumulatif nilai komitmen debt swap yang disepakati dengan kreditor bilateral adalah US$334,94juta (utang yang akan dihapus). Per 30 September 2022 sudah terealisasi sebesar US$290,51 juta.
Sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan kegiatan yang disepakati, lanjut Prastowo, pemerintah juga ikut berkontribusi untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan nilai US$215,35 juta, untuk meneguhkan komitmen dengan sungguh-sungguh.
"Jadi jelas penghapusan utang ini memang menimbulkan konsekuensi, namun konsekuensi yang baik. Sejalan dengan semangat PBB: Ketimbang digunakan membayar utang, lebih baik uangnya dipakai untuk berinvestasi dalam ketahanan iklim, infrastruktur berkelanjutan, dan transisi hijau perekonomian," jelasnya.
2. Pemerintah mengklaim utang dikelola secara disiplin
Ilustrasi Utang (IDN Times/Mardya Shakti)Editor’s picks
Prastowo menyampaikan bahwa posisi utang Indonesia saat ini, yang mana disiplin fiskal tetap dijalankan pemerintah, dan komposisi utang tetap dijaga di bawah batas maksimal 60 persen terhadap PDB. Dia memastikan, semuanya dilakukan secara transparan.
Kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) pun didominasi oleh perbankan diikuti Bank Indonesia (BI). Sementara kepemilikan investor asing terus menurun, dari 38,57 persen pada 2019 ke 19,05 persen pada 2021, dan terakhir 14,7 persen pada 22 September 2022, dan sebanyak 71,06 persen utang pemerintah didominasi oleh mata uang domestik, yaitu rupiah.
"Hal tersebut menunjukkan upaya pemerintah yang konsisten dalam rangka mencapai kemandirian pembiayaan dan didukung likuiditas domestik yang cukup. Meski demikian, dampak normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara maju terhadap pasar SBN tetap masih perlu diwaspadai," jelas Prastowo.
Kebijakan pemerintah terus diarahkan agar utang yang dikelola lebih efisien sejalan dengan penurunan defisit dan pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Pengelolaan utang yang bijak, didukung peningkatan pendapatan negara dan kualitas belanja yang lebih baik menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam menyehatkan APBN.
"Tantangan ke depan akan semakin berat karena krisis pangan dan energi menjadi batu sandungan lain yang perlu diwaspadai setelah pandemik berlalu, sehingga disiplin fiskal terutama pengelolaan utang akan terus dijaga agar ekonomi terus berjalan," paparnya.
3. Pemerintah sudah tidak punya utang ke IMF
ilustrasi utang negara (IDN Times/Aditya Pratama)Dia pun menyampaikan bahwa saat ini pemerintah sudah tidak punya utang kepada Dana Moneter Internasional atau IMF.
"Utang pemerintah ke IMF saat ini adalah 0 rupiah! Ya, utang luar negeri IMF telah dilunasi pada Oktober 2006. Saya pribadi mengapresiasi pemerintahan Pak SBY untuk komitmen pelunasan ini," sebutnya.
Namun jika membaca Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI), akan terlihat bahwa utang Indonesia ke IMF masih ada US$8,475miliar per Juli 2022. Dia mengatakan, itu adalah utang luar negeri BI berupa alokasi Special Drawing Rights (SDR).
SDR adalah instrumen yang dikembangkan oleh IMF pada tahun 1969, merupakan aset cadangan devisa yang dapat digunakan untuk memperkuat cadangan devisa suatu negara. SDR juga berfungsi sebagai unit rekening IMF dan beberapa organisasi internasional lainnya.
Dia menerangkan, nilai SDR dihitung berdasarkan komposit mata uang internasional utama (euro, pound, yen, dolar AS, renminbi) berdasarkan rasio tertentu. Ini merupakan regulasi internasional yang standar dan diterapkan sama ke semua negara anggota IMF.
Pada saat IMF mengalokasikan SDR, negara anggota akan menerima likuiditas dalam bentuk cadangan devisa (SDR holding), yang sekaligus menambah kewajiban jangka panjangnya (SDR allocation) dalam jumlah yang sama.
"Alokasi SDR termasuk ke dalam kewajiban jangka panjang, yang pembayaran kembalinya akan terjadi apabila negara anggota memutuskan keluar dari keanggotaan IMF atau terjadi likuidasi dari Departemen SDR-IMF," tambahnya.
Baca Juga: Mantan Menkeu Sebut Risiko Krisis Utang di RI Relatif Kecil
Berita Terkini Lainnya
