Bahas Makan Siang Gratis, Sri Mulyani: Akan Dihitung Sebulan ke Depan
Menkeu Sri Mulyani usai melakukan pencoblosan pada Rabu (14/2/2024). (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pembahasan mengenai program makan siang gratis masih dalam proses.
Rincian mengenai program yang diusung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu akan dibahas lebih lanjut dalam diskusi tentang pagu indikatif masing-masing kementerian/lembaga.
Pemerintah akan meninjau program-program yang sudah ada dan mempertimbangkan program-program baru yang akan dimasukkan. Semua itu akan dihitung dan ditetapkan dalam rentang waktu sebulan ke depan.
“Kan ini nanti masih di dalam program. Kalau detail ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif masing-masing kementerian/lembaga. Ini nanti kita lihat dari eksisting program dengan apa yang akan masuk baru. Itu nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/2/2024).
1. Tekankan pentingnya komunikasi dengan pemerintahan baru
Menteri keuangan, Sri Mulyani saat melakukan pencoblosan TPS 073 Bintaro pada Rabu (14/2/2024). (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)Sri Mulyani menekankan pentingnya komunikasi antara pemerintah saat ini dan pemerintah yang akan datang dalam merancang kebijakan ekonomi makro dan fiskal untuk periode 2025.
“Jadi yang paling penting adalah pertama adalah komunikasi antara pemerintah sekarang dengan pemerintah yang akan datang untuk bisa mewadahi di dalam rancangannya,” sebutnya.
Dia menekankan bahwa proses perencanaan kebijakan masih akan berlangsung selama tiga bulan ke depan. Pada bulan berikutnya, fokus akan diberikan pada penetapan pagu indikatif dan program-program prioritas, terutama setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan secara resmi pemenang pemilu.
Baca Juga: Kabinet Jokowi Hitung Anggaran Makan Siang Gratis Program Prabowo
2. Tetap menghormati proses penghitungan suara pemilu
Editor’s picks
Infografis anggaran program makan siang gratis dari APBN (IDN Times/Aditya Pratama)Sri Mulyani menerangkan bahwa detail mengenai kebijakan ekonomi dan fiskal akan dibahas lebih lanjut dalam waktu sebulan ke depan, dengan memperhatikan proses pemilu yang sedang berlangsung.
Meskipun begitu, persiapan terus dilakukan untuk rapat sidang kabinet pada Maret mendatang, di mana akan dibahas pagu indikatif dan program-program prioritas pemerintah selanjutnya.
Hal itu dilakukan dalam kaitannya menjaga kesehatan dan kredibilitas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sehingga kebijakan yang diambil dapat berjalan dalam kerangka yang kuat dan terpercaya.
“Untuk detailnya nanti kan kita lihat, masih ada sebulan, sekaligus juga untuk menghormati proses pemilu ya. Bagaimana nanti hasil yang sudah formal. Tapi pada saat ini semua persiapan tetap dilakukan,” tuturnya.
Baca Juga: Di Luar Susu, Anggaran Makan Siang Gratis Dipatok Rp15 Ribu per Anak
3. Defisit APBN memperhitungkan program makan siang gratis
ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)Sri Mulyani menjelaskan bahwa dalam postur awal, pemerintah telah menetapkan agar penerimaan negara dan belanja negara dijaga sedemikian rupa sehingga defisit APBN berada dalam kisaran 2,45 hingga 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Presiden Joko “Jokowi” Widodo meminta agar defisit tersebut benar-benar dikendalikan untuk memastikan bahwa kepercayaan terhadap APBN tetap terjaga, terutama dalam situasi global yang penuh gejolak baik dari segi ekonomi maupun geopolitik.
Dalam perhitungan defisit, kata dia, semua kebutuhan termasuk program-program seperti makan siang gratis harus sudah dimasukkan ke dalam perencanaan tersebut. Dengan kata lain, dalam menentukan besarnya defisit, semua kebutuhan dari berbagai kementerian dan lembaga serta komitmen lainnya sudah dipertimbangkan dan diakomodasi.
“Semuanya sudah harus masuk di situ, gak ada yang on top. Gitu ya. Jadi di dalam defisit itu sudah termasuk seluruh kebutuhan kementerian lembaga dan berbagai komitmen-komitmen yang ada,” tambahnya.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
