Dana Peremajaan Sawit Rakyat Diusul Naik 2 Kali Lipat Jadi Rp60 Juta
Acara Temu Wicara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto sekaligus penyerahan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Desa Sialang, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, Jumat (26/1/2024). (IDN Times/Arifin Al Alamudi)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa pemerintah berencana menaikkan dana untuk peremajaan sawit rakyat dari Rp30 juta menjadi Rp60 juta per hektare.
Alasannya adalah karena berdasarkan kajian akademik dan komunikasi dengan para pekebun, tanaman replanting baru akan menghasilkan buah pada tahun keempat. Dengan dana replanting hanya sebesar Rp30 juta, hal itu hanya cukup untuk membiayai hidup pada tahun pertama, termasuk pembelian bibit.
Dengan kenaikan menjadi Rp60 juta, biaya hidup sekitar Rp15 juta per tahun dapat tercakup, memungkinkan para petani untuk menanam tanaman sela atau tanaman lain yang dapat menunjang kehidupan mereka. Oleh karena itu, kenaikan dana tersebut diusulkan dalam pembahasan lebih lanjut.
“Oleh karena itu kalau ditingkatkan menjadi Rp60 juta maka biaya hidup, sekitar Rp15 juta per tahun itu bisa dicover. Sehingga mereka bisa melakukan tanaman sela atau tanaman lain untuk menunjang hidup juga, jadi ini yang diusulkan ini dalam pembahasan lanjutan,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/2/2024).
1. Petani sawit akan memiliki modal yang cukup untuk melakukan peremajaan
Ilustrasi perkebunan kelapa. (dok. Kementerian Koperasi dan UKM)Senada, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai perlunya perbaikan atau revisi peraturan untuk mendukung kesuksesan program peremajaan sawit rakyat. Dia menekankan bahwa ada potensi ekonomi yang besar dalam program tersebut.
Dengan memberikan dukungan penuh dari pemerintah, seperti meningkatkan bantuan dari Rp30 juta menjadi Rp60 juta per hektare, para petani akan memiliki modal dasar yang cukup untuk melakukan peremajaan sawit.
“Tadi juga disarankan dari Rp30 juta per hektare menjadi Rp60 juta per hektare. Ini artinya spiritnya bagaimana para petani kita juga bisa punya modal dasar untuk bisa melakukan peremajaan sawit,” tutur Agus.
Baca Juga: AHY Temu Airlangga, Bahas Strategi Capai Target Agraria Jokowi
2. Legalitas lahan sawit rakyat jadi isu utama yang dibahas pemerintah
Editor’s picks
Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (IDN Times/Ilman Nafi'an)AHY mengungkapkan sejumlah tantangan dalam menjalankan program peremajaan sawit rakyat. Hal itu dibahas dalam pertemuan dengan Presiden Joko “Jokowi” Widodo hari ini di Istana Negara.
Pembahasan dilakukan bersama Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut BinsarPandjaitan, serta beberapa menteri terkait lainnya.
AHY menyatakan, komitmen mereka untuk memberikan dukungan penuh terhadap program peremajaan sawit rakyat. Dia juga sedang mempelajari kendala-kendala yang ada, dengan isu legalitas menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
“Saya juga terus mempelajari apa saja yang menjadi kendala, dan tadi dibahas dari sekian isu yang paling menonjol adalah biasanya tentang legalitas,” kata Agus.
3. Harus ada kepastian hukum terkait status lahan sawit rakyat
ilustrasi perkebunan kelapa sawit. (IDN Times/Vadhia Lidyana)Menurutnya, petani dan pekebunan harus memiliki legalitas atas tanah mereka, baik berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk individu atau Hak Guna Usaha (HGU) bagi perusahaan. Dia menekankan pentingnya bagi tanah tersebut untuk tidak memiliki masalah terkait status kawasan hutan.
Dia juga menekankan perlunya kejelasan status tanah yang benar-benar jelas untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada pemilik tanah. Hal itu penting agar di masa depan tidak timbul masalah hukum yang dapat menghambat aktivitas pertanian.
“Tidak boleh kemudian kita tidak mendapatkan jaminan atau kepastian hukum itu, nanti di kemudian hari menjadi masalah hukum. Di sinilah kita harus cari terobosan,” tambahnya.
Baca Juga: Politisi Demokrat: Moeldoko Tetap Harus Minta Maaf ke SBY dan AHY
Topik:
Berita Terkini Lainnya
