Jokowi Pelototi Dana Pemda Ratusan Triliun Ngendap di Bank
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menyoroti besarnya dana pemerintah daerah (pemda) yang disimpan di bank. Semestinya dana tersebut dapat dibelanjakan untuk menggerakkan perekonomian daerah.
"Saya cek APBD di bank. Hal-hal kecil seperti ini harus saya cek dan saya harus tahu angkanya ada berapa uang APBD di bank, masih Rp193 triliun, sangat besar sekali," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022, Kamis (18/8/2022).
Baca Juga: Jokowi Singgung Lagi Harga Pertalite, Begini Katanya
1. Realisasi belanja APBD baru mencapai 39 persen
ilustrasi APBD (IDN Times/Aditya Pratama)Realisasi belanja di daerah juga belum memuaskan Jokowi. Sampai saat ini belanja yang bersumber dari APBD baru 39,3 persen, atau Rp472 triliun. Menurutnya pemda harus mendorong belanja agar memacu pertumbuhan ekonomi di daerah.
"Padahal ini penting sekali untuk yang namanya perputaran uang di daerah, pertumbuhan ekonomi di daerah, yang namanya APBD ini segera keluar agar beredar di masyarakat, ini penting sekali," jelasnya.
Baca Juga: Jokowi: Belanja Negara dalam RAPBN 2023 Rp3.041,7 Triliun
2. Jokowi ingatkan ada 60 negara yang terancam ambruk
Editor’s picks
Ilustrasi Resesi. IDN Times/Arief RahmatMantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan bahwa dunia dalam kondisi yang tidak biasa. Bahkan, lembaga internasional telah memperingatkan 60 negara dalam kondisi rentan.
"Biasanya kalau ada krisis 4-5 negara, ini sudah 60 negara yang diprediksi akan ambruk ekonominya, dan 345 juta orang di 82 negara akan menderita kekurangan pangan akut dan kelaparan. Inilah kenapa saya sampaikan kita tidak boleh bekerja rutinitas, tidak boleh bekerja standar," ujar Jokowi.
3. Pemerintah tidak bisa bekerja sesuai rutinitas biasa
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)Jokowi sudah berkali-kali menyampaikan bahwa situasi yang sedang dihadapi adalah situasi yang tidak mudah, dimulai dari pandemik COVID-19. kemudian muncul perang, krisis pangan, krisis energi muncul krisis keuangan sehingga keadaannya sangat sulit.
"Oleh sebab itu kita tidak boleh bekerja standar, gak bisa lagi karena keadaannya tidak normal, kita tidak boleh bekerja rutinitas karena memang keadaannya tidak normal, tidak bisa kita memakai standar-standar baku, standar-standar pakem, gak bisa," tegasnya.
"Para menteri, gubernur, bupati, walikota juga sama, gak bisa lagi kita bekerja rutinitas, gak bisa kita bekerja hanya melihat makronya saja, gak bisa, gak akan jalan, percaya saya. Makro dilihat, mikro dilihat, lebih lagi harus detail, dilihat lewat angka-angka dan data-data karena memang keadaannya tidak normal," tambahnya.
Baca Juga: Jokowi Heran Harga Beras di Merauke Murah, Tapi Tak Ada yang Beli
Berita Terkini Lainnya
