Menaker Sebut UMP Bisa Naik di Atas 10 Persen di Aturan Baru

Jakarta, IDN Times - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan upah minimum provinsi (UMP) bisa naik di atas 10 persen dengan mengacu peraturan pengupahan yang baru.

Itu diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Memungkinkan di atas 10 persen, ya mungkin saja," kata Ida kepada jurnalis di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/11/2023)

1. Peraturan lama membatasi kenaikan upah minimum maksimal 10 persen

Dijelaskan Ida, sebelumnya kenaikan upah minimum dibatasi maksimal 10 persen. Itu diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenakar) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Jadi, PP 51/2023 memberi keleluasaan dalam penetapan upah minimum tanpa adanya batasan di persentase tertentu.

"Ya, nanti pasti akan dihitung oleh masing-masing provinsi ya. Tapi yang jelas tidak ada pembatasan sampai 10 persen seperti Permenaker 18," sebutnya.

Tapi, dikatakan Ida, tidak otomatis upah minimum naik di atas 10 persen pada 2024. Sebab, ada formula tertentu dalam penghitungan kenaikan upah minimum.

Penyesuaian nilai upah minimum dihitung menggunakan formula penghitungan upah minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

"Itu nanti datanya kami berikan kepada provinsi untuk menjadi acuan penghitungan upah minimum," ujarnya.

3. Ada variabel alpha yang jadi perhitungan upah minimum

Dijelaskan Ida, dalam menentukan nilai kenaikan upah minimum juga ada variabel alpha yang berada dalam rentang nilai 0,10 hingga 0,30.

Variabel alpha ditentukan nilainya oleh dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja, dan rata-rata atau median upah.

"Kalau dulu ada batasan kenaikan itu maksimal 10 persen, kalau (PP 51) ini kan tidak ada batasnya. Dilepas, tergantung provinsinya dan tentu saja menghitung alphanya itu kesepakatan dewan pengupahan provinsi," tambah Ida.

Baca Juga: Pengusaha Harap Isu UMP Tak Jadi Alat Politik