Pemerintah Bayar Utang ke Pertamina dan PLN Rp104,8 Triliun

Sebagai kompensasi harga BBM dan tarif listrik

Jakarta, IDN Times - Pemerintah telah mencairkan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik senilai Rp104,8 triliun dari total anggaran yang disiapkan sebesar Rp293,5 triliun. Itu adalah untuk pembayaran kewajiban pemerintah atas penugasan penyediaan pasokan BBM dan listrik dalam negeri kepada Pertamina dan PLN.

"Kita sudah cairkan Rp104,8 triliun dan nanti bulan Oktober, ini akan terjadi pencairan yang lebih besar lagi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBNKita, Jumat (21/10/2022).

Sebelumnya, telah disepakati dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk penambahan anggaran kompensasi 2022 sebesar Rp275 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp293,5 triliun.

Dijelaskan lebih lanjut, total utang kompensasi, baik BBM dan listrik hingga 2021 seluruhnya telah diselesaikan pada semester I-2022.

1. Realisasi pencairan subsidi capai Rp167,2 triliun

Pemerintah Bayar Utang ke Pertamina dan PLN Rp104,8 Triliunilustrasi subsidi (IDN Times/Aditya Pratama)

Realisasi subsidi lebih tinggi dibandingkan tahun 2021, dipengaruhi oleh peningkatan volume penyaluran barang bersubsidi, kenaikan harga produk BBM dan LPG.

"Subsidi juga mengalami kenaikan kalau kita lihat di dalam APBN dari Rp207 triliun ke Rp283,7 triliun dan sudah dicairkan untuk subsidi ini 167,2 triliun," sebutnya.

Subsidi ini diperuntukkan bagi penyaluran BBM (solar dan minyak tanah), LPG 3 kg, listrik bersubsidi, pupuk, subsidi perumahan, serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Baca Juga: Jokowi: Subsidi Upah Sudah Dibagikan ke 8,4 Juta Pekerja

2. Pemerintah juga telah cairkan insentif Kartu Prakerja Rp12,4 triliun

Pemerintah Bayar Utang ke Pertamina dan PLN Rp104,8 TriliunIlustrasi Kartu Pra Kerja (IDN Times/Arief Rahmat)

Pada September terdapat penambahan pagu Program Kartu Prakerja Rp2 triliun sehingga total pagunya menjadi Rp13 triliun.

Realisasi hingga September 2022 dimanfaatkan untuk bantuan biaya pelatihan, insentif mencari kerja, dan insentif survei evaluasi bagi 3,5 juta peserta dengan total Rp12,4 triliun atau 95,4 persen.

3. Dana perlindungan sosial sudah terealisasi 307,1 triliun

Pemerintah Bayar Utang ke Pertamina dan PLN Rp104,8 Triliunilustrasi pembagian bansos (IDN Times/Aditya Pratama)

Realisasi belanja perlindungan sosial (perlinsos) mencapai Rp307,1 triliun per 30 September 2022, untuk PKH 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), bantuan tunai untuk pedagang kaki lima 2,1 juta penerima, Kartu Sembako 18,7 juta KPM, subsidi bunga KUR 5,64 juta debitur, BLT minyak goreng 23,9 juta penerima, dan BLT Desa 7,5 juta KPM.

Kemudian, realisasi bantuan tambahan telah mencapai Rp11,9 triliun per 30 September 2022. Rinciannya BLT BBM dari Rp12,40 triliun telah terealisasi Rp6,44 triliun. Kemudian bantuan subsidi upah/gaji (BSU) dari Rp9,60 triliun telah terealisasi Rp4,2 triliun.

Terakhir, dukungan APBD dari Rp4,59 triliun telah terealisasi Rp1,2 triliun. Itu untuk program perlinsos dan penciptaan lapangan kerja. Kemudian subsidi sektor transportasi, yakni ojek, angkutan umum, nelayan dan UMKM.

Baca Juga: Survei: Publik Pilih Subsidi Barang daripada BLT BBM

Topik:

  • Vanny El Rahman

Berita Terkini Lainnya