Pengusaha Minta Pemerintah Bikin Kebijakan Pro Pertumbuhan Industri
Pabrik PT Chandra Asri (https://www.chandra-asri.com)
Intinya Sih...
- PMI Manufaktur Indonesia mencapai ekspansi 52,7, memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan industri.
- Penguatan industri manufaktur dipicu oleh permintaan baru dari pasar domestik dan pertumbuhan positif PDB.
- Kebijakan pro-pertumbuhan diperlukan untuk memastikan pertumbuhan industri berkelanjutan dan penyerapan tenaga kerja yang optimal.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang menunjukkan ekspansi di angka 52,7 menjadi kesempatan bagi pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri.
Hal itu didorong oleh penguatan industri manufaktur sejak awal 2024, yang dipicu oleh permintaan baru dari pasar domestik, serta refleksi dari pertumbuhan positif produk domestik bruto (PDB).
Keberhasilan tersebut dianggap sebagai tanda pemulihan dari pandemik COVID-19, namun diperlukan kolaborasi lintas sektor dan kebijakan pro-pertumbuhan untuk memastikan pertumbuhan industri berkelanjutan dan penyerapan tenaga kerja yang optimal.
“Pelaku industri sangat memandang positif capaian gemilang PMI manufaktur Indonesia selama 30 bulan berturut yang juga berdampak kepada pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Apindo, Bob Azam dalam keterangannya, Senin (25/3/2024).
Menurutnya, capaian positif tersebut harus dihargai karena sektor industri nasional telah sepenuhnya pulih dari dampak pandemik COVID-19. Prestasi PMI Manufaktur Indonesia pada Februari 2024 berhasil melebihi PMI Manufaktur dari berbagai negara maju lainnya seperti China, Jerman, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, Malaysia, Myanmar, Filipina, Taiwan, Thailand, dan Vietnam.
Baca Juga: Apindo Harap Kebijakan Ekonomi Prabowo-Gibran Berpihak ke Pengusaha
1. Capaian positif sektor manufaktur perlu diberi dukungan kebijakan
ilustrasi pekerja industri makanan (pexels.com/Mark Stebnicki)Bob menekankan keberhasilan PMI manufaktur harus diikuti oleh langkah-langkah strategis dari pemerintah melalui kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor industri, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
"Industri itu kan tidak bekerja sendiri, pasti dipengaruhi oleh kebijakan lainnya seperti perdagangan dan keuangan. Dan yang paling penting adakah indikator ketenagakerjaan. Jadi, PMI yang positif selama 30 bulan berturut berada di level ekspansi harus juga diikuti penyerapan tenaga kerja, ujungnya itu penyerapan tenaga kerja," tuturnya.
Bob juga menyoroti pentingnya kebijakan di sektor lain seperti pajak, fasilitas perdagangan, aliran barang, dan aspek lainnya yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan sektor riil di Indonesia. Oleh karena itu, dia menekankan perlunya pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan yang mendukung sektor industri nasional secara proaktif.
"Misalkan kita ingin produksi, tapi beberapa bahan baku impor sulit didapat, itu juga akan menghambat untuk tercipta sektor rill nya," ujarnya.
Bob menekankan keyakinan positif dalam sektor industri nasional, yang tercermin dari PMI yang menunjukkan ekspansi, harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Menurut Bob, hal itu membutuhkan dukungan lintas sektor agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan efektif dan tepat sasaran.
"Kemenperin itu harus dibantu oleh kementerian lain seperti Kemendag dan Kemenkeu. Termasuk juga menyangkut arus barang. Dan juga kita sekarang dihadapkan dengan biaya logistik yang tinggi akibat konflik di berbagai negara. PMI ini menjadi satu modal positif, di tengah tantangan baik di dalam maupun luar negeri," ucap dia.
Baca Juga: 5 Tantangan Pemakaian AI di Industri Jasa Keuangan dan Manufaktur
Editor’s picks
2. Indonesia miliki dua modal besar untuk genjot perekonomian
ilustrasi pusat perbelanjaan. (unsplash.com/ Alexander Kovacs)Bob menyatakan Indonesia memiliki ekonomi yang sangat bergantung pada sektor konsumsi, yang ditunjukkan oleh dominasi sektor konsumsi sebesar 60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu dianggap sebagai salah satu keunggulan Indonesia dibandingkan dengan negara lain.
Selain itu, Indonesia juga memiliki keunggulan dalam sumber daya manusia yang melimpah. Setiap tahun, sekitar 3 juta tenaga kerja memasuki pasar kerja di Indonesia.
Terkait dengan keunggulan ini di sektor tenaga kerja, penting untuk menyadari adanya pergeseran dalam struktur ketenagakerjaan yang harus diperhatikan agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan sektor industri manufaktur nasional.
“Ini kan dua modal dasar yang tidak dimiliki negara lain, seharusnya Indonesia bisa ngebut ekonomi nya dibanding negara lain,” katanya.
Namun, dia merasa perlu untuk mengadopsi semangat optimisme yang sama seperti yang terjadi di India, di mana dunia usaha dan pemerintah bersatu dalam keyakinan bahwa ekonomi akan tumbuh dengan baik di masa depan. Hal itu harus dibuktikan melalui penciptaan lintasan pertumbuhan yang jelas. Jika Indonesia berhasil mencapai hal tersebut, maka akan menarik investasi yang lebih besar.
"Kuncinya memang di pertumbuhan market. Nah itu lah yang harus kita benahi sekarang. Jadi, industrinya sudah optimis, tenaga kerja tersedia ini harus dikonversi menjadi market yang tumbuh," tutur Bob.
"Kalau market tumbuh dan menciptakan lintasan yang positif itu investasi akan datang, sehingga nanti kita akan dapat siklus yang positif, karena nanti investasi akan mendorong ekonomi nasional dan itu akan berjalan terus," imbuh dia.
3. Apindo sarankan peran Kemenperin ditingkatkan
Sejumlah panel surya tampak terpasang di atas atap pabrik PT Pokphand di Salatiga. (IDN Times/Dok Humas Pokphand Indonesia)Karena itu, Bob menegaskan peran Kemenperin dalam ekonomi nasional sangatlah penting. Menurutnya, Kemenperin memiliki peran kunci yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan sektor industri manufaktur nasional.
"Kita sangat apresiasi Menperin yang terus menerus memberikan stimulus untuk industri. Tapi ini kan bukan kerja sendiri, ada andil kementerian lain yang mempermudah, jangan malah dipersulit," kata dia.
Dia berharap ke depannya, tidak hanya produsen yang akan diberikan insentif, tetapi juga konsumen. Walaupun demikian, Bob menyadari pemberian insentif membutuhkan dukungan politik dalam anggaran pemerintah.
Menurut Bob, ke depannya Kemenperin sebaiknya menjadi kementerian yang memimpin, terutama jika kita memprioritaskan sektor industri sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai sektor yang mampu menciptakan efek penggandaan, pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih baik jika Kemenperin menjadi kementerian yang mengarahkan.
“Kemudian juga penyerapan tenaga kerja nya akan lebih besar, sehingga pertumbuhan ekonomi kita berkualitas dan akan membentuk demand, sehingga memancing terjadinya investasi,” ucapnya.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
