Sri Mulyani Ungkap 3 Skenario Atasi Masalah BBM: Ketiganya Gak Enak
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah sedang berupaya mengatasi permasalahan bahan bakar minyak (BBM) di tengah naiknya harga minyak dunia, pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS, serta tingginya konsumsi di masyarakat.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada tiga pemikiran dari pemerintah untuk mengatasi masalah BBM, yakni menambah subsidi, mengendalikan konsumsi, atau menaikkan harga.
"Pemikirannya cuma tiga kan jadinya. Satu, subsidinya naik menjadi mendekati Rp700 triliun, ya kan, Rp698 triliun. Kedua, volumenya dikendalikan, karena kalau volumenya terus ya tadi. Kalau dikendalikan kan berarti harus ada yang boleh dan gak boleh beli, boleh belinya berapa, atau yang ketiga naikin (harga) BBM-nya," kata Sri Mulyani ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (23/8/2022).
Baca Juga: Jika Harga BBM Tak Naik, Sri Mulyani: Rp502 Triliun Akan Habis
1. Pemerintah masih berkoordinasi untuk mengambil keputusan
ilustrasi BBM (IDN Times/Aditya Pratama)Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan bahwa ketiga pemikiran yang dia sebutkan di atas semuanya bukan sesuatu yang enak.
"Semuanya kombinasi di antara tiga ini. Tiga-tiganya gak enak, iya kan? Tiga-tiganya sama sekali gak enak. APBN jelas akan sangat berat karena subsidi BBM itu sudah naik tiga kali lipat, seperti yang saya sampaikan dari Rp158 triliun ke Rp502 triliun. Itu sudah naik tiga kali lipat, ternyata masih kurang lagi," sambungnya.
Apapun keputusannya, dijelaskan Sri Mulyani akan disampaikan di dalam rapat pemerintah. Para menteri dan pihak terkait lainnya saat ini saling berkoordinasi, yakni Menko Perekonomian, Menko Marves, Menteri ESDM, Menteri BUMN, hingga Pertamina.
"Ya memang kalau hitungannya belum selesai, dan sudah kemudian diputuskan, ya mungkin sebaiknya kita semuanya saling terus berkoordinasi, dan memang itu yang kita lakukan saat ini," ujar Sri Mulyani.
Baca Juga: Sri Mulyani: Anggaran Subsidi BBM Tahun Depan Rp336,7 Triliun
2. Pemerintah pertimbangkan daya beli hingga pemulihan ekonomi
Editor’s picks
ilustrasi memberi dan menerima uang (IDN Times/Aditya Pratama)Sri Mulyani menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat semua keputusan, yakni daya beli masyarakat. Konsumsi masyarakat menengah atas disebut Sri Mulyani memang sedang meningkat pesat. Namun, itu tidak bisa disamakan dengan kelompok masyarakat 40 persen terbawah.
"Jadi kita harus memilih atau mencoba mencari supaya masyarakat yang 40 persen yang terbawah ini, yang memang harus menjadi fokus kita, bisa ditolong," tuturnya.
Pertimbangan kedua adalah kapasitas APBN. Dia menjelaskan bahwa subsidi energi melalui APBN sudah naik tiga kali lipat menjadi Rp502 triliun. Itu dapat dilakukan karena penerimaan negara sedang bagus.
"itu pun tidak cukup. Pasti nanti kalau kita tidak bisa membayar, (pembayaran subsidi dan kompensasi) meluncur ke 2023. Kan seperti yang tadi saya jelaskan, tahun 2022 ini saya masih membayar yang 2021, Rp104 triliun, kompensasi. Ini kalau gak selesai nanti meluncur lagi ke 2023," jelas Sri Mulyani.
Pertimbangan terakhir adalah pemulihan ekonomi. Dinilai bahwa pemulihan ekonomi kuartal II terbilang memuaskan. Namun pemerintah harus melihat komposisi dari pemulihan ekonomi.
"Terutama konsumsi tadi, masyarakat atas mungkin kuat, yang di bawah kurang. Ini semuanya harus kita lihat, setiap kenaikan memberikan dampak ke segmen masyarakat mana dan apakah kita punya instrumen untuk meminimalkan dampak negatifnya," tambahnya.
3. Subsidi harus ditambah Rp198 triliun untuk tahan harga BBM subsidi
ilustrasi harga BBM (IDN Times/Aditya Pratama)Dia menyatakan bahwa dibutuhkan tambahan subsidi Rp198 triliun untuk menahan harga Pertalite dan Solar subsidi agar tidak naik, serta tidak dilakukan pembatasan konsumsi.
Pemerintah sebelumnya sudah menambah subsidi energi menjadi Rp502 triliun. Namun dengan kenaikan harga minyak dunia, pelemahan kurs rupiah, dan kemungkinan jebolnya kuota BBM subsidi, maka anggaran tersebut kemungkinan tidak cukup untuk mempertahankan harga tidak naik.
"Kita perkirakan subsidi itu harus nambah lagi bahkan bisa mencapai Rp198 triliun di atas Rp502, nambah, kalau kita tidak menaikkan BBM, kalau tidak dilakukan apa apa, tidak ada pembatasan," kata Sri Mulyani.
Baca Juga: Subsidi BBM Tembus Rp502 Triliun, Jokowi: Bisa Kita Pertahankan?
Berita Terkini Lainnya
