Surabaya Pengin Punya MRT, Minta Suntikan APBN
Proyek MRT Fase 1 (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Timur membutuhkan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk merealisasikan pembangunan mass rapid transportation (MRT) di Surabaya. Pemprov Jatim sudah melakukan kajian pembangunan transportasi umum berbasis rel itu.
"Itu kalau ngelihat ke Jakarta tidak mungkin itu (pembiayaan) penuh swasta, harus ada peran serta dari government (pemerintah)," kata Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak saat ditemui di Sheraton Grand Jakarta Hotel, Rabu (26/7/2023).
Baca Juga: Tidak Bisa Lagi Pakai GoPay OVO Dana LinkAja, Cek Cara Beli Tiket MRT!
1. Studi kelayakan MRT Surabaya libatkan Jepang
Jica.go.jp/Japan International Cooperation AgencyPihak dari Badan Kerja Sama Internasional Jepang atau Japan Internasional Coorporation Agency (JICA) turut dilibatkan dalam studi kelayakan (feasibility study/FS) MRT di Surabaya.
JICA sebelumnya terlibat dalam pembangunan MRT Jakarta yang fase I sudah beroperasi menghubungkan Lebak Bulus dan Bundaran HI.
"Modelnya kebetulan yang mengembangkan di Jakarta juga JICA, mereka juga melakukan kajian yang sama di Surabaya. Kata kuncinya ada potensi kelayakannya. Nah, tapi detailnya nanti kita sampaikan," tutur Emil.
Baca Juga: Pengguna MRT Jakarta Diperbolehkan Tak Pakai Masker
2. Rencana pembangunan MRT Surabaya perlu direalisasikan
Editor’s picks
Ilustrasi kereta api (IDN Times/Arief Rahmat)Dia mengatakan, JICA sudah menyelesaikan studi mengenai MRT di Surabaya. Tahap berikutnya adalah memasukkannya ke dalam proyek buku biru (blue book project).
Menurutnya, rencana proyek tersebut harus tetap dilanjutkan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.
"Nah, ini kemudian harus tetap berprogres karena ada di Perpres 80," tutur Emil Dardak.
3. Butuh dukungan APBN
Ilustrasi APBN. (IDN Times/Aditya Pratama)Pemprov Jatim sudah melakukan persiapan sedini mungkin agar pembangunan MRT Surabaya dapat terealisasi. Kini, kesiapannya sendiri bukan dari sisi APBD, melainkan administrasinya.
Menurutnya, peran APBD kemungkinan lebih kepada hal-hal yang sifatnya dukungan atau pelengkap. Di luar itu, pihaknya membutuhkan bantuan pemerintah pusat.
"Tapi core-nya ini memang tidak bisa tanpa (pemerintah) pusat. Jadi, memang ranahnya ini harus ke pusat," tambah Emil.
Baca Juga: Uang Pecahan Baru Susah Terbaca Mesin Tiket MRT, Kenapa Ya?
Topik:
Berita Terkini Lainnya
