Anggaran Belanja Negara 2024 Capai Rp3.476,2 Triliun, Buat Apa Saja?
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pendapatan negara di 2024 dipatok antara Rp 2.719,1 triliun hingga Rp 2.865,3 triliun. Pendapatan terdiri dari penerimaan perpajakan ditargetkan Rp2.280,3 triliun hingga Rp2.355,8 triliun.
"Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditargetkan dikisaran Rp436,5 triliun hingga Rp504,9 triliun," ucapnya katanya dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2023, Kamis (6/3/2023).
Menkeu menjelaskan bahwa APBN 2024 akan digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk menjalankan reformasi struktural dalam rangka mempercepat transformasi ekonomi.
1. Reformasi struktural dan percepat transformasi ekonomi
Dia menjelaskan porsi belanja negara akan berada di kisaran Rp3.215,7 triliun hingga Rp3.476,2 triliun. Kemudian belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.400,7 triliun hingga Rp2.631,2 triliun, bahkan dukungan melalui, transfer ke daerah antara Rp815 triliun hingga Rp845 triliun.
"Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja yang ada di Bendahara Umum Negara [BUN] untuk berbagai kebutuhan yang memang sifatnya tidak rutin namun penting, seperti untuk pendanaan pemilu," kata Sri Mulyani.
2. Kualitas belanja K/L harus ditingkatkan
Sri Mulyani menjelaskan, bahwa pemerintah akan mengarahkan belanja kementerian dan lembaga (K/L) pada 2024 untuk peningkatan kualitas belanja. Itu dilakukan dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, reformasi birokrasi, serta pembangunan infrastruktur dan SDM.
Selain itu, terdapat beberapa kategori belanja khusus yang juga perlu diperhatikan, diantaranya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang dimulai tahun ini dan tahun depan dan Pemilu.
"Pembangunan IKN jelas, sudah dimulai tahun ini dan tahun depan. Untuk Pemilu karena kemarin kita lihat untuk tahun depan bulan Februari untuk Pemilu seluruhnya, dan kalau satu round atau dua round, itu juga akan mempengaruhi anggaran yang luar biasa, serta untuk pilkada pada ujung 2024. Jadi tahun depan itu, tahun election dan itu semuanya anggaran disediakan," jelas Sri Mulyani.
3. Defisit APBN 2024 di kisaran 2,16 persen hingga 2,64 persen
Dengan demikian, arah kebijakan belanja pemerintah di tahun depan akan mengoptimalkan momentum tahun terakhir periode 2019-2024. Pertama belanja prioritas, sinergi pusat dan daerah, belanja kualitas SDM, konsolidasi sumber daya pembangunan kualitas SDM dan dukung hilirisasi dan ekonomi hijau.
Melalui berbagai arah kebijakan tersebut, maka defisit anggaran tahun depan diproyeksi sebesar Rp 496,6 triliun hingga Rp 610,9 triliun atau 2,16 persen hingga 2,64 persen terhadap PDB.
"Tahun depan kami desain, agar primary balance mendekati sedekat mungkin balance 0 untuk betul beutl jaga kesehatan APBN sehingga defisit didesain 2,16-2,64 persen,"tuturnya.
