Anggaran Pendidikan RI di 2023 Rp612,2 Triliun, Alokasinya Apa saja?
Ilustrasi APBN (IDN Times/Arief Rahmat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menjelaskan pemerintah mengucurkan anggaran pendidikan Rp612,2 triliun atau sekitar 40 miliar dolar AS untuk tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.
Dia mengatakan porsi anggaran pendidikan 20 persen dari APBN, sesuai komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
"Sebagian besar dialokasikan untuk menciptakan pendidikan terbaik dari tingkat sekolah dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA)," ucapnya dalam Inclusive Lifelong Learning Conference, Rabu (5/7/2023).
Baca Juga: Sri Mulyani Pamer RI Miliki Dana Abadi Pendidikan Rp150 Triliun
1. Tingkatkan kualitas SDM, APBN sisihkan 20 persen untuk pendidikan
Ilustrasi siswa sekolah (ANTARA FOTO/Irwansyah Putra)Kendati begitu, kata dia, pengembangan manusia, tidak hanya dilakukan melalui pendidikan. Sri Mulyani juga mengatakan pemerintah juga mendorong strategi komperhensif dalam bidang kesehatan dan perlindungan sosial.
Dia menegaskan human capital tidak hanya tentang pendidikan dan pembelajaran,. Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah akan memastikan alokasi anggaran untuk program pembelajaran sepanjang hidup atau lifelong learning.
“Seiring dengan upaya Indonesia untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045, kita perlu membangun ekonomi dan pendidikan yang inklusif. Komitmen terhadap pendidikan bukan hanya komitmen satu presiden tetapi merupakan komitmen berkelanjutan,” ujar Bendahara Negara itu.
Baca Juga: Sri Mulyani Klaim Belanja Negara Dinikmati Masyarakat, Ini Rinciannya
2. Kurun waktu 20 tahun kualitas pendidikan RI terus meningkat
(Ilustrasi pendidikan) IDN Times/Arief RahmatEditor’s picks
Menkeu menjelaskan alam kurun waktu 20 tahun terakhir, kualitas pendidikan di Tanah Air kian membaik. Itu terlihat dari sisi bangunan fisik sekolah sampai terjaminnya kualitas para pengajar atau guru yang mendidiknya.
"Dalam 20 tahun terakhir, prioritas pendidikan Indonesia difokuskan pada perbaikan prestasi dan juga sarana prasarana fisik, bangunan dan gedung sekolah," kata Sri Mulyani.
Sejak 2005, pemerintah memberikan dana hibah untuk Bantuan Operasinal Sekolah (BOS). Bantuan ini diberikan secara langsung agar sekolah di Indonesia bisa memberikan pembelajaran dan juga mengelola sumber daya secara optimal.
Kemudian sejak 2014, siswa dari keluarga miskin dan rentan juga diberikan beasiswa melalui Program Indonesia Pintar. Bantuan ini berupa transfer tunai agar keluarga dapat memastikan mereka mendapatkan akses pendidikan dasar secara layak.
Selanjutnya pada 2019, pemerintah juga mulai melakukan reformasi model pendidikan dengan menyusun Program Merdeka Belajar. Melalui program ini, siswa dapat memiliki kebebebasan untuk memilih dan melakukan padu padan dengan dunia industri.
Baca Juga: Menkeu Rilis Aturan Fasilitas Kantor Kena Pajak, Ini Rinciannya
3. Digitalisasi bakal geser kebutuhan tenaga kerja
Ilustrasi belajar online (pixabay.com/coyot)Menurut dia, perkembangan digitalisasi, otomasi, dan transisi hijau akan menggeser kebutuhan tenaga kerja. Oleh karena itu pemerintah harus terus mendukung transisi ini dan memperkuat sistem pendidikan.
“Pembelajaran sepanjang hayat adalah respon dari terpaan disrupsi terus-menerus yang terjadi lebih cepat dan dalam waktu semakin singkat,” ujarnya.
Indonesia didominasi oleh penduduk usia muda, hampir 70 persen penduduknya merupakan usia produktif antara 18 hingga 60 tahun. Oleh karena itu, pembelajaran seumur hidup sangat penting untuk peningkatan ekonomi dan lapangan kerja.
"Selain itu, perlu juga memastikan adanya link and match antara tenaga kerja dan kebutuhan pasar," tuturnya.
Berita Terkini Lainnya
