Bahas Pajak Hiburan, Kemenkeu Bakal Ngobrol Bareng dengan Pelaku Usaha
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Lydia Kurniawati Christyana. (IDN Times/Triyan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) bakal menggelar pertemuan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), membahas pajak hiburan 40 persen hingga 75 persen. Pertemuan digelar lantaran ketentuan tarif pajak tersebut banyak menuai protes dari sejumlah pelaku usaha.
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kemenkeu, Lydia Kurniawati Christyana, mengatakan pihaknya juga akan mengajak asosiasi pelaku usaha dalam pertemuan tersebut.
"Dengan Kemenparekraf kita akan berbicara dengan para pelaku usaha hiburan spa dan karaoke. Kemenparekraf sepakat untuk kita berbicara dengan rekan-rekan dari asosiasi gabungan industri pariwisata Indonesia, kita akan jadwalkan," kata Lydia dalam Media Briefing di Kementerian Keuangan, dikutip Rabu (17/1/2024).
Baca Juga: Diprotes Pengusaha soal Tarif Pajak Hiburan, Kemenkeu Buka Suara
1. Perda dapat sesuaikan tarif sesuai kondisi ekonomi di daerah
Ilustrasi Penerimaan Pajak. IDN Times/Arief RahmatMengacu Pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa, ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen.
Lydia menjelaskan kebijakan ini mulai berlaku pada saat diundangkan pada 5 Januari 2024. Namun pemerintah menegaskan, ketentuan tarif ini pun sudah berdasarkan diskusi bersama dengan legislatif, eksekutif, serta menimbang berbagai masukan dari berbagai pihak.
"Artinya UU HKPD sudah terbit 2022, memang efektifnya undang-undang amanahkan ketentuan peralihan dua tahun setelah ditetapkan, dan efektif berlaku di Januari 2024. Namun ini juga harus dituangkan dalam bentuk peraturan daerah dengan tarif yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah," tegasnya.
2. Alasan diterapkan batas bawah 40 persen di pajak hiburan
ilustrasi pajak dan retribusi (IDN Times/Aditya Pratama)Editor’s picks
Lydia melanjutkan, penerapan pajak yang tinggi pada jenis hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap atau spa karena dianggap hanya dikonsumsi masyarakat tertentu saja. Untuk memberikan rasa keadilan antar daerah, maka ditetapkan batas bawah 40 persen dari sebelumnya tidak ada batas bawah.
"Untuk jasa hiburan spesial atau tertentu tadi itu pasti dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, bukan masyarakat kebanyakan. Untuk memberikan rasa keadilan dalam upaya mengendalikan, dipandang perlu menetapkan tarif batas bawah guna mencegah terjadinya pengetatan tarif yang race to the bottom, berlomba-lomba menerapkan tarif batas bawah padahal ada tanda kutip tertentunya yang perlu dikendalikan," ungkapnya.
Baca Juga: Pajak Hiburan 40-75 Persen Hambat Kemajuan Pariwisata
3. Sandiaga Uno minta pelaku usaha tidak khawatir atas aturan pajak hiburan
Sandiaga Uno pada acara The Weekly Brief with Sandi Uno, Rabu (10/1/2024) (youtube.com/@Kemenparekraf)Sementara, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, menanggapi protes pedangdut sekaligus pengusaha karaoke, Inul Daratista, perihal kenaikan pajak hiburan antara 40 hingga 75 persen. Kepada Inul dan seluruh pelaku usaha, Sandiaga meminta tidak usah khawatir dengan aturan tersebut.
"Pelaku usaha tidak perlu khawatir karena masih proses judicial review. Pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," kata Sandiaga, dikutip dari akun Instagram pribadinya, @sandiuno, Selasa (16/1/2024).
Sandiaga menjelaskan, industri parekraf perlu dijaga dan didorong lantaran baru bangkit pasca-rebound akibat serangan pandemik COVID-19. Selain itu, industri tersebut juga bertanggung jawab terhadap puluhan juta lapangan pekerjaan baru.
"Kami tidak akan mematikan industri parekraf karena industri ini baru saja bangkit pascapandemi dan membuka 40 juta lebih lapangan kerja," ucap politikus PPP itu.
Alih-alih mematikan industri, Sandiaga memastikan, seluruh beleid atau aturan pajak yang dirilis pemerintah bertujuan untuk menguatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf).
"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," kata dia.
Berita Terkini Lainnya
