Beda dengan Jokowi, Sri Mulyani Minta Jajarannya Netral di Pemilu 2024
Menteri Keuangan, Sri Mulyani (IDN Times/Ilman Nafi'an)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati meminta jajarannya untuk menjaga netralitas pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal ini disampaikannya dalam pidato pada Rapat Kerja Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
"Tahun Pemilu jaga sikap kita, netralitas itu adalah sesuatu yang sudah menjadi keharusan. Anda bisa punya preferensi apa saja lakukan pada saat anda di kotak suara. Itu adalah value yang menunjukkan bahwa kita sebagai manusia diatur oleh undang undang dan diatur oleh tata krama," ujar Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Kamis (25/1/2024).
Adapun pernyataan ini pun bertolak belakang dengan pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo bahwa Presiden dan Menteri boleh berpihak dan berkampanye dalam kontestasi Pemilu 2024, asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Kondisi ini pun menuai pro kontra dari sejumlah pihak.
1. Dunia masih dihadapkan berbagai tantangan
Sri Mulyani (IDN Times/Triyan)Mengawali tahun 2024, kata Menkeu, dunia masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak mudah. Sehingga menurutnya, reformasi dan evaluasi di dalam kepabeanan dan cukai harus terus dilakukan.
“Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang ada di dalam Lingkungan Kementerian Keuangan adalah pengelola keuangan negara yang memiliki 4 tugas khusus, yaitu trade facilitator, industrial assistance, community protector, revenue collector. Ini harus terus menerus dilakukan kalibrasi,” jelasnya.
Baca Juga: Jokowi: Presiden Boleh Kampanye Politik dan Memihak di Pilpres
2. Imbau kepada seluruh Bea dan Cukai hidupkan semangat kepemimpinan
Editor’s picks
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi terhadap Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (30/5/2023). (youtube.com/DPR RI)Selanjutnya Sri Mulyani, juga mengimbau kepada seluruh jajaran bea dan cukai untuk dapat menghidupkan kembali semangat leadership, ownership dan ketahanan. Hal ini untuk dapat menghadapi situasi dunia yang begitu tidak pasti akibat dari tensi geopolitik yang menguat.
Selain itu, ada pula isu perubahan iklim atau climate change, digitalisasi, dan pertumbuhan demografi Indonesia juga menjadi isu yang perlu menjadi perhatian bersama.
"Utamanya dalam hal ini, perjalanan Indonesia untuk keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah atau middle income trap, menuju Indonesia maju," tegas Sri Mulyani.
3. Isu perubahan iklim hingga digitalisasi perlu jadi perhatian bersama
perubahan iklim (climate.nasa.gov)Di saat yang sama, Sri Mulyani menyebut bahwa climate change, digitalisasi, dan pertumbuhan demografi Indonesia juga menjadi isu yang perlu menjadi perhatian bersama. Utamanya dalam hal ini, perjalanan Indonesia untuk keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah atau middle income trap, menuju Indonesia maju.
“Di satu sisi Indonesia jumlah populasinya naik, kita ingin menjadi negara kaya, maju. Maka nanti tugas Anda menjadi jauh lebih kompleks. Community protector nya menjadi sangat complicated. Karena selain teknologi berubah, mobilitas dunia masyarakat bergerak sangat cepat,” ungkap Menkeu.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
