Bukti Belanja Pemerintah Pusat Dirasakan Masyarakat
Konferensi Pers APBN November (IDN Times/Triyan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Realisasi belanja pemerintah pusat hingga 12 Desember 2023 mencapai Rp1.840,4 triliun atau 83 persen dari revisi Perpres 75/2023 sebesar Rp2,320,5 triliun. Namun realisasi ini kontraksi 5,9 persen (yoy) atau Rp1.955,2 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyampaikan dari total realisasi belanja pemerintah pusat tersebut yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat mencapai Rp1.060 triliun. Manfaat ini dirasakan melalui berbagai program meliputi perlindungan sosial, petani, UMKM, pendidikan, serta infrastruktur.
"Detailnya, dari belanja Rp1.840,4 triliun yang dinikmati masyarakat 56,7 persen," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN, Jumat (15/12/2023).
1. Daftar program perlinsos, petani, dan UMKM yang dirasakan masyarakat
Realisasi APBN per 12 Desember. (Dok/Humas Kemenkeu RI)Dia menjelaskan perlindungan sosial yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat yakni program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp27,9 triliun untuk 9,8 juta kelompok penerima manfaat atau Rp7,34 triliun per triwulan. Kemudian, kartu sembako Rp44,3 triliun untuk 18,7 juta KPM.
"Kami masih tambah bansos pangan tahap I sebesar Rp8,2 triliun yang diberikan saat ramadan hingga Lebaran lalu untuk periode Maret hingga Mei 2023," ujar Sri Mulyani.
Tak hanya itu, pemerintah juga membayarkan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBI JKN) untuk 96,7 juta rakyat Indonesia dengan anggaran Rp42,4 triliun atau Rp3,9 triliun per bulan.
Selanjutnya, bantuan ternak Rp235,3 miliar, alat mesin pertanian Rp681,2 miliar dengan rincian 18.621 traktor dan 2.775 cultivator. Bantuan benih, mulsa, serta pupuk organik, sebesar Rp1,5 triliun untuk 659,4 ribu hektare, antara lain untuk kawasan padi, jagung, kedelai, bawang dan lainnya.
"Ada belanja subsidi dan kompensasi BBM Rp99,6 triliun dengan anggaran yang digelontorkan per bulan Rp9,1 triliun dan sebanyak 14.934,7 ribu kilo liter (subsidi) dan 11.489,3 kilo liter (kompensasi)," kata Sri Mulyani.
Editor’s picks
2. Manfaat belanja pemerintah pusat untuk program pendidikan
Kartu Indonesia Pintar Kuliah (kemdikbud.go.id)Manfaat belanja pemerintah pusat juga dirasakan untuk pendidikan, berikut rinciannya:
- Program Indonesia Pintar (KIP) sebesar Rp11,1 triliun untuk 20,3 juta siswa yang mencakup Kemenag dan Kemendikbud
- Program KIP Kuliah sebesar Rp12,7 triliun untuk 949,2 ribu mahasiswa
- Bantuan operasional (Kemenag) mencapai Rp10,6 triliun yang diberikan kepada 9,3 juta siswa
- Bantuan operasional perguruan tinggi negeri sebesar Rp5,1 triliun untuk 197 PTN
- Kartu prakerja sebesar Rp4,3 triliun untuk 1,1 juta peserta.
3. Manfaat belanja pemerintah pusat di Infrastruktur
Realisasi APBN per 12 Desember. (Dok/Humas Kemenkeu RI)Belanja pemerintah pusat hingga Desember juga dirasakan manfaatnya untuk proyek infrastruktur, berikut rinciannya:
- Jalan Tol-Sukabumi seksi 2 Cigombong-Cibadak dengan panjang 11,90 km dan biayanya Rp3,2 triliun dengan pelaksanaan 2019-2023. Jalan tol ini pun sudah diresmikan Presiden Joko"Jokowi" WIdodo pada (4/8/2023).
- Tol Tebing Tinggi-Indrapura, Sumatera Utara dengan panjang 20,4 km dan biaya Rp3,06 triliun dan pelaksanaan 2017-2023. Adapun tol ini diresmikan pada (10/11/2023).
- Tol Cibitung-Cilincing dengan panjang 34,43 km dengan biaya Rp9,56 triliun. Proyek ini selesai tahun ini
- Bendungan Lolak, Sulawesi Utara dengan biaya Rp1,97 triliun dan pelaksanaan 2015-2023
- Bendungan Sepaku Semoi, Kalimantan Timur dengan biaya Rp556 miliar dan pelaksananya sejak 2020-2023
- Bendungan Cipanas, Jawa Barat menelan biaya Rp2,03 triliun dengan pembangunan sejak 2016-2023
- Sodetan kali ciliwung Jakarta, total pembangunannya memakan biaya Rp1,15 triliun yang diselesaikan dalam 2 tahap. Tahap pertama 2013-2017 panjangnya 650 meter dan menelan biaya Rp447,6 miliar dan tahap kedua 2021-2023 panjangnya 550 meter dengan biaya Rp707,6 miliar. Proyek ini pun sudah diresmikan Presiden Jokowi sejak (31/7/2023).
- SPAM Semarang Barat, biayanya Rp224 miliar dan pelaksanannya 2021-2023 dengan kapasitas 1.000 liter per detik
- SPAM regional Mebidang, Sumatera Utara dengan total biaya Rp715,5 miliar, unit produksi Rp236,2 miliar, unit transmisi dan offtaker Rp479,3 miliar dengan pelaksanaan 2021-2023.
Baca Juga: Jelang Akhir Jabatan, Jokowi Minta Belanja APBN Dikebut
Berita Terkini Lainnya
