Gandeng Badan Bank Tanah, PT Timah Benahi Sertifikasi Izin Lahan
PT Timah Teken Kerja Sama dengan Badan Bank Tanah (Dok/Humas)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Badan Bank Tanah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT Timah Tbk) pada Kamis (9/11/2023). Kerja sama ini bertujuan untuk meyelesaikan hak atas tanah yang ada di kawasan izin usaha pertambangan (IUP).
Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto mengatakan, saat ini banyak kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah yang tumpang tindih dengan lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang habis masa berlakunya, serta masih adanya pemanfaatan lahan oleh masyarakat, melatarbelakangi kerja sama ini.
"Oleh sebab itu, PT Timah berkewajiban untuk menyelesaikan hak atas tanah tersebut dengan melakukan pensertipikatan," jelasnya dalam keterangannya, Jumat (10/11/2023).
Baca Juga: Bank Tanah Menyiapkan Lahan Pembangunan Bandara VVIP di IKN
1. Sertifikasi dan pemanfaatan lahan untuk beri kapstian bisnis perusahaan
PT Timah Tbk (TINS). dok (Timah.com)Lebih lanjut, Menteri ATR juga mengapresiasi upaya PT Timah dalam memberi kepastian bagi keberlangsungan bisnis. Dengan demikian, perusahaan dapat menjalankan bisnis tanpa khawatir dihantui masalah pertanahan.
"Karena itu PT Timah mengajak Kementerian ATR/BPN dan Badan Bank Tanah untuk bekerja sama dalam melakukan sertifikasi dan pemanfaatan lahan. Agar kawasan IUP PT Timah ini dapat terjaga dari hal-hal yang tidak dapat dikendalikan di kemudian hari," kata Hadi.
Baca Juga: Sri Mulyani Minta Restu DPR Tambah PMN untuk Garuda dan Bank Tanah
2. Bank Tanah diberikan tugas kelola tanah untuk kepentingan umum
Editor’s picks
Ilustrasi Lahan kebun karet ini bakal diserahkan oleh Pemkab PPU ke warga (IDN Times/Ervan)Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, mengatakan penandatangan PKS ini merupakan komitmen Badan Bank Tanah sebagai badan khusus (sui generis).
Bank Tanah memiliki tugas untuk mengelola tanah bagi kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan serta reforma agraria.
"Melalui kerja sama ini kita akan memberikan kepastian hukum hak atas tanah di atas IUP PT Timah," papar Parman.
3. PT Timah perlu optimalisasi aset yang dimiliki
PT Timah Tbk (TINS). dok (Timah.com)Sementara itu, Direktur Utama PT Timah, Ahmad Dani Virsal menyambut baik penandatanganan ini, karena PT Timah perlu melakukan optimalisasi aset-aset yang dimiliki.
Kerja sama ini, kata Dani, diharapkan dapat semakin mendorong harmonisasi antara PT Timah, Kementerian ATR/BPN, dan juga Badan Bank Tanah.
"Mudah-mudahan ke depan semoga apa yang kita upayakan hari ini bisa memberikan dampak positif bagi kepulauan Babel dan kemajuan bangsa dan negara," tutup dia.
Baca Juga: Jokowi Tetapkan Gaji Kepala Bank Tanah, Sebulan Rp135 Juta
Berita Terkini Lainnya
