Hujan Bansos di Tahun Pemilu Mulai Reda, Realisasinya Turun
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) beras. (dok. Bapanas)
Intinya Sih...
- Realisasi belanja bansos per 15 Maret 2024 mencapai Rp32,13 triliun, naik 19,33% dari tahun lalu
- Bansos digelontorkan menjelang Pemilu 2024 menuai banyak respons karena diduga memiliki motif politik
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Gelontoran bantuan sosial alias bansos secara masif pada awal tahun telah berdampak pada realisasi belanja bansos per 15 Maret 2024, yang menyentuh Rp32,13 triliun. Jumlah itu setara 21,1 persen pagu dalam APBN sebesar Rp152,30 triliun.
Realisasi bansos ini tercatat meningkat 19,33 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun tren realisasi belanja bansos mulai menurun seiring usainya penyelenggaraan Pemilu 2024. Tercatat belanja bansos pada Januari melesat hingga Rp12,45 triliun atau mengalami pertumbuhan 220,85 persen periode yang sama tahun lalu.
Terkait hal itu, kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pun meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghadirkan para menteri terkait dalam penggelontoran bansos jelang hari pencoblosan untuk dihadirkan menjadi saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD tak ketinggalan, di mana mereka juga meminta Menkeu Sri Mulyani dihadirkan untuk menjadi saksi soal bansos.
Baca Juga: Kubu Ganjar-Mahfud Minta Menkeu Bersaksi soal Bansos Rp495 Triliun
1. Bansos jadi langkah atasi kemiskinan
Sejumlah program bansos digelontorkan di awal tahun atau satu bulan menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 yang jatuh pada 14 Februari 2024 lalu, menuai banyak respons dari berbagai kalangan. Karena digelontorkan menjelang pemilu, bansos tersebut diduga memiliki motif politik.
Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah mengatakan, hampir enam bulan ini, diskursus publik menyoal bansos menyeruak, dan hangat diperbincangkan. Apabila melihat sentimen yang bergulir, saat kontestasi politik pada Februari lalu, putra Presiden Joko "Jokowi" Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka ikut dalam kontestasi.
Saat ini, Gibran pun sudah dinyatakan menang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama dengan presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Sesungguhnya sudah menjadi kontroversi, sebagian besar mengingatkan agar bapak presiden tidak terlibat konflik kepentingan lebih dalam dalam Pilpres 2024 dengan memanfaatkan bansos," ucap Said kepada IDN Times, beberapa waktu lalu.
Bansos merupakan langkah pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem, yakni warga yang tidak memiliki sumber daya apapun dan secara fisik sudah tidak produktif seperti rumah tangga lanjut usia tanpa keluarga. Oleh sebab itu, bansos memiliki peran penting dan menjadi kebijakan yang diperlukan rakyat.
Belanja bansos pada kementerian/lembaga, yakni dalam bentuk pengeluaran transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.
"Bansos akan efektif menolong rumah tangga miskin, secara tepat waktu dan sasaran. Saya khawatir dengan kebijakan bansos yang lebih kental aspek politiknya ketimbang aspek teknokrasinya, program bansos menjadi tidak tepat sasaran," ujarnya.
Baca Juga: Realisasi Belanja Bansos Naik Drastis di Januari 2024
2. Bansos kental unsur politik, target kemiskinan ekstrem khawatir tak tercapai
Ilustrasi kemiskinan.ANTARANEWS.comEditor’s picks
Politikus asal Sumenep ini pun mengaku khawatir target menghapus kemiskinan ekstrem pada tahun ini tidak akan tercapai karena unsur penyaluran bansos lebih kental pada muara politik. Diketahui, pemerintah hanya memiliki waktu sekitar 9 bulan untuk mewujudkan target kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen di tahun ini.
Menurut Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari 1,9 dolar AS Purchasing Power Parity (PPP) atau setara dengan Rp10.739 per orang sehari atau Rp322.170 per orang sebulan.
"Yang saya khawatirkan, target menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 tidak tercapai karena penyaluran bansos lebih kental muara politiknya, dan itu di pelopori langsung oleh bapak presiden," tutur Said.
3. Anggaran perlindungan sosial tembus Rp479 triliun tak hanya untuk bansos
ilustrasi pertumbuhan ekonomi (IDN Times/Aditya Pratama)Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) tahun ini mencapai Rp479 triliun tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan bansos, namun terbagi di berbagai kebutuhan, yakni bantuan pendidikan, dan kesehatan.
Adapun dana yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) mencapai Rp75,6 triliun yang diperuntukkan bagi program Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), asistensi rehabilitasi sosial termasuk untuk lanjut usia (lansia) dan lainnya.
Selanjutnya dana bansos yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencapai Rp30 triliun. Dana ini digunakan untuk membantu siswa hingga mahasiswa yang tidak mampu melalui Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Tak hanya itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga mengelola perlinsos sebesar Rp49 triliun yang digunakan untuk membantu masyarakat miskin yang tidak mampu dalam membayar BPJS Kesehatan.
"Jadi dari anggaran Rp496 triliun itu, untuk pembayaran PBI JKN sebesar Rp49 triliun. Kemudian langsung ke masyarakat desa, itu dalam bentuk bantuan langsung tunai desa Rp10,7 triliun," ujar Sri Mulyani.
Sementara itu, sisa anggaran perlinsos yang mencapai Rp330 triliun sudah dialokasikan untuk subsidi energi, yang meliputi subsidi BBM, LPG, dan listrik yang dibayarkan langsung ke Pertamina dan PLN. Adapula subsidi non-energi untuk pupuk, PSO, bunga KUR, dan bunga kredit perumahan.
4. Bansos kerap digunakan sebagai alat politik
Ilustrasi bantuan sosial.Dalam tatanan teoritis, bansos memang kerap kali digunakan sebagai alat menarik perhatian pemilih di tahun politik untuk kepentingan incumbent dalam mengakomodir agenda petahana tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar kenapa banyak pihak yang menduga adanya penggunaan instrumen bansos untuk kepentingan petahana.
Dengan demikian, pemerintah seharusnya menyampaikan secara tegas posisi mereka dalam pertarungan politik di tahun ini. Di sisi lain, pemerintah juga perlu mengomunikasikan dengan baik berbagai program bansos agar tidak menimbulkan beragam interpretasi di masyarakat.
“Pemerintah juga perlu menyosialisasikan terkait bansos yang memang menjadi agenda rutin pemerintah, baik itu untuk menyelesaikan masalah jangka panjang sosial ekonomi maupun menjadi bantalan sementara masalah sosial ekonomi yang terjadi di tahun-tahun tertentu. Misalnya, ketika pandemik ataupun ketika terjadinya El Nino di awal tahun ini dan akhir tahun lalu,” tutur Ekonom dari Center of reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet.
Berita Terkini Lainnya
