IMF Minta RI Hapus Larangan Ekspor Nikel, Bahlil: Keliru Besar!
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia saat konferensi pers mengenai Hilirisasi Nikel 2023. (IDN Times/Triyan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia buka suara, usai diterbitkannya laporan International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional yang meminta Pemerintah Indonesia untuk menghapus kebijakan larangan ekspor nikel.
Bahlil menegaskan, penilaian yang diberikan IMF akan dampak negatif yang ditimbulkan dari hilirisasi tambang keliru besar.
“IMF menentang kebijakan larangan ekspor, karena menurut analisa untung ruginya, itu menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara. Pemirkian dia ini keliru besar,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (30/6/2023).
Baca Juga: IMF Minta Pemerintah Hapus Bertahap Larangan Ekspor Nikel
1. Berkat hilirisasi nikel, ekspor naik 10 kali lipat
(IDN Times/Arief Rahmat)Adapun program hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah, dilakukan antara lain untuk komoditas nikel, bauksit, dan timah. Larangan ekspor nikel, misalnya, telah dilakukan sejak 1 Januari 2020, sebagai penerapan Undang-Undang Minerba.
Hilirisasi telah memberikan dampak positif bagi perkonomian negara. Selain dapat meningkatkan nilai rantai pasok produksi, hilirisasi dapat menyelamatkan komoditas bijih nikel dari gejolak harga.
"Hilirsasi nikel kita telah berdampak, ekspor kita 2017-2018 hanya mencapai 3,3 miliar dolar AS. Begitu, kita ekspor nikel dengan lakukan hilirisasi, ekspor kita naik di 2022 hampir 30 miliar dolar AS atau naik 10 kali lipat," tegas Bahlil.
2. Hilirisasi sulap defisit dagang RI-China jadi surplus
Ilustrasi neraca perdagangan. (IDN Times/Mardya Shakti)Editor’s picks
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan setelah pemerintah melakukan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, dalam bentuk setengah jadi atau barang jadi, mendorong defisit perdagangan Indonesia-China berbalik menjadi surplus.
Rinciannya tahun 2018 defisit Indonesia 18,4 miliar dolar AS, kemduian 2017 turun lagi menjadi 17 miliar dolar AS. Selanjutnya di tahun 2020 defisit perdagangan dengan China menjadi 7,9 miliar dolar AS, 2021 2,4 miliar dolar AS dan 2022 sebesar 1,8 miliar dolar AS.
"Kuartal I 2023, nilai perdagangan Indonesia-China justru mencatatkan surplus 1,2 miliar dolar AS. Jadi IMF katakan negara kita rugi, ini di luar nalar berpikir sehat saya. Karena dengan kita lakukan hilirisasi itu penciptaan nilai tambah sangat tinggi sekali di negara kita," tegasnya.
Baca Juga: Ekspor Konsentrat Freeport Bisa Picu Protes Pengusaha Nikel
3. Pendapatan negara selalu tercapai
DJPB Kemenkeu-KPPN BukittinggiLebih lanjut, ia menambahkan, Indonesia juga berhasil mencapai target pendapatan negara dalam dua tahun terakhir.
Untuk diketahui, penerimaan negara pada tahun 2022 sebesar Rp2.626,4 triliun atau 115,9 persen dari target. Kemudian di tahun 2022, realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.003,1 triliun atau 114,9 persen dari target APBN 2021.
"Hilirisasi membantu Indonesia untuk melakukan pemerataan pertumbuhan ekonomi, terutama pada wilayah yang menjadi penghasil utama komoditas tambang," tuturnya.
Sulawesi Tengah kini mencatatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 22,3 persen, diikuti Maluku Utara 10,4 persen, dan Sulawesi Tenggara 6,7 persen. Seluruh pertumbuhan tersebut di atas dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional pada level lima persen.
Bahlil mengakui, dalam konteks penerimaan negara untuk pajak ekspor komoditas memang berkurang. Namun, ketika hilirisasi dilakukan, pemerintah mengantongin pendapatan dari Pajak Penghasilan Badan, Pajak Pertambahan Nilai, PPh Pasal 21, serta penciptaan lapangan pekerjaan di dalam negeri.
“Jadi, kalau ada siapapun yang mencoba katakan hilirisasi sebuah tindakan yang merugikan negara, itu kita pertanyakan pemikirannya, ada apa dibalik itu. Harus kita lawan cara-cara seperti ini,” tegasnya.
Berita Terkini Lainnya
