Joe Biden Dukung Indonesia Masuk Jadi Anggota OECD
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto (dok. Youtube Kemenko Maritim dan Investasi)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah terus berupaya agar Indonesia menjadi anggota tetap dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dengan proses aksesi yang diperkirakan membutuhkan waktu 4 tahun hingga 8 tahun.
"Indonesia sedang dalam proses untuk masuk menjadi anggota OECD," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam acara Indonesia Economic Outlook Seminar 2024, Selasa (21/11/2023).
Baca Juga: Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD Kurang dari 4 Tahun
1. AS respons positif rencana aksesi Indonesia jadi anggota OECD
Ilustrasi OECD (Dok. ANTARA Foto)Adapun Presiden Joko "Jokowi" Widodo (Jokowi) telah menyampaikan langsung rencana keanggotaan OECD ke Presiden AS Joe Biden. Hal itu disampaikan dalam rangkaian KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) 2023 di San Francisco, AS.
Airlangga mengatakan, rencana itu mendapat respons positif dari orang nomor satu AS tersebut. Bahkan, Joe Biden disebutnya siap mendukung rencana aksesi Indonesia ke OECD.
"Dalam rangkaian APEC kemarin Presiden Joe Biden dan Presiden Joko Widodo telah sepakat bahwa Amerika mendukung keanggotaan OECD, sampai dengan Indonesia masuk menjadi OECD," tuturnya.
Baca Juga: Belanda Dukung Proposal Keanggotaan Indonesia di OECD
2. Rincian standar OECD yang harus dipenuhi Indonesia
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi tuan rumah jamuan makan malam bagi 28 perwakilan negara anggota The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) di Indonesia, pada Kamis (24/8). (Dok. Kemenko Perekonomian)Editor’s picks
Sebelumnya, Airlangga menyebutkan bahwa OECD perlu memastikan agar keanggotaan Indonesia dan penyelarasan peraturan yang disesuaikan dengan standar OECD mampu menghasilkan manfaat positif bagi masyarakat umum, seperti meningkatkan nilai investasi, mendorong UMKM untuk naik kelas, dan meningkatkan kualitas SDM melalui implementasi kebijakan dan standar unggul di sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan publik.
Dengan begitu, ia berharap proses aksesi tersebut dapat menjadi katalisator untuk meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia di atas 10,000 dolar AS pada tahun 2035.
”Kami juga berharap agar aksesi ini bisa mendukung program prioritas Pemerintah Indonesia diantaranya ekonomi hijau dan mendorong Indonesia segera lepas dari middle-income trap,” ungkap Menko Airlangga.
3. Manfaat Indonesia jadi anggota OECD
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita. (IDN Times/Trio Hamdani)Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan keanggotaan Indonesia di OECD akan sangat strategis dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
Bagi Indonesia, keanggotaan dalam OECD dapat mempercepat transformasi ekonomi Indonesia dalam rangka mencapai tujuan strategis nasional. Sedangkan bagi OECD, bergabungnya Indonesia akan memberikan jangkauan global yang lebih luas, khususnya pada kawasan Asia Tenggara.
“Kami memahami untuk bergabung dalam OECD terdapat proses aksesi yang harus dipenuhi oleh Indonesia, oleh karenanya kami sangat mengapresiasi kunjungan Anda ke Indonesia pada Bulan Agustus 2023 untuk bertemu Presiden RI dan beberapa rekan menteri dalam rangka mendiskusikan hal tersebut,” tutur Menperin.
Pada 2023, OECD memiliki anggota sebanyak 38 negara. Pemerintah Indonesia meminta dukungan negara-negara anggota OECD dan Sekretaris Jenderal OECD untuk mendukung aksesi Indonesia ke dalam organisasi internasional tersebut.
Keputusan untuk membuka atau tidaknya proses aksesi Indonesia menjadi anggota akan diputuskan melalui pertemuan OECD Council pada Desember 2023 atau Januari 2024.
Baca Juga: Indonesia Lobi 23 Negara untuk Keanggotaan Dewan HAM dan Aksesi OECD
Topik:
Berita Terkini Lainnya
