Kementerian BUMN Lobi BPKP untuk Impor KRL Bekas dari Jepang 

Impor diperlukan karena kebutuhan mendesak masyarakat

Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pihaknya sudah berdiskusi dengan Ketua BPKP Muhammad Yusuf Ateh perihal impor KRL bekas dari Jepang.

Upaya lobi-lobi ini pun telah disampaikannya Tiko kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

"Saya sudah diskusi (soal impor KRL) dengan Pak Ateh dan lagi lapor ke Menkomarves," kata Tiko di Hotel Aryaduta, Rabu (3/5).

Baca Juga: Wacana Impor Darurat KRL Bekas, Erick: Kita Terbuka

1. Pembangunan pabrik PT INKA dipercepat

Kementerian BUMN Lobi BPKP untuk Impor KRL Bekas dari Jepang Pabrik kereta milik PT INKA. (dok. IDN Times/Istimewa)

Tiko mengungkapkan ada dua hal yang ditekankan mengenai impor KRL ini. Pertama, menggunakan pendekatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dengan mempercepat pembangunan pabrik INKA di Banyuwangi, Jawa Timur.

Dengan demikian, harapannya BUMN menargetkan produksi akan dimulai pada 2025.

"Peningkatan TKDN melalui pembangunan Pabrik INKA itu lagi kita kejar supaya dapat mulai produksi 2025," tuturnya.

Kedua, Tiko tak menampik bahwa impor KRL dari Jepang menjadi kebutuhan mendesak seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk menggunakan moda transportasi tersebut.

"Kemarin kita sudah hitung ulang, rasanya memang akan ada pendekatan 10-12 (kereta) yang harus kita akselerasi,"tuturnya.

2. BPKP masih melakukan kajian final

Kementerian BUMN Lobi BPKP untuk Impor KRL Bekas dari Jepang Suasana Stasiun KRL Commuter Line jalur Tanah Abang-Serpong. (IDN Times/Herka Yanis)

Di sisi lain, BUMN juga tengah meneliti kerangka KRL yang sudah tua dan masih bisa diretrofit atau modernisasi trainset yang sudah usang.

"Saya minta pak Ateh juga menyampaikan awal proses pengadaannya segala, kita juga lagi meneliti Kereta Tua berapa yang bisa di retrofit sehingga dari 2024-2025 kereta baru dari Inka juga meretrofit kereta lama yang sudah ada," imbuhnya.

Disisi lain, Tiko menjelaskan bahwa saat ini BPKP masih melakukan kajian final dengan Kemenko Marves dan kalau disepakati akan mendorongnya (impor) dalam waktu 6 bulan.

"Kalau kita mau eksplorasi dari Juni harapan kita Desember sudah bisa beroperasi. Dan kita usdah identifikasi berapa line seperti yang dari Bekasi dari mana kita bisa tambah sehingga bisa 5 menit sekali,"tegasnya.

Baca Juga: KCI Beberkan soal Kebutuhan Impor Kereta Bekas dari Jepang ke DPR

3. Komisi VI tolak impor kereta bekas

Kementerian BUMN Lobi BPKP untuk Impor KRL Bekas dari Jepang IDN Times/Irfan Fathurohman

Rencana KCI mengimpor kereta bekas dari Jepang juga mendapatkan penolakan DPR RI. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VII, Bambang Hariyadi dan Anggota Komisi VI, Andre Rosiade.

Menurut Bambang, rakyat Indonesia mesti diberikan yang terbaik untuk kebutuhan transportasinya. Impor kereta bekas dari Jepang dinilai Bambang tidak sejalan dengan semangat Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang selalu ingin memberikan hal terbaik buat rakyatnya.

"Sudah menjadi kewajiban kita semua, pemerintah dan juga DPR untuk memberikan yang terbaik untuk rakyat. Mobil listrik untuk pejabat saja dibelikan baru, masa untuk transportasi rakyat dikasih barang bekas," ucap Bambang kepada IDN Times.

Sementara itu, Andre menyatakan bahwa KCI tidak punya sistem perencanaan yang baik sehingga harus meminta persetujuan impor saat ini.

KCI, kata Andre, sudah sepantasnya merencanakan dari jauh hari soal penggantian KRL yang mesti beroperasi tahun ini.

"Kalau Anda punya perencanaan ganti 2023 kenapa gak Anda persiapkan dari jauh-jauh hari gitu lho. Anda ke INKA 2021 atau 2020, ini kan pabrik kereta api ya bukan kacang goreng yang hari ini pesan besok datang gitu loh. Ini anehnya, tiba-tiba mereka maksa impor, impornya tahun 94 pula," tutur Andre kepada IDN Times.

Topik:

  • Hana Adi Perdana

Berita Terkini Lainnya