Menkeu Kucurkan Rp57,7 T untuk Subsidi BBM
Ilustrasi pengisian BBM di SPBU. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, telah membayar subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp57,7 triliun pada Semester I-2023.
"Kita membelanjakan subsidi dan kompensasi (BBM) Rp57,7 triliun. Ini artinya tiap bulan APBN membayar Rp9,6 triliun untuk 7.169,4 ribu kilo liter," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Senin (24/7/2023).
Baca Juga: Pemerintah-Banggar Sepakati RUU APBN 2023, Defisit APBN 2,8 Persen
1. Subsidi dan kompensasi listrik dibayarkan Rp42,9 triliun
Ilustrasi APBN (IDN Times/Arief Rahmat)Sementara itu, pemerintah juga sudah membelanjakan anggaran subsidi dan kompensasi listrik sebesar Rp42,9 triliun. Jika dihitung maka pemerintah mengeluarkan Rp7,1 triliun per bulan untuk membayar subsidi dan kompensasi listrik.
"Kita memberikan subsidi kepada para pelanggan listrik, yang selama ini tarifnya masih di bawah biaya listrik dari PLN. Realisasi itu dikeluarkan untuk 39,2 juta pelanggan," kata Menkeu.
Sedangkan untuk subsidi LPG 3 kg, Pemerintah telah menggelontorkan Rp32,5 triliun. Sehingga, Pemerintah mengeluarkan Rp5,4 triliun untuk membantu masyarakat agar bisa menggunakan LPG 3 kg setiap bulan.
"Dan subsidi di bidang perumahan sebesar Rp344,7 miliar, untuk 84,5 ribu unit rumah," kata dia.
Baca Juga: PPATK Bakal Cegah Duit BUMN dan APBN Mengalir ke Peserta Pemilu
2. Subsidi energi tidak efektif kurangi kemiksinan dan ketimpangan
Ilustrasi. ANTARA FOTO/IstimewaSebelumnya, laporan Bank Dunia (World Bank), yang bertajuk World Bank's Indonesia Poverty Assessment, menyebut program subsisi energi tidak efektif mengurangi kemiskinan serta ketimpangan. Hal ini karena program-program seperti bahan bakar minyak (BBM) dan gas, lebih banyak dinikmati kalangan mampu dibandingkan masyarakat miskin.
Bank Dunia menyebut program semacam itu justru membebani fiskal pemerintah. Padahal, implementasi bantuan subsidi BBM banyak yang tidak tepat sasaran di lapangan. Subsidi hanya mengurangi kemiskinan sebesar 2,4 poin.
Oleh karena itu, Bank Dunia merekomendasikan pemerintah, memberikan bantuan sosial, dibandingkan subsidi energi.
Baca Juga: Perbaikan Jalan Akses Wisata Malang Selatan Telan Ratusan Miliar APBN
3. Subsidi energi harus berorientasi pada orang yang berhak menerima
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah (dok. IDN Times/Istimewa)Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendesak pemerintah mengubah subsidi energi yang semula berbasis komoditas menjadi orientasi pada orang yang berhak. Subsidi energi tersebut meliputi subsidi listrik, LPG, hingga BBM.
“Pemerintah perlu mengubah sasaran subsidi energi tertuju pada keluarga miskin, bukan komoditas,” ujar Said.
Berita Terkini Lainnya
