Menkeu Lapor ke Jokowi, APBN Semester I Surplus Rp152,3 Triliun
Menteri Keuangan, Sri Mulyani melaporkan pelaksanaan APBN 2023 semester I pada Rapat Kabinet Paripurna pada Senin (3/7/2023). (instagram.com/smindrawati)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam 6 bulan pertama atau semester I-2023 mengalami surplus Rp152,3 triliun.
Hal itu disampaikannya dalam sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) Senin (3/7/2023) kemarin.
"APBN 2023 semester I surplus Rp152,3 triliun, keseimbangan primer surplus Rp368,2 triliun. Ini hasil positif yang sangat baik," kata Sri Mulyani dikutip dari unggahan di Instagram resminya, Selasa (4/7/2023).
Baca Juga: Sri Mulyani Klaim Belanja Negara Dinikmati Masyarakat, Ini Rinciannya
1. Pendapatan negara lebih besar dari belanja
Ilustrasi APBN (IDN Times/Arief Rahmat)Surplus APBN berasal dari pendapatan negara yang lebih besar dibandingkan belanja negara. Sepanjang paruh pertama tahun ini, pendapatan negara mencapai Rp1.407,9 triliun atau setara 57,2 persen dari target APBN 2023.
Pendapatan negara tercatat sudah tumbuh 5,4 persen year on year (yoy) atau mencapai 57,2 persen dari target.
Secara rinci, pendapatan itu berasal dari penerimaan pajak yang mencapai Rp970,2 triliun atau tumbuh 9,9 persen yoy. Itu utamanya ditopang oleh Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang tumbuh 26,2 persen yoy, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri yang tumbuh 19,5 persen yoy.
Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp302,1 triliun atau tumbuh 5,5 persen yoy, serta dividen BUMN yang tumbuh 19,4 persen yoy.
"Ekonomi kita masih tumbuh cukup baik," tutur Sri Mulyani.
Meski begitu, penerimaan bea dan cukai tercatat mengalami pertumbuhan negatif 18,8 persen atau mencapai Rp135,4 triliun karena melemahnya harga komoditas. Oleh karena itu, Menkeu meminta jajarannya untuk terus mewaspadai pelemahan harga komoditas.
Baca Juga: Harga Komoditas Turun, Penerimaan Pajak Mulai Lesu
2. Belanja negara tumbuh 0,9 persen
(IDN Times/Arief Rahmat)Sedangkan realisasi belanja negara mencapai Rp1.254,7 triliun atau tumbuh 0,9 persen yoy, mencapai 41 persen dari target. Untuk belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp891,6 triliun atau tumbuh 1,6 persen.
Sri Mulyani menyebut 55,2 persen dari total belanja tersebut yakni sebesar Rp492 triliun sudah dinikmat langsung masyarakat. Itu berbentuk bantuan sosial hingga subsidi listrik, BBM, LPG 3 kg dan pupuk, beasiswa anak-anak tak mampu, hingga premi BPJS Kesehatan bagi masyarakat.
"Selain itu untuk belanja prioritas nasional termasuk persiapan pemilu, belanja alutsista, pembangunan infrastruktur dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara," tuturnya.
Pemerintah juga transfer ke daerah untuk mendukung pemda dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, pembangunan empat Daerah Otonom Baru (DOB) Papua, pemberian insentif fiskal untuk 62 daerah tertinggal, dan penurunan inflasi daerah.
"Juga upaya memberantas kemiskinan ekstrim dengan Dana Desa, difokuskan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan perbaikan tata kelola di desa," lanjutnya.
Baca Juga: Apa itu APBN? Ini Pengertian, Fungsi, dan Jenis-Jenisnya
3. Defisit anggaran ditekan menjadi 2,28 persen
ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)Dengan perkembangan APBN hingga Semester I, Menkeu memproyeksi penerimaan negara hingga akhir tahun bisa mencapai Rp2.637,2 triliun atau 107,1 persen dari target dan belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.123,7 triliun.
Dengan pendapatan negara yang masih kinclong, maka defisit anggaran bisa ditekan menjadi Rp486,4 triliun atau 2,28 persen terhadap PDB. Untuk diketahui, dalam APBN 2023, pemerintah memasang target defisit tahun ini sebesar Rp598,2 triliun atau 2,84 persen terhadap PDB.
"Pembiayaan utang menurun 41,6 persen atau berkurang Rp289,9 triliun dari target. APBN 2023 terus bekerja keras melindungi rakyat dan ekonomi. APBN juga makin sehat dan sustainable. Itu prestasi yang tidak mudah pada saat banyak negara mengalami krisis ekonomi dan kesulitan Keuangan Negara/utang," ujar Sri Mulyani.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
