Pemerintah Tarik Utang Baru Rp150,4 Triliun per Mei, Mayoritas di SBN 

Pemerintah ingin turunkan penerbitan utang

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mencatat realisasi pembiayaan utang melalui penerbitan surat utang per Mei 2023 mencapai Rp150,4 triliun. Realisasi pembiayaan utang baru mencapai 21,6 persen dari target di APBN 2023 sebesar Rp696,3 triliun.

Namun terjadi peningkatan hingga 64,9 persen, bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu tercatat Rp91,2 triliun. 

"Ini karena kita dalam situasi di mana penerimaan kita cukup kuat dan surplus anggaran, menyebabkan kita semua melakukan berbagai restrategi untuk penurunan issuance utang kita," katanya dalam konferensi pers APBN KiTA, Senin (26/6/2023).

Baca Juga: Ini Penyebab Penarikan Utang Baru Pemerintah Melonjak Jadi Rp243,9 T

1. Rincian penerbitan utang per Mei

Pemerintah Tarik Utang Baru Rp150,4 Triliun per Mei, Mayoritas di SBN ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Adapun pembiayaan utang ini, berasal dari dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp144,5 triliun atau meningkat 92 persen (yoy).

Realisasi ini meliputi penerbitan surat utang berdenominasi mata uang yen atau samurai bond sebesar 104,8 miliar yen atau 760 juta dolar AS. Di dalamnya, termasuk penerbitan blue bond sebesar 20,7 miliar yen. Kemudian, penarikan utang melalui pinjaman neto sebesar Rp5,9 triliun.

"Dari sisi feedback masyarakat investment fund seluruh dunia, mereka mengharapkan diterbitkannya lebih banyak surat utang yang bertema environment baik itu blue bonds, green bond maupun SDGs Bond. Karena ini menjadi tren global dari sisi pembiayaan, jadi Indonesia sudah dalam posisi yang cukup baik dalam memanfaatkan appetite global," tuturnya.

Baca Juga: RI Bakal Impor KRL Baru dari Jepang, Modalnya dari APBN? 

2. Pembiayaan anggaran terjaga dalam batas aman.

Pemerintah Tarik Utang Baru Rp150,4 Triliun per Mei, Mayoritas di SBN ilustrasi hutang (IDN Times/Arief Rahmat)

Menkeu memastikan pembiayaan anggaran melalui penarikan utang, masih terjaga dalam batas yang aman. Sebab, pemerintah tetap mencermati volatilitas pasar keuangan global dan ketersediaan likuiditas pemerintah.

"Pengelolaan dan timing penerbitan utang baik melalui SBN dan pinjaman terkendali seusai dengan startegi pembiayaan tahun ini," tegasnya.

Baca Juga: Pemerintah Terbitkan SBN, Utang Luar Negeri RI Naik Jadi Rp6.229 T

3. APBN Mei surplus Rp204,3 triliun

Pemerintah Tarik Utang Baru Rp150,4 Triliun per Mei, Mayoritas di SBN ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Sementara itu, realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) per Mei 2023 mengalami surplus sebesar Rp204,3 triliun.  Surplus ini ditopang oleh penerimaan negara yang lebih besar dibandingkan belanja negara.

"Kondisi APBN hingga Mei masih mencatatkan surplus. Ini artinya 0,97 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) yang diperkirakan tahun ini," ujar Menkeu. 

Surplus ini, berasal dari pendapatan negara sebesar Rp1.209,3 triliun per Mei 2023 atau tumbuh 13 persen year on year (yoy) atau telah mencapai 49,1 persen dari target APBN 2023.

Mayoritas pendapatan negara, berasal dari penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak sebesar Rp830,29 triliun, naik 18 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Total penerimaan pajak tersebut telah mencapai 48,33 persen dari target. 

Kemudian belanja negara Rp1.005,0 triliun, naik 7,1 persen (yoy). Realisasi ini, baru mencapai 32,8 persen dari target. Mayoritas belanja negara tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat yang sebesar Rp714,6 triliun. Ini mencakup belanja oleh kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp326,2 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp388,4 triliun 

Sementara belanja negara yang diberikan ke daerah melalui transfer ke daerah atau TKD terealisasi Rp 290,3 triliun. Ini naik 2,1 persen dibandingkan tahun lalu dan mencakup 35,6 persen dari pagu.

Topik:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya