Polemik Bansos Jelang Pemilu, Zulhas Bakal Dipanggil Komisi VI DPR
Mendag Zulkifli Hasan saat menjelaskan tantangan ekonomi digital usai menghadiri rakernas APPSI di Setos Semarang. (IDN Times/Fariz Fardianto)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buka suara terkait pemanggilan dirinya oleh Komisi VI DPR RI. Pemanggilan ini berkaitan dengan pernyataan Mendag yang menolak menghentikan sementara bantuan sosial (bansos) sampai Pemilu 2024 selesai.
"Diomongin apa aja boleh. Semakin diomongin semakin bagus, semakin dipanggil, semakin senang,” kata pria yang akrab disapa Zulhas kepada awak media di Kantor Pusat Kemendag, Kamis (4/1/2024).
Baca Juga: Klarifikasi Kisruh Bansos, Cak Imin: Bukan Ditunda, tapi Tak Dipolitisasi
1. Zulhas akan jelaskan detail di Komisi VI
Iluatrasi Penerima Bansos (Kompas.com/Dandy Bayu Bramasta)Meski demikian, ia enggan membahas terkait tuduhan politisasi bansos. Dirinya mengatakan bakal menanggapi hal itu lebih lanjut pada pekan depan (rapat komisi VI)
"Mau beritakan apa saja boleh. Nanti minggu depan saya tanggapi. (Kalau ditanggapi minggu ini) nanti sepi," kata Zulhas.
2. Zulhas bakal dipanggil komisi VI kapasitasnya sebagai Mendag
Politisi PDIP, Aria Bima. (IDN Times/Larasati Rey)Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menyoroti sikap Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang menolak pembagian bantuan sosial (bansos) ditunda sampai Pemilu 2024 selesai. Ia menduga Zulhas mempolitisasi persoalan bansos tersebut.
"Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat hanya untuk mendapatkan politik elektoral itu sesuatu yang tidak manusiawi," kata Aria Bima dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Selasa (2/1/2024).
Editor’s picks
Lebih lanjut, pihaknya memastikan akan mempertanyakan sikap Mendag terkait bansos tersebut. Menurutnya, saat ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) harusnya fokus pada kenaikan harga beras dan cabai.
"Itu akan kami tanyakan di Komisi VI, Pak Zul harusnya berkonsentrasi pada kenaikan (harga) beras yang pada hari ini (beras) medium mencapai Rp15 ribu dan cabai mencapai Rp175 ribu," jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Baca Juga: Mantap! Jokowi Tambah Penerima Bansos Beras Jadi 22 Juta Keluarga
3. Sumber dana bansos dari masyarakat
Cawapres nomor urut satu, Muhaimin Iskandar ketika blusukan di Kampung Nelayan di Kali Adam, Jakarta Utara. (IDN Times/Santi Dewi)Sebelumnya, Calon Wakil Presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa bantuan sosial yang dibagi-bagikan ke rakyat miskin bersumber dari dana masyarakat. Sehingga, sudah menjadi hak mereka untuk mendapatkan bansos agar bisa membantu daya beli.
Namun, akhir-akhir ini bansos justru diklaim bersumber dari dana Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Hal itu sempat diucapkan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan ketika berkampanye di Kendal, Jawa Tengah pada 26 Desember 2023 lalu.
"Bansos ini uang rakyat ya, bukan uang presiden, uang menteri apalagi uang calon presiden. Bansos itu uang rakyat yang disahkan oleh DPR," ujar Muhaimin.
"Jadi, kita mengoreksi pernyataan Pak Zul (Ketua Umum PAN) bahwa itu uang presiden. Bukan! Itu uang hasil pembicaraan pemerintah dengan DPR. Jadi, uang bansos (bersumber) dari APBN, bukan punya seseorang," tambah Muhaimin.
Ada tiga jenis bansos yang tetap cair pada 2024 yaitu bansos El Nino, Program Kartu Harapan (PKH) dan kartu sembako serta beras 10 kilogram.
Baca Juga: Cak Imin: Bansos Itu Uang Rakyat Bukan Duit Presiden atau Menteri
Berita Terkini Lainnya
